Peneas Lokbere Nilai Komnas HAM Tidak Seriusi Kasus Penembakan Siswa di Paniai
pada tanggal
Thursday 2 July 2015
KOTA JAYAPURA - Salah satu Aktivis Hak Asasi (HAM) di Papua, Peneas Lokbere menilai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), tak serius menangani kasus penembakan yang menewasakan empat siswa dan puluhan warga sipil terluka di Paniai, 8 Desember 2014 lalu. Katanya, penangan kasus berjalan jauh dari harapan keluarga korban dan rakyat Papua, yang ingin adanya keadilan bagi korban.
Menurutnya, ketidakseriusan Komnas HAM terlihat dari alasan tak adanya untuk tim adhoc yang dibentuk turun ke Paniai. Lanjutnya, alasan tak ada dana itu menjadi pertanyaan besar terhadap lembaga negara ini dari masyarakat. Apakah benar lembaga negara sebesar Komnas Ham tak ada dana? Kalau tidak ada dana, mengapa lembaga ini pernah ada?
“Alasan tak ada dana itu sangat tak masuk akal. Masyarakat pun tak akan menerima alasan tidak ada dana itu. Dana itu bukan persolan. Persoalannya ketidak seriusan Komnas HAM menangani kasus Paniai,” kata, Peneas Lokbere yang juga kordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua kepada Jubi di Kantor KontraS Papua, Pandang Bulan Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (1/7).
Sebelumnya, Pelaksana tugas Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandei pada Senin (29/6) mengatakan, tim adhoc terkendala hal-hal substansial ini. Selain tak memiliki dokumen forensik penyebab korban meninggal dunia, kendala lain, masalah komunikasi dan anggaran masih jadi perdebatan internal Komnas HAM.
“Sebenarnya tim Komnas HAM sudah menyediakan pembiayaan, waktu tim adhoc ke Papua masih dijadwalkan. Surat dari presiden menjadi bumerang, karena tim Polkam dan Mabes Polri juga membentuk tim berdasarkan surat perintah itu. Komnas HAM juga membentuk tim, dan tim – tim ini belum ada sinkronisasi untuk bekerja maksimal,” katanya. [Jubi]
Menurutnya, ketidakseriusan Komnas HAM terlihat dari alasan tak adanya untuk tim adhoc yang dibentuk turun ke Paniai. Lanjutnya, alasan tak ada dana itu menjadi pertanyaan besar terhadap lembaga negara ini dari masyarakat. Apakah benar lembaga negara sebesar Komnas Ham tak ada dana? Kalau tidak ada dana, mengapa lembaga ini pernah ada?
“Alasan tak ada dana itu sangat tak masuk akal. Masyarakat pun tak akan menerima alasan tidak ada dana itu. Dana itu bukan persolan. Persoalannya ketidak seriusan Komnas HAM menangani kasus Paniai,” kata, Peneas Lokbere yang juga kordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua kepada Jubi di Kantor KontraS Papua, Pandang Bulan Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (1/7).
Sebelumnya, Pelaksana tugas Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandei pada Senin (29/6) mengatakan, tim adhoc terkendala hal-hal substansial ini. Selain tak memiliki dokumen forensik penyebab korban meninggal dunia, kendala lain, masalah komunikasi dan anggaran masih jadi perdebatan internal Komnas HAM.
“Sebenarnya tim Komnas HAM sudah menyediakan pembiayaan, waktu tim adhoc ke Papua masih dijadwalkan. Surat dari presiden menjadi bumerang, karena tim Polkam dan Mabes Polri juga membentuk tim berdasarkan surat perintah itu. Komnas HAM juga membentuk tim, dan tim – tim ini belum ada sinkronisasi untuk bekerja maksimal,” katanya. [Jubi]