DPRPB Dibuka Setelah Prosesi Adat Potong Babi
pada tanggal
Friday 4 September 2015
MANOKWARI - Kantor DPRD Papua Barat, Rabu (2/9) akhirnya terbebas dari penyegelan. Pembukaan segel atau palang yang dipasang dua hari lalu itu didahului dengan prosesi adat potong babi sebagaimana dikehendaki massa. Prosesi adat dipimpin Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte.
Sejumlah pejabat sipil, polisi dan tokoh-tokoh masyarakat menyaksikan penyembelihan babi di depan pintu pagar kantor oleh Vitalis.
‘’Pintu ini dibuka untuk memudahkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di dewan. Palang sudah dibuka,tapi dari sisi adat belum selesai. Tidak ada alasan, bahwa ketua DPR Papua Barat harus orang asli Papua,’’ ujar Vitalis.
Acara pembukaan palang dimulai sekitar pukul 12.00 WIT. Puluhan aparat polisi berjaga-jaga serta mengatur arus lalulintas. Prosesi adat diawali dengan sambutan-sambutan dari Kepala Suku Besar Kuriwamesa, William Kabiay yang mengingatkan agar tidak lagi ada pelanggaran adat.
Bila tuntutan agar Ketua DPRD Papua Barat harus orang asli Papua tidak dipenuhi, maka akan kembali dilakukan pemalangan. Setelah pembukaan palang di pagar itu, aktivitas kerja di DPRD Papua Barat pun kembali berjalan normal. Namun, gedung atau ruang sidang utama tetap dipalang menggunakan bambu serta masih terdapat lebih dari 20 pamflet dan spanduk yang ditempel di dinding, pintu, jendela, serta pagar.
Dua hari lalu, massa berunjuk rasa menuntut agar Ketua DPRD Papua Barat harus dijabat oleh orang asli Papua. Mereka juga meminta pelantikan Ketua DPRD Papua Barat yang dijadwalkan Rabu (2/9) ditunda.
Dalam aksi tersebut, mereka menyegel atau memasang palang bambu di Kantor DPRD Papua Barat. Palang tersebut tidak boleh dibuka sebelum dilakukan prosesi adat dan potong babi. Akibatnya, selama dua hari kantor itu lumpuh. [Jawapos]
Sejumlah pejabat sipil, polisi dan tokoh-tokoh masyarakat menyaksikan penyembelihan babi di depan pintu pagar kantor oleh Vitalis.
‘’Pintu ini dibuka untuk memudahkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di dewan. Palang sudah dibuka,tapi dari sisi adat belum selesai. Tidak ada alasan, bahwa ketua DPR Papua Barat harus orang asli Papua,’’ ujar Vitalis.
Acara pembukaan palang dimulai sekitar pukul 12.00 WIT. Puluhan aparat polisi berjaga-jaga serta mengatur arus lalulintas. Prosesi adat diawali dengan sambutan-sambutan dari Kepala Suku Besar Kuriwamesa, William Kabiay yang mengingatkan agar tidak lagi ada pelanggaran adat.
Bila tuntutan agar Ketua DPRD Papua Barat harus orang asli Papua tidak dipenuhi, maka akan kembali dilakukan pemalangan. Setelah pembukaan palang di pagar itu, aktivitas kerja di DPRD Papua Barat pun kembali berjalan normal. Namun, gedung atau ruang sidang utama tetap dipalang menggunakan bambu serta masih terdapat lebih dari 20 pamflet dan spanduk yang ditempel di dinding, pintu, jendela, serta pagar.
Dua hari lalu, massa berunjuk rasa menuntut agar Ketua DPRD Papua Barat harus dijabat oleh orang asli Papua. Mereka juga meminta pelantikan Ketua DPRD Papua Barat yang dijadwalkan Rabu (2/9) ditunda.
Dalam aksi tersebut, mereka menyegel atau memasang palang bambu di Kantor DPRD Papua Barat. Palang tersebut tidak boleh dibuka sebelum dilakukan prosesi adat dan potong babi. Akibatnya, selama dua hari kantor itu lumpuh. [Jawapos]