DPRP Dukung Penggalangan Dana Untuk Tim Adhok Komnas HAM Tragedi Paniai
pada tanggal
Wednesday 1 July 2015
KOTA JAYAPURA - Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM, Mathea Mamoyau mengatakan, aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) dinilai wajar sebagai bentuk dari keinginan masyarakat Papua dalam mendukung tim adhock Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus Paniai agar kasus Paniai berdarah beberapa bulan lalu.
“Saya pikir itu sangat perlu sehingga tidak usah dibubar dan kita harus dukung aksi itu,” kata Mathea kepada wartawan di Jayapura, Kamis (25/6).
Menurut Mathea, aksi penggalangan dana tersebut sah-sah saja dan seharusnya di dukung oleh semua pihak yang merasa prihatin dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
"Ini untuk mendukung penyelesaian kasus Paniai, kalau aksi ini terus dibubarkan berarti seakan menghambat pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hati dan peduli dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua agar dapat mendukung upaya-upaya penyelesaian kasus yang terjadi di Paniai.
“Saya minta kepada saudara-ssaudara yang punya hati untuk memberikan apa yang ada pada mereka untuk mengungkap kasus kekerasan di papua, tolong dukungannya,”harapnya.
Dikatakannya, Tim adhock Komnas HAM yang independen tidak mau mendapat biaya dari Negara karena dirinya menilai akan ada intervensi dari pihak ketiga.
"Mereka (tim Adhock Komnas HAM) tidak mau dana Pemerintah karena aka nada intervensi dari Pemerintah. Kalau itu murni dari masyarakat untuk mengungkap sesuai itu wajar,” ujarnya. [Dharapos]
“Saya pikir itu sangat perlu sehingga tidak usah dibubar dan kita harus dukung aksi itu,” kata Mathea kepada wartawan di Jayapura, Kamis (25/6).
Menurut Mathea, aksi penggalangan dana tersebut sah-sah saja dan seharusnya di dukung oleh semua pihak yang merasa prihatin dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
"Ini untuk mendukung penyelesaian kasus Paniai, kalau aksi ini terus dibubarkan berarti seakan menghambat pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hati dan peduli dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua agar dapat mendukung upaya-upaya penyelesaian kasus yang terjadi di Paniai.
“Saya minta kepada saudara-ssaudara yang punya hati untuk memberikan apa yang ada pada mereka untuk mengungkap kasus kekerasan di papua, tolong dukungannya,”harapnya.
Dikatakannya, Tim adhock Komnas HAM yang independen tidak mau mendapat biaya dari Negara karena dirinya menilai akan ada intervensi dari pihak ketiga.
"Mereka (tim Adhock Komnas HAM) tidak mau dana Pemerintah karena aka nada intervensi dari Pemerintah. Kalau itu murni dari masyarakat untuk mengungkap sesuai itu wajar,” ujarnya. [Dharapos]