PT Freeport Indonesia Komitmen Bangun Ekonomi Tanah Papua
pada tanggal
Friday 3 July 2015
Hal ini disampaikan Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc (FCX) James R Moffett yang didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin, saat mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (2/6).
Melalui press relase yang dikirim Vice Presiden Corporation Communication PTFI, Daisy Primayanti melalui staff Media Relations Timika, Karel Luntungan, dalam pertemuan itu Freeport menyampaikan rencana investasi besar berjangka panjang di Papua, dan untuk mengkaji aspirasi Pemerintah Provinsi Papua.
PTFI juga telah sepakat untuk mengurangi luas wilayahnya menjadi 90,360 hektare, termasuk wilayah prospektif Blok Wabu untuk diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu Freeport juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen Kontrak Karya, dimana PTFI telah menyetujui untuk mengurangi luas wilayahnya, dan meningkatkan penerimaan negara.
Selanjutnya, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negerinya, meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.
Saat ini, pemerintah dan Freeport tengah merampungkan pembahasan penerimaan negara serta jaminan perpanjangan operasi dan kepastian berusaha bagi perusahaan.
"Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan operasi kami, sebagaimana kami percaya bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi multimiliar dolar AS yang tengah kami lakukan untuk proyek pengembangan tambang bawah tanah dan ekspansi smelter dalam negeri. Saya telah meminta Presiden Direktur PTFI untuk bekerja sama dengan badan usaha milik negara," ujar Chairman of the Board FCX, James R Moffett.
Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin mengatakan akan mendukung peningkatan layanan sosial kepada masyarakat Papua dan seluruh warga Indonesia.
“Investasi PTFI akan terus memberikan manfaat, bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada Negara Republik Indonesia, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan para pemegang saham, sejalan dengan aspirasi nasional yang nantinya akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Karya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 10 Juni 2015, PTFI memperoleh arahan dari Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan operasi perusahaan sehubungan dengan investasi yang tengah ditanamkan oleh PTFI.
PTFI telah menanamkan investasi senilai 4 miliar dolar AS dan sampai 2041 tengah menanamkan sekitar 15 miliar dolar As untuk pengembangan kompleks tambang bawah tanah, ditambah dengan investasi proyek ekspansi smelter sekitar 2,3 milIar dolar AS.
Sebelumnya saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, dua pemimpin perusahaan tambang ini diminta untuk melaksanakan lima arahan.
Pertama, pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kedua, pemerintah ingin agar keberadaan PTFI dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 16 Tahun 2015.
Ketiga, dalam menjalankan operasinya, PTFI harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja.
Keempat, hilirisasi harus dilanjutkan pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak tertunda.
Dan yang terakhir, kata Sudirman, pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya.
Menteri ESDM Sudirman Said yang menemani Presiden Jokowi mengungkapkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga kelangsungan operasi PTFI di Kabupaten Mimika pasca tahun 2021.
"Sinyalnya sudah jelas bahwa pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Sudirman.
"Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar PP Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar," tandasnya [SalamPapua/Papuanesia]