Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Jayawijaya Gelar Rapat Penjagaan Kamtibmas
pada tanggal
Sunday 5 July 2015
WAMENA (JAYAWIJAYA) - Guna menjaga ketertiban dan sekaligus rasa aman bagi warga wamena maka pemerintah daerah bersama dprd jayawijaya, asosiasi pasar jibama, polres jayawijaya, tokoh adat, dan tokoh masyarakat menggelar rapat bersama
Rapat tersebut membahas tentang masalah tanah dan bangunan los kios-kios liar yang tanpa ijin di kawasan pasar jibama, termasuk disewakan sebagai tempat prostitusi yang adalah tanah milik pemerintah daerah yang masih ditempati warga
Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, menyatakan dalam rapat kali ini melibatkan asosiasi pasar jibama, polres, dprd, dan masyarakat yang masih tinggal di tempat tersebut.
"Sehingga perlu dilakukan penataan ulang terkait kios-kios tempelan yang tidak mempunyai ijin membangun, serta tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah atau retribusi atas penggunaan tanah yang merupakan lahan atau hak milik pemerintah daerah," ujarnya.
Menyangkut lokasi sertifikat ada pada pemerintah dalam waktu dekat kami akan turun cek lokasi tersebut bersama badan pertanahan sehingga buat batasan ulang masyarakat yang membangun diatas tanah pemerintah tersebut akan dilakukan pembongkaran dan membangun yang lebih baik.
Di bangunan tersebut juga pada waktu lalu dilakukan penangkapan 150 psk. Mereka awalnya membuka warung makan namun kemudian disalahgunakan sebagai tempat prostitusi dan hal itu sebenarnya dibackup oleh oknum tertentu.
Menurut sekda walilo pemerintah sudah punya program dengan menggunakan dana dak untuk membangun kios yang lebih permanen dan akan dikontrak sehingga tepats asaran
Penataan ulang dibagian yang tempelan saja, mungkin diluar akan di aspal ulang, buat pagar khusus untuk kiogai tempat tinggal akan di kosongkan. Sedangkan warga yang mengklaim tanah adat pemerintah sudah bicarakan dan mereka menyetujui. Sehingga akan bersama-sama melihat kembali
Masyarakat wamena sangat mendukung karena pasar tersebut adalah pasar bagi warga wamena dan mereka mau supaya daerah pasar lebih aman tidak ada lagi orang mabuk dan pelacur
Ketua I DPRD Jayawijaya, Matius Tabuni, menilai bahwa kebijakan pemerintah sangat baik dan DPRD mewakili masyarakat Jayawijaya merespon itu.
Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah dpr beserta polres telah memulangkan sebanyak 150 PSK asal Jawa ke daerah asalnya.
Lanjut tabuni bahwa tingkat hiv/aids di wamena cukup tinggi sehingga banyak anak-anak kami terinfeksi HIV.
Oleh karena itu matius tabuni juga memberikaan apresiasi kepada kapolres dan wakapolres yang telah bekerja dengan baik, mereka benar-benar bekerja untuk masyarakat. [HumasJayawijaya]
Rapat tersebut membahas tentang masalah tanah dan bangunan los kios-kios liar yang tanpa ijin di kawasan pasar jibama, termasuk disewakan sebagai tempat prostitusi yang adalah tanah milik pemerintah daerah yang masih ditempati warga
Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, menyatakan dalam rapat kali ini melibatkan asosiasi pasar jibama, polres, dprd, dan masyarakat yang masih tinggal di tempat tersebut.
"Sehingga perlu dilakukan penataan ulang terkait kios-kios tempelan yang tidak mempunyai ijin membangun, serta tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah atau retribusi atas penggunaan tanah yang merupakan lahan atau hak milik pemerintah daerah," ujarnya.
Menyangkut lokasi sertifikat ada pada pemerintah dalam waktu dekat kami akan turun cek lokasi tersebut bersama badan pertanahan sehingga buat batasan ulang masyarakat yang membangun diatas tanah pemerintah tersebut akan dilakukan pembongkaran dan membangun yang lebih baik.
Di bangunan tersebut juga pada waktu lalu dilakukan penangkapan 150 psk. Mereka awalnya membuka warung makan namun kemudian disalahgunakan sebagai tempat prostitusi dan hal itu sebenarnya dibackup oleh oknum tertentu.
Menurut sekda walilo pemerintah sudah punya program dengan menggunakan dana dak untuk membangun kios yang lebih permanen dan akan dikontrak sehingga tepats asaran
Penataan ulang dibagian yang tempelan saja, mungkin diluar akan di aspal ulang, buat pagar khusus untuk kiogai tempat tinggal akan di kosongkan. Sedangkan warga yang mengklaim tanah adat pemerintah sudah bicarakan dan mereka menyetujui. Sehingga akan bersama-sama melihat kembali
Masyarakat wamena sangat mendukung karena pasar tersebut adalah pasar bagi warga wamena dan mereka mau supaya daerah pasar lebih aman tidak ada lagi orang mabuk dan pelacur
Ketua I DPRD Jayawijaya, Matius Tabuni, menilai bahwa kebijakan pemerintah sangat baik dan DPRD mewakili masyarakat Jayawijaya merespon itu.
Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah dpr beserta polres telah memulangkan sebanyak 150 PSK asal Jawa ke daerah asalnya.
Lanjut tabuni bahwa tingkat hiv/aids di wamena cukup tinggi sehingga banyak anak-anak kami terinfeksi HIV.
Oleh karena itu matius tabuni juga memberikaan apresiasi kepada kapolres dan wakapolres yang telah bekerja dengan baik, mereka benar-benar bekerja untuk masyarakat. [HumasJayawijaya]