Elvis Tabuni Ingatkan Pimpinan Kabupaten dan Kota Tidak Hambat Pilkada 2015
pada tanggal
Sunday 5 July 2015
KOTA JAYAPURA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM mengingatkan kepada pimpinan di kabupaten dan kota untuk tidak menghambat proses pelaksanaan Pilkada serentak di 11 kabupaten/kota se- Provinsi Papua pada bulan Desember 2015 mendatang.
Ketua Komisi I DPRP, Elvis Tabuni mengatakan, Pilkada serentak merupakan agenda pemerintah pusat, yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang.
Kendati demikian, mantan ketua DPRD Kabupaten Puncak ini, mendapat informasi jikalau dari 11 Kabupaten yang ikut dalam pemilukada serentak 4 Kabupaten diantaranya belum siap lantaran terkendala dana.
“Melihat ini, maka kami Komisi I akan mengundang KPU Papua sebagai mitra kerja untuk meminta data kabupaten mana saja yang belum siap melaksanakan pemilukada serentak secara nasional itu,” kata Elvis Tabuni, Kamis (2/7).
Kepada para bupati dan Wakil bupati, Elvis Tabuni meminta untuk mempersiapkan segala keperluan pelaksanaan Pilkada, termasuk dana.
“Jangan menghambat pilkada karena agenda ini merupakan agenda nasional yang tidak bisa digagalkan. Bupati harus mendukung proses pemilukada ini bukan menghambat dengan tidak mengeluarkan anggaran pemilukada,” ujarnya.
Menurutnya, jika para pimpinan daerah tak mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, itu sama saja menghambat program nasional. Katanya, jangan karena kepentingan politik, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah.
“Siapapun yang akan maju pada Pilkada mendatang, dia adalah putra/putri terbaik. Jadi pemerintah kabupaten yang belum menyiapkan dana, sama saja ingin menghambat kerja penyelenggara, dan menghambat program pembangunan kedepan,” ucapnya.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau. Katanya, KPU bekerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember menatang.
“Kalau ada kabupaten belum siap karena anggaran. Harus disampikan. Kalau ada alasan lain juga harus dijelaskan. Jangan sampai menimbulkan konflik,” kata Mathea.
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menambahkan, sebagai mitra KPU Papua, pihaknya kami akan hearing dan menanyakan kesiapan KPUD di kabupaten menggelar Pilkada.
“Apakah sudah mendapat anggaran sesuai kebutuhan, atau belum. Harapan kami, Pilkada serentak pada 11 kabupaten di Papua bisa dilaksanakan sesuai aturan dan demokratis,” ucap Tan . [BintangPapua]
Ketua Komisi I DPRP, Elvis Tabuni mengatakan, Pilkada serentak merupakan agenda pemerintah pusat, yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang.
Kendati demikian, mantan ketua DPRD Kabupaten Puncak ini, mendapat informasi jikalau dari 11 Kabupaten yang ikut dalam pemilukada serentak 4 Kabupaten diantaranya belum siap lantaran terkendala dana.
“Melihat ini, maka kami Komisi I akan mengundang KPU Papua sebagai mitra kerja untuk meminta data kabupaten mana saja yang belum siap melaksanakan pemilukada serentak secara nasional itu,” kata Elvis Tabuni, Kamis (2/7).
Kepada para bupati dan Wakil bupati, Elvis Tabuni meminta untuk mempersiapkan segala keperluan pelaksanaan Pilkada, termasuk dana.
“Jangan menghambat pilkada karena agenda ini merupakan agenda nasional yang tidak bisa digagalkan. Bupati harus mendukung proses pemilukada ini bukan menghambat dengan tidak mengeluarkan anggaran pemilukada,” ujarnya.
Menurutnya, jika para pimpinan daerah tak mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, itu sama saja menghambat program nasional. Katanya, jangan karena kepentingan politik, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah.
“Siapapun yang akan maju pada Pilkada mendatang, dia adalah putra/putri terbaik. Jadi pemerintah kabupaten yang belum menyiapkan dana, sama saja ingin menghambat kerja penyelenggara, dan menghambat program pembangunan kedepan,” ucapnya.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau. Katanya, KPU bekerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember menatang.
“Kalau ada kabupaten belum siap karena anggaran. Harus disampikan. Kalau ada alasan lain juga harus dijelaskan. Jangan sampai menimbulkan konflik,” kata Mathea.
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menambahkan, sebagai mitra KPU Papua, pihaknya kami akan hearing dan menanyakan kesiapan KPUD di kabupaten menggelar Pilkada.
“Apakah sudah mendapat anggaran sesuai kebutuhan, atau belum. Harapan kami, Pilkada serentak pada 11 kabupaten di Papua bisa dilaksanakan sesuai aturan dan demokratis,” ucap Tan . [BintangPapua]