Pemerintah Pusat akan Bangun Gerai Bisnis di Perbatasan RI-PNG
pada tanggal
Tuesday 14 July 2015
"Pertama kita ingin bagaimana kelola perbatasan untuk menjadi nilai tambah bagi penduduk setempat," ucap Mendag Rachmat Gobel usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (14/7).
Gobel mengatakan, wilayah perbatasan Indonesia banyak dijadikan jalur masuk barang-barang atau produk import ilegal yang lolos dari pengawasan dan tidak dikelola dengan baik.
"Untuk kepentingan masyarakat di sana, Kemendag akan buat gerai perbatasan untuk kurangi disparitas harga. Seperti di Indonesia Timur kita kerjasama dengan PT Pelni buat gerai maritim," ujarnya.
Dengan cara seperti itu, maka bisa memotong jalur distribusi barang yang selama ini membuat pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia lambat dan disparitas harga yang tinggi dengan wilayah jawa atau Indonesia Barat.
"Jadi kita buat pasar-pasar di sana di perbatasan untuk penuhi kebutuhan masyarakat di sana. Sekarang sedang kita hitung. Di Entikong, perbatasan Papua maupun di timur dan sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, rapat koordinasi khusus di Kemendagri hari ini masih berlangsung meski Mendag Rachmat sudah lebih dulu keluar ruangan. Rapat dihadiri juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri (mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Rudiantara. Mereka merancang beragam konsep pembangunan dan pembahasan masalah perbatasan itu secara bersama.
"Wilayah perbatasan menjadi sasaran pembangunan,” kata Tedjo Edhy Purdijatno usai rapat.
Ia mengatakan, fokus pembangunan di wilayah perbatasan sesuai dengan program Nawa Cita yang nantinya tiap kementerian perlu menyusun dan merealisasikan program untuk pembangunan perbatasan.
“Rapat ini saya pandang perlu sesuai Nawa Cita yakni pembangunan kita mulai dari pinggiran,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberi perintah kepada menterinya agar bisa menyulap wilayah perbatasan Indonesia menjadi lebih baik dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, dalam waktu satu hingga dua tahun, daerah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Timor Leste, hingga Papua Nugini. Saya sebagai kepala badan perbatasan, saya sudah keluarkan ada tujuh perbatasan utama. Yang dipercepat salah satunya daerah perbatasan Entikong yang besar,” kata Mendagri, di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakpus, Selasa (7/7/2015). [Detik]