Hasil Monitoring Meja Kota Jayapura atas Realisasi Kegiatan Baru Mencapai 45,53 Persen
pada tanggal
Monday 3 August 2015
Monitoring ini adalah untuk menyinkronisasikan antara perencanaan dan pelaksanaan capaian kegiatan, serta untuk mengetahui masalah dan kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan sekaligus mencari solusi untuk memperbaiki dan mempercepat hanya dengan waktu efektif 5 bulan ke depan.
Monitoring meja yang dilakukan, Rabu (29/7) di gedung serbaguna Sian Soor kantor Walikota dibuka oleh Walikota Dr. Benhur Tomi Mano, MM.
Turut hadir, Wakil Walikota Dr. H. Nuralam, SE, M.Si, Wakil ketua DPRD Kota, seluruh pimpinan SKPD, para Staf Ahli dan Asisten, seluruh kepala sekolah, kepala Distrik, kelurahan, kampung dan bendahara serta PPTK.
Walikota dalam sambutannya mengatakan monitoring program dan kegiatan yang dilaksanakan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan realisasi fisik dan keuangan.
“Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana capaian-capaian dan masalah yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi guna percepatan kegiatan pembangunan di kota Jayapura,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan Kepala Bappeda kota, dari 196 program dan 637 kegiatan secara fisik baru mencapai 45,53 persen, sementara untuk keuangan baru mencapai 17,22 persen. Sehingga target di bulan ke II harus mencapai 50 persen.
Kondisi ini membuat Walikota sangat ragu, apakah SKPD serius untuk mendukung dan mempercepat program sehingga mencapai 100 persen atau tidak.
“Padahal waktu efektif tinggal empat bulan lagi karena bulan Desember sudah merupakan persiapan pertanggungjawaban, dan sejauh mana SKPD dan PPTK bertanggung jawab atas program-program tersebut,” sambungnya.
Orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini sempat menyoroti ketidakseriusan sejumlah Pimpinan SKPD dan PPTK atas keterlambatan program. Pasalnya, program dan kegiatan adalah merupakan implementasi dari visi dan misi BTM-ALAM yang dijabarkan dalam berbagai aspek program pembangunan.
Pada forum tersebut, Walikota juga mengevaluasi pengguna anggaran dan PPTK.
Untuk pemeriksaan keuangan daerah tahun 2016 yang di kelola oleh masing-masing SKPD nantinya akan mengacu pada pemeriksaan standar akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Dan hal itu akan berlaku sejak 1 Januari 2016 untuk kota Jayapura yang telah siap melaksanakan sistem akrual tersebut.
Walikota juga meminta kepada seluruh jajarannya dalam melaksanakan program dan kegiatan agar menata administrasi terutama penertiban seluruh aset yang dikelola masing-masing SKPD.
“Dari seluruh SKPD, hanya satu dua saja yang melaporkan aset kepada Walikota,” bebernya.
Hasil yang disampaikan tidak sesuai harapan Walikota pada monitoring ke II, karena seharusnya realisasi sudah mencapai 50 persen, namun sesuai data alokasi fisik masih di bawah 50 persen. Karena itu, dirinya minta agar seluruh SKPD dapat serius baik sebagai PPTK maupun pengguna anggaran agar segera memacu kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini belum dilakukan pelelangan di LPSE maupun ULP.
Walikota juga meminta seluruh SKPD agar mendorong beberapa program strategis Pemkot Jayapura yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Hamadi-Holtekamp, pembangunan terminal Tipe A dan C Entrop dan Batas kota, pembangunan RSU Tipe C Koya Barat, pembangunan pasar regional Youtefa dan pembangunan jembatan kampung Moso.
Kepala Bappeda Kota, Andi Jitmau saat menyampaikan laporannya mengatakan jumlah dana untuk kegiatan belanja langsung pembangunan tahun 2015 adalah sebesar Rp 455 Miliar lebih untuk membiayai 196 program dan 637 kegiatan dengan realisasi kumulatif sampai bulan Juni 2015 dengan realisasi fisik 45,53 persen sedangkan keuangan baru mencapai 17,22 persen.
Sedangkan dari 637 kegiatan yang telah dikelola oleh masing-masing SKPD dan yang sedang di proses melalui ULP dan LPSE adalah sebanyak 58 kegiatan, sementara 579 kegiatan belum dilaksanakan.
[Dharapos]