-->

Indonesian Resources Studies (Iress) Harap KKPSDA Kerja Serius

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara berharap, Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KKPSDA) bagi Pembangunan Ekonomi Papua dapat  bekerja serius dan tidak sebatas seremonial. Menurutnya, membangun kawasan timur Indonesia dibutuhkan keseriusan dari seluruh elemen pemerintah, mulai pusat hingga daerah.

Oleh sebab itu, ia berpendapat, penunjukan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, untuk memimpin tim tersebut sudah sangat tepat. Lembaga tersebut dianggap dapat menyinergikan perencanaan pembangunan di seluruh kawasan Indonesia, termasuk wilayah timur, khususnya Papua.

"Tapi, jauh lebih baik Apabila tim tersebut juga melibatkan secara langsung masyarakat Papua. merekalah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di sana," kata Marwan di Jakarta, Rabu (1/7).

Ia menambahkan, tim tersebut juga harus membuat peta jalan atau cetak biru tentang apa saja rencana program yang digulirkan di kawasan Bumi Cenderawasih tersebut. Dengan begitu diharapkan, program-program yang dijalankan pemerintah di sana dapat berkesinambungan.

Ketua Tim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16/2015 pada 21 Mei 2015.

Tim bertugas mengevaluasi dan mengkaji kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua.

Sedangkan, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tim khusus ini akan menghasilkan cetak biru mengenai sejumlah kebijakan pembangunan di Papua. Kajian-kajian yang akan dilakukan tim khusus ini untuk menghasilkan evaluasi yang komprehensif dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun lingkungan

"Tim ini akan menjadi forum untuk pembahasan setiap kontrak karya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Papua. Tim ini juga menjadi forum bagi rencana-rencana pembangunan pemerintah di Papua, seperti pengembangan kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat. Karena itu, masing-masing kementerian teknis akan mengajukan program dan Bappenas bisa menjadi wasitnya," tutur Sudirman.

Disisi lain tim ini mendapat reaksi keras dari Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, bahkan secara tegas meminta pemerintah pusat tidak membicarakan soal tambang dan emas yang ada di Papua.

"Memangnya mereka yang punya batu, tanah, dan emas. Ini rakyat Papua yang punya. Sembarang saja orang datang mengaku dan mengambil, lalu dibicarakan di Jakarta," tutur Lukas Enembe di Jayapura, Selasa (30/6).

Lukas menilai, orang Papua punya hak mengelola sumber daya alamnya sendiri. Permasalahan ini tidak harus dibawa ke Jakarta untuk dibahas, tanpa melibatkan masyarakat dan orang-orang yang berkewenangan. 

"Dari mana, memang nenek moyangmu yang taruh di sini. Ini Tuhan kasih buat orang yang ada di atas tanah ini, yakni orang Papua," serunya.

Ia menambahkan, sudah sepantasnya seluruh sumber daya alam di provinsi dikelola bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Papua. Apalagi, warga di sana mayoritas masih hidup dalam kemiskinan.

"Sumber daya yang ada di Papua semuanya dipergunakan untuk kemajuan Papua. Semua orang harus bicara itu. Tidak boleh semua sumber daya yang ada di Papua diambil orang lain, sedangkan rakyat terus miskin," ucap Lukas.
[SinarHarapan]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel