Hendrik Yance Idham Nilai Penunjukkan Oesman Harianto Marbun Sudah Tepat
pada tanggal
Wednesday 5 August 2015
JAKARTA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Masyarakat Asli (Hipmas) Papua, Hendrik Yance Idham menilai langkah pemerintah menunjuk Oesman Harianto Marbun sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah X, Provinsi Papua dan Papua Barat sudah tepat.
Pasalnya, yang bersangkutan dianggap berkontribusi besar terhadap masyarakat Papua. Terlebih dirinya sudah 20 tahun ikut andil dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Karena, selain Oesman memulai karier dari level bawah di Papua, juga tidak sedikit kontribusi Oesman kepada masyarakat Papua,” ucap Hendrik dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dijelaskannya, pemilihan Oesman sudah sesuai dengan kesepakatan pemerintah, antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan para anggota DPRD Papua. Bahkan, masyarakat Papua ikut mendukung penuh keputusan tersebut.
“Pemilihan beliau sudah tepat karena sudah 20 tahun di Papua. Kami dari pengusaha muda orang asli Papua mendukung pemilihan Oesman Harianto," bebernya.
Pihaknya mengimbau agar ada keberpihakan Balai Besar Bina Marga wilayah X kepada para pengusaha asli Papua terutama yang berada di Papua bisa adil dalam pembagian proyek pembangunan yang berjalan di bumi kaya tambang emas itu.
Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Papua, Deki Ovide mengapresiasi pergantian Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan wilayah X Papua dan Papua Barat, dari Thomas Aden kepada Oesman Harianto Marbun, karena sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Saya melihat pergantian ini sudah sesuai aturan dan mekanisme,” sebut Deki.
Adapun mengenai pro dan kontra yang terjadi, kata dia hal itu merupakan hal wajar dan dapat dimaklumi, karena masyarakat mungkin belum paham, bahwa instansi itu merupakan hak dari institusi yang memiliki struktur tersendiri yang sifatnya vartikal.
Menurutnya, munculnya pro kontra itu lantaran sebagian kelompok masyarakat menilai seharusnya yang menjadi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan wilayah X Papua dan Papua Barat adalah orang Papua asli. Sehingga muncul tuntutan kalau yang jadi Kepala Balai harus orang Papua.
"Kalau menurut saya keliru kalau ada pemahaman demikian, karena yang namanya instansi vertikal maka kewenangan dan hak ada di Kementerian PU untuk melakukan penyegaran di instansinya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mengejar percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat,” tutupnya. [Okezone]
Pasalnya, yang bersangkutan dianggap berkontribusi besar terhadap masyarakat Papua. Terlebih dirinya sudah 20 tahun ikut andil dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Karena, selain Oesman memulai karier dari level bawah di Papua, juga tidak sedikit kontribusi Oesman kepada masyarakat Papua,” ucap Hendrik dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dijelaskannya, pemilihan Oesman sudah sesuai dengan kesepakatan pemerintah, antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan para anggota DPRD Papua. Bahkan, masyarakat Papua ikut mendukung penuh keputusan tersebut.
“Pemilihan beliau sudah tepat karena sudah 20 tahun di Papua. Kami dari pengusaha muda orang asli Papua mendukung pemilihan Oesman Harianto," bebernya.
Pihaknya mengimbau agar ada keberpihakan Balai Besar Bina Marga wilayah X kepada para pengusaha asli Papua terutama yang berada di Papua bisa adil dalam pembagian proyek pembangunan yang berjalan di bumi kaya tambang emas itu.
Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Papua, Deki Ovide mengapresiasi pergantian Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan wilayah X Papua dan Papua Barat, dari Thomas Aden kepada Oesman Harianto Marbun, karena sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Saya melihat pergantian ini sudah sesuai aturan dan mekanisme,” sebut Deki.
Adapun mengenai pro dan kontra yang terjadi, kata dia hal itu merupakan hal wajar dan dapat dimaklumi, karena masyarakat mungkin belum paham, bahwa instansi itu merupakan hak dari institusi yang memiliki struktur tersendiri yang sifatnya vartikal.
Menurutnya, munculnya pro kontra itu lantaran sebagian kelompok masyarakat menilai seharusnya yang menjadi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan wilayah X Papua dan Papua Barat adalah orang Papua asli. Sehingga muncul tuntutan kalau yang jadi Kepala Balai harus orang Papua.
"Kalau menurut saya keliru kalau ada pemahaman demikian, karena yang namanya instansi vertikal maka kewenangan dan hak ada di Kementerian PU untuk melakukan penyegaran di instansinya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mengejar percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat,” tutupnya. [Okezone]