-->

Jim Bob Moffet dan Maroef Sjamsoedin Temui Presiden Jokowi

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc, James "Jim Bob" Robert Moffet dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dirinya diminta Presiden Jokowi untuk membahas perihal Freeport di Papua dengan kedua pemimpin perusahaan itu.

"Saya diminta menemani Presiden Jokowi," kata Menteri ESDM Sudirman Said, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/6).

Menurut Sudirman, pertemuan ini membahas berbagai hal, salah s

Selanjutnya Sudirman mengatakan, Presiden Jokowi memberikan limaa arahan kepada kedua petinggi Freeport itu

Pertama, pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah ingin agar keberadaan PTFI dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 16 Tahun 2015.

Ketiga, dalam menjalankan operasinya, PTFI harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja.

Keempat, hilirisasi harus dilanjutkan pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak tertunda.

Dan yang terakhir, kata Sudirman, pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya.

Sudirman mengungkapkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga kelangsungan operasi PTFI di Kabupaten Mimika pasca tahun 2021.

"Sinyalnya sudah jelas bahwa pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Sudirman.

"Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar PP Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar," tandasnya. [Okezone/Papuanesia]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah