Thomas Wamang Nilai PT Freeport Indonesia Belum Untungkan masyarakt Lokal
pada tanggal
Sunday 12 July 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh Masyarakat Amungme, Thomas Wamang menilai PT Freeport Indonesia selama ini belum menguntungkan masyarakat lokal. Bahkan meminta kepada PT Freeport agar mempertanggungjawabkan komitmennya kepada masyarakat lokal.
“Sejak agreement 1974 antara Freeport dengan masyarakat, sampai detik ini belum memuaskan masyarakat pemilik hak ulayat lokasi tambang,” tutur Pimpinan Koperasi Usaha Bersama Amungsa Amungnegelem Jaya (UBAAJ) itu kepada Papua Anigou, Jumat (10/7).
Sepanjang Freeport menginjakkan kaki di Puncak Nemangkawi Papua hingga kini, lebih banyak Freeport menipu masyarakat. “Setelah agreemen 1974, sekitar tahun 1988 masuk 1989 itu ada dana sosial tapi tidak jelas. Banyak pencuri masuk, sampai tahun 1996 hingga 2015, sudah dua puluh tahun dana satu persen. Itu juga tidak jelas,” katanya.
Hasil yang nampak adalah satu dua pilot orang Amungme. “Hanya pilot, tidak ada sarjana teknik dan tidak ada petani unggul di masyarakat kita sekarang,” ungkitnya.
Ada banyak kekurangan. Belum lagi intervensi dari pusat dan urusan politik Jakarta terhadap orang Papua melalui tambang raksasa. “Jadi saya bilang, kontrak karya ini harus mempertimbangkan semua faktor. Orang Jakarta itu orang politik. Mereka mau kekayaan Papua tapi tidak mau orang Papua,” tegas Pimpinan UBAAJ.
Sejak kontrak karya pertama tahun 1971, hingga kini kata dia, intervensi politik Pusat Jakarta lebih mendominasi manajemen perusahaan raksasa. Kepentingan masyarakat lokal dan lembaga adat dipinggirkan ketimbang urusan dan kepentingan kekuasaan negara dan pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengaku tak ingin terburu-buru membicarakan masa depan kontrak PT Freeport Indonesia. [PapuaAnigou]
“Sejak agreement 1974 antara Freeport dengan masyarakat, sampai detik ini belum memuaskan masyarakat pemilik hak ulayat lokasi tambang,” tutur Pimpinan Koperasi Usaha Bersama Amungsa Amungnegelem Jaya (UBAAJ) itu kepada Papua Anigou, Jumat (10/7).
Sepanjang Freeport menginjakkan kaki di Puncak Nemangkawi Papua hingga kini, lebih banyak Freeport menipu masyarakat. “Setelah agreemen 1974, sekitar tahun 1988 masuk 1989 itu ada dana sosial tapi tidak jelas. Banyak pencuri masuk, sampai tahun 1996 hingga 2015, sudah dua puluh tahun dana satu persen. Itu juga tidak jelas,” katanya.
Hasil yang nampak adalah satu dua pilot orang Amungme. “Hanya pilot, tidak ada sarjana teknik dan tidak ada petani unggul di masyarakat kita sekarang,” ungkitnya.
Ada banyak kekurangan. Belum lagi intervensi dari pusat dan urusan politik Jakarta terhadap orang Papua melalui tambang raksasa. “Jadi saya bilang, kontrak karya ini harus mempertimbangkan semua faktor. Orang Jakarta itu orang politik. Mereka mau kekayaan Papua tapi tidak mau orang Papua,” tegas Pimpinan UBAAJ.
Sejak kontrak karya pertama tahun 1971, hingga kini kata dia, intervensi politik Pusat Jakarta lebih mendominasi manajemen perusahaan raksasa. Kepentingan masyarakat lokal dan lembaga adat dipinggirkan ketimbang urusan dan kepentingan kekuasaan negara dan pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengaku tak ingin terburu-buru membicarakan masa depan kontrak PT Freeport Indonesia. [PapuaAnigou]