Kepala Distrik se-Papua Curhat ke Kepala Luhut Panjaitan
pada tanggal
Sunday 23 August 2015
KOTA JAYAPURA,- Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan, Selasa (4/8) kemarin berkunjung ke Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya.
Usai melakukan kunjungan kerja ke dua Kabupaten itu, Luhut Panjaitan memberikan arahan kepala Kepala Distrik se Provinsi Papua yang sedang mengikuti Raker Kadistrik di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.
Dalam pemaparan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 – 2001 menjelaskan berbagai program kerja yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Kabinetnya.
Setelah pemaran, Luhut memberikan kesempatan kepada kepala distrik untuk menyampaikan masukan atau permasalahan yang terjadi di Papua, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kepala distrik dari lima wilayah adat di Papua untuk menyampaikan unek-unek atau curhat kepada staf kepresidenan.
Curhat yang disampaikan mulai dari soal kewenangan Kepala Distrik, Pemakaran kabupaten dan Provinsi, persoalan PT Freeport Indonesia, pembukaan lahan pertanian di Merauke dan kesempatan orang asli Papua masuk IPDN sangat minim.
Mendengar semua curahan hati kepala Distrik se Papua, Luhut Panjaitan mengatakan persoalan kewenangan kepala distrik, perlu dilihat kembalu undang-undangan pemerintahan daerah.
Soal masalah pendidikan, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, kalau masalah infrastruktur di Papua sangat bagus, hanya kekurangan guru. Dan perlu tahu bahwa masalah pendidikan bukan saja di Papua, tetapi di daearah lain juga alami hal yang sama.
“Saya tadi sudah telepon Menteri Pendidikan Anes Baswedan, tetapi belum bisa, akan saya telpon lagi sampaikan bahwa masalah pendidikan di Papua harus mendapat perhatian khusus, jadi kalau pendidikan berpola asrama bisa dibuat oleh misionaris, kenapa kita tidak bisa, kita buat khusus untuk anak-anak asli Papua,” tegasnya.
Ia kembali mengatakan, bulan September nanti, dirinya akan mengundang Bupati Puncak Jaya dan Tolikara ke kampungnya di Tapanuli Utara, melihat pendidikan disana, sama seperti di Papua, makanya program Jokowi itu bukan saja bicara soal pertembuhan ekonomi, tetapi soal pemerataan. Itu yang sedang kami kerjakan.
Pemerataan ini, kata Luhut, bukan seperti membalik tangan, tapi perlu waktu yang harus kita lalui, dan ini masalah yang sangat susah, jadi soal pendidikan bisa dilakukan secara baik, tapi perlu perhatian dari pejabat Papua di daerah, kalau bupati dan kepala dinas keluar daerah lama-lama, lengkaplah sudah penderitaan pendidikan.
“Pemimpin itu harus berada dengan anak buahnya di tempat, terjun langsung ke kampung-kampung melihat pendidikan, kebersamaan itu penting, tidak hanya bisa dikontrol dari jauh, karna program yang dikerjakan tidak akan jalan,” kata Luhut.
Oleh karena itu, persoalan yang suadara-saudara sampaikan, tentu akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Ini janji saya, semua persoalan Papua akan disampaikan kepada Presiden, mulai dari Persoalan jalan Trans Papua sampai dengan kesempatan anak Papua masuk IPDN,” janjinya. [PasificPos]
Usai melakukan kunjungan kerja ke dua Kabupaten itu, Luhut Panjaitan memberikan arahan kepala Kepala Distrik se Provinsi Papua yang sedang mengikuti Raker Kadistrik di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.
Dalam pemaparan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 – 2001 menjelaskan berbagai program kerja yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Kabinetnya.
Setelah pemaran, Luhut memberikan kesempatan kepada kepala distrik untuk menyampaikan masukan atau permasalahan yang terjadi di Papua, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kepala distrik dari lima wilayah adat di Papua untuk menyampaikan unek-unek atau curhat kepada staf kepresidenan.
Curhat yang disampaikan mulai dari soal kewenangan Kepala Distrik, Pemakaran kabupaten dan Provinsi, persoalan PT Freeport Indonesia, pembukaan lahan pertanian di Merauke dan kesempatan orang asli Papua masuk IPDN sangat minim.
Mendengar semua curahan hati kepala Distrik se Papua, Luhut Panjaitan mengatakan persoalan kewenangan kepala distrik, perlu dilihat kembalu undang-undangan pemerintahan daerah.
Soal masalah pendidikan, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, kalau masalah infrastruktur di Papua sangat bagus, hanya kekurangan guru. Dan perlu tahu bahwa masalah pendidikan bukan saja di Papua, tetapi di daearah lain juga alami hal yang sama.
“Saya tadi sudah telepon Menteri Pendidikan Anes Baswedan, tetapi belum bisa, akan saya telpon lagi sampaikan bahwa masalah pendidikan di Papua harus mendapat perhatian khusus, jadi kalau pendidikan berpola asrama bisa dibuat oleh misionaris, kenapa kita tidak bisa, kita buat khusus untuk anak-anak asli Papua,” tegasnya.
Ia kembali mengatakan, bulan September nanti, dirinya akan mengundang Bupati Puncak Jaya dan Tolikara ke kampungnya di Tapanuli Utara, melihat pendidikan disana, sama seperti di Papua, makanya program Jokowi itu bukan saja bicara soal pertembuhan ekonomi, tetapi soal pemerataan. Itu yang sedang kami kerjakan.
Pemerataan ini, kata Luhut, bukan seperti membalik tangan, tapi perlu waktu yang harus kita lalui, dan ini masalah yang sangat susah, jadi soal pendidikan bisa dilakukan secara baik, tapi perlu perhatian dari pejabat Papua di daerah, kalau bupati dan kepala dinas keluar daerah lama-lama, lengkaplah sudah penderitaan pendidikan.
“Pemimpin itu harus berada dengan anak buahnya di tempat, terjun langsung ke kampung-kampung melihat pendidikan, kebersamaan itu penting, tidak hanya bisa dikontrol dari jauh, karna program yang dikerjakan tidak akan jalan,” kata Luhut.
Oleh karena itu, persoalan yang suadara-saudara sampaikan, tentu akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Ini janji saya, semua persoalan Papua akan disampaikan kepada Presiden, mulai dari Persoalan jalan Trans Papua sampai dengan kesempatan anak Papua masuk IPDN,” janjinya. [PasificPos]