Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) gelar Pertemuan dengan Kesbangpol Jayapura
pada tanggal
Tuesday 18 August 2015
SENTANI (JAYAPURA) - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Jayapura di Gunung Merah, Sentani.
Pertemuan yang digagas untuk membahas penyambutan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti itu serta rencana penutupan lokalisasi Tanjung Elmo itu pada Senin (10/8) siang itu dihadiri oleh Ketua FKDM Kabupaten Jayapura Marsel Suebu, Ketua MUI Abdurahman Sulaiman dan Danramil Sentani Lettu Inf Komza.
Lalu, Kepala Kesbangpol Yanto Dago mewakili Bupati Mathius Awoitauw serta tokoh adat, agama dan perempuan di daerah itu.
"Jadi tujuan diadakannya pertemuan itu guna membahas tentang berbagai kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menyambut HUT RI ke-70 tahun dan juga membicarakan tentang kelanjutan proses penutupan lokalisasi Tanjung Elmo," kata Marsel Suebu, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa.
Menurut dia, pertemuan tersebut sengaja digelar karena FKDM ingin terlibat dalam memeriahkan HUT RI, juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi meraih kemerdekaan dari penjajah, yang sudah sepatutnya dihormati dan dijadikan sebagai panutan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik.
"Sehingga, pada saat ini kami bukan hanya membicarakan tentang persiapan HUT RI saja tetapi juga ingin menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan daerah dalam menutup lokalisasi Tanjung Elmo serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mendengar isu atau terprofokasi kepada oknum-oknum yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Marsel juga mengemukakan bahwa selain dua hal penting yang sudah disebutkan diatas, pihaknya juga membicarakan tentang beberapa atribut peringatan HUT RI seperti bendera yang hilang setelah dipasang pihaknya beberapa hari yang lalu.
"Bendera maupun umbul-umbul yang kami pasang di beberapa titik jalan Kota Sentani telah hilang sehingga, ini juga menjadi
perhatian yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar menjadi perhatian bersama," katanya.
Untuk itu, lanjut Marsel yang juga menjabat sebagai ketua CPA Hirossi, berharap agar pemerintah bisa menindak lanjuti pembicaraan yang sudah disepakati supaya pada saat peringatan HUT RI nanti bisa berjalan dengan baik sesuai harapan semua pihak.
Senada dengan Marsel, Ketua MUI Kabupate Jayapura, Abdurahman Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya ingin bergandengan tangan untuk mengsukseskan HUT RI ke 70.
"Ini harga mati untuk kita memeriahkan kemerdekaan ini dan saya sebagai anak indonesia harus mendukung program Pemerintah Pusat serta daerah, baik itu peringatan HUT RI dan juga proses penutupan lokalisasi di Tanjung Elmo," katanya.
Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut adalah upaya yang sangat baik guna mengangkat martabat serta harga diri dari para pekerja prostitusi dan melindungi masyarakat.
"Pemerintah melakukan ini semua demi kebaikan para pekerja prostitusi kedepannya, sehingga saya minta semua masyarakat serta oknum-oknum yang ingin berlawanan arah dengan pemerintah untuk ikut mendukung bukan menolaknya," katanya.
"Yang jelas kami mendukung kegiatan pemerintah karena, ini adalah program kemanusiaan yang selama banyak dianggap sebagai kegiatan yang meresahkan hati masyarakat serta merusak ajaran agama diindonesia yang kita banggakan ini," tambahya. [Antara]
Pertemuan yang digagas untuk membahas penyambutan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti itu serta rencana penutupan lokalisasi Tanjung Elmo itu pada Senin (10/8) siang itu dihadiri oleh Ketua FKDM Kabupaten Jayapura Marsel Suebu, Ketua MUI Abdurahman Sulaiman dan Danramil Sentani Lettu Inf Komza.
Lalu, Kepala Kesbangpol Yanto Dago mewakili Bupati Mathius Awoitauw serta tokoh adat, agama dan perempuan di daerah itu.
"Jadi tujuan diadakannya pertemuan itu guna membahas tentang berbagai kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menyambut HUT RI ke-70 tahun dan juga membicarakan tentang kelanjutan proses penutupan lokalisasi Tanjung Elmo," kata Marsel Suebu, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa.
Menurut dia, pertemuan tersebut sengaja digelar karena FKDM ingin terlibat dalam memeriahkan HUT RI, juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi meraih kemerdekaan dari penjajah, yang sudah sepatutnya dihormati dan dijadikan sebagai panutan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik.
"Sehingga, pada saat ini kami bukan hanya membicarakan tentang persiapan HUT RI saja tetapi juga ingin menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan daerah dalam menutup lokalisasi Tanjung Elmo serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mendengar isu atau terprofokasi kepada oknum-oknum yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Marsel juga mengemukakan bahwa selain dua hal penting yang sudah disebutkan diatas, pihaknya juga membicarakan tentang beberapa atribut peringatan HUT RI seperti bendera yang hilang setelah dipasang pihaknya beberapa hari yang lalu.
"Bendera maupun umbul-umbul yang kami pasang di beberapa titik jalan Kota Sentani telah hilang sehingga, ini juga menjadi
perhatian yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar menjadi perhatian bersama," katanya.
Untuk itu, lanjut Marsel yang juga menjabat sebagai ketua CPA Hirossi, berharap agar pemerintah bisa menindak lanjuti pembicaraan yang sudah disepakati supaya pada saat peringatan HUT RI nanti bisa berjalan dengan baik sesuai harapan semua pihak.
Senada dengan Marsel, Ketua MUI Kabupate Jayapura, Abdurahman Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya ingin bergandengan tangan untuk mengsukseskan HUT RI ke 70.
"Ini harga mati untuk kita memeriahkan kemerdekaan ini dan saya sebagai anak indonesia harus mendukung program Pemerintah Pusat serta daerah, baik itu peringatan HUT RI dan juga proses penutupan lokalisasi di Tanjung Elmo," katanya.
Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut adalah upaya yang sangat baik guna mengangkat martabat serta harga diri dari para pekerja prostitusi dan melindungi masyarakat.
"Pemerintah melakukan ini semua demi kebaikan para pekerja prostitusi kedepannya, sehingga saya minta semua masyarakat serta oknum-oknum yang ingin berlawanan arah dengan pemerintah untuk ikut mendukung bukan menolaknya," katanya.
"Yang jelas kami mendukung kegiatan pemerintah karena, ini adalah program kemanusiaan yang selama banyak dianggap sebagai kegiatan yang meresahkan hati masyarakat serta merusak ajaran agama diindonesia yang kita banggakan ini," tambahya. [Antara]