Pemprov Kewalahan dengan Masalah Kredit Macet di Bank Papua
pada tanggal
Sunday 12 July 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua selaku pemegang saham mayoritas di Bank Papua merasa ikut bertanggung jawab untuk membenahi permasalahan kredit macet ratusan miliar bahkan triliun rupiah yang melilit manajemen Bank milik daerah Papua ini.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM mengatakan, pihaknya akan mengkaji bersama dengan Pemerintah Kabupaten/kota selaku pemegang saham di Bank Papua untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan kredit macet maupun tunggakan pajak yang membuat pusing Pemerintah Daerah.
“Kalau soal langkah yang bakal dibuat untuk mengkaji kinerja Direksi Bank Papua maka itu kewenangan pak Gubernur, namun sebagai pemegang saham mayoritas maka kami mempunyai tangung jawab untuk menyelesaikan hal ini,” kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, Selasa (7/7).
Dijelaskannya, Pemprov Papua juga bakal melihat usulan salah satu fraksi di DPR Papua tentang tata kelola manajemen Bank Papua yang lebih baik.
“Kita juga bakal melihat tata kelola manajemen Bank Papua sehingga manajemen dapat bekerja lebih maksimal,”ujarnya.
Untuk itu, kata Klemen, kasus kredit macet atau tunggakan sebesar 2 triliun lebih ini dapat merugikan Pemprov, Kabupaten/Kota maupun masyarakat Papua yang menjadi nasabah dan menabung di Bank Papua.
“Kalau Pemerintah dirugikan maka tentunya masyarakat juga rugi karena uang yang disetor masyarakat itu juga kena, sehingga kami berharap ini menjadi perhatian dari Bank Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DRP Papua, Yan P. Mandenas, meminta agar kasus Bank Papua ini jangan dianggap main – main, karena hal ini merupakan masalah besar yang harus diselesaikan.
Bank milik daerah yang dipersiapkan menjadi Bank Devisa itu juga diindikasikan terjerat penunggakkan pajak yang belum di setor ke kas negara sebesar 200 milyar rupiah.
“Pemerintah jangan main-main, ini masalah besar yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Mandenas yang dikenal dengan kritikan pedas itu mendesak Pemerintah agar persoalan yang melilit Bank Papua tersebut segera diselesaikan, diklarifikasi kepada publik dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan.
“Jangan sampai akibat ketidakseriusan Pemerintah mengenai masalah ini, sehingga kepentingan masyarakat Papua yang akan kembali jadi korban,” tekannya.
Sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Dispenda) Papua mengakui akibat Bank Papua selaku bank daerah tidak memperoleh deviden atau keuntungan, bisa berpengaruh terhadap PAD Papua.
Tidak adanya deviden dari Bank Papua tahun 2014 harus membuat Dispenda Papua lebih giat lagi mendongrak pemasukkan daerah dari sektor lainnya. [Dharapos]
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM mengatakan, pihaknya akan mengkaji bersama dengan Pemerintah Kabupaten/kota selaku pemegang saham di Bank Papua untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan kredit macet maupun tunggakan pajak yang membuat pusing Pemerintah Daerah.
“Kalau soal langkah yang bakal dibuat untuk mengkaji kinerja Direksi Bank Papua maka itu kewenangan pak Gubernur, namun sebagai pemegang saham mayoritas maka kami mempunyai tangung jawab untuk menyelesaikan hal ini,” kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, Selasa (7/7).
Dijelaskannya, Pemprov Papua juga bakal melihat usulan salah satu fraksi di DPR Papua tentang tata kelola manajemen Bank Papua yang lebih baik.
“Kita juga bakal melihat tata kelola manajemen Bank Papua sehingga manajemen dapat bekerja lebih maksimal,”ujarnya.
Untuk itu, kata Klemen, kasus kredit macet atau tunggakan sebesar 2 triliun lebih ini dapat merugikan Pemprov, Kabupaten/Kota maupun masyarakat Papua yang menjadi nasabah dan menabung di Bank Papua.
“Kalau Pemerintah dirugikan maka tentunya masyarakat juga rugi karena uang yang disetor masyarakat itu juga kena, sehingga kami berharap ini menjadi perhatian dari Bank Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DRP Papua, Yan P. Mandenas, meminta agar kasus Bank Papua ini jangan dianggap main – main, karena hal ini merupakan masalah besar yang harus diselesaikan.
Bank milik daerah yang dipersiapkan menjadi Bank Devisa itu juga diindikasikan terjerat penunggakkan pajak yang belum di setor ke kas negara sebesar 200 milyar rupiah.
“Pemerintah jangan main-main, ini masalah besar yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Mandenas yang dikenal dengan kritikan pedas itu mendesak Pemerintah agar persoalan yang melilit Bank Papua tersebut segera diselesaikan, diklarifikasi kepada publik dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan.
“Jangan sampai akibat ketidakseriusan Pemerintah mengenai masalah ini, sehingga kepentingan masyarakat Papua yang akan kembali jadi korban,” tekannya.
Sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Dispenda) Papua mengakui akibat Bank Papua selaku bank daerah tidak memperoleh deviden atau keuntungan, bisa berpengaruh terhadap PAD Papua.
Tidak adanya deviden dari Bank Papua tahun 2014 harus membuat Dispenda Papua lebih giat lagi mendongrak pemasukkan daerah dari sektor lainnya. [Dharapos]