Lemasko Apresiasi Kehadiran Komnas HAM di Timika
pada tanggal
Sunday 13 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) memberikan penghargaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang selama dua hari pada pekan ini melakukan kunjungan dan pengumpulan data dan fakta terkait tragedi koperapoka berdarah.
“Kami sebagai lembaga melihat ini sebagai upaya baik dari negara, dan kami berterima kasih karena mereka telah turun ke sini,” ujar Sekretaris II Bidang Kemitraan Lemasko, Marianus Maknaipeku kepada Salam Papua di ruang kerjanya, Jumat (11/9).
Dikatakan kehadiran Komnas HAM sangat tepat guna memberitahukan fakta sebenarnya dari peristiwa berdarah yang terjadi pada 28 Agustus 2015 lalu.
“Sebagai lembaga yang dipercayakan oleh negara yang melihat sisi HAM kami nilai sudah tepat mereka hadir disini, sehingga lembaga kami dan masyarakat tidak dapat mengintervensi berkewajiban mereka melindungi hak para korban yang mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia, hak untuk hidup, hak sebagai manusia dan hak asasi lainnya,” paparnya.
Dikatakan, Komnas HAM juga telah menemui pihaknya dan Keuskupan Timika guna mendapatkan validasi data dari pihak korban.
“Kami dari Lemasko juga ada tim khusus yang menangani hal ini, bekerja sama dengan keuskupan. Sampai sekarang ini kami sudah mengumpulkan data dan bukti yang ada,” jelas dia.
Ditandaskan secara resmi, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kelanjutan proses hukum Serka M dan Sersan A yang saat ini masih disidik oleh Subden POM Timika.
“Kami belum menerima informasi terkait proses hukum dari para pelaku penembakan dan penyelesaian hukumnya. Sudah ada janji dari Pangdam dan Dandrem untuk menyelesaikan hal ini dan itulah yang kami tunggu penuntasan hukumnya di POM dan pengadilan militer. Dan kalau sudah ada penyelesaian hukumnya dan penjelasan kepada masyarakat dan pihak korban, barulah kita semua akan rasa aman,” tutur Marianus.
Selain itu pihaknya mengungkapkan rasa prihatin atas sikap berbeda yang ditunjukkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang terkesan tidak peduli dengan tragedi ini.
“Karena selama ini Pemerintah Kabupaten Mimika tidak pernah peduli kepada masyarakat. Kalau jaman-jaman bupati terdahulu, ada kejadian seperti ini terjadi, bupati langsung datang dan ambil alih penyelesaian masalah,” beber dia.
Tragedi ini, menurutnya seharusnya diambil alih oleh bupati yang notabene orang asli di kabupaten ini. Namun kewenangan ini sayangnya tidak dipergunakan untuk menuntaskan masalah ini.
“Kenapa bupati harus ambil alih? Karena meski dalam hal ini TNI yang bikin, tapi TNI di kabupaten ini berada dibawah kendali bupati, maka semua persoalan dapat diambil oleh bupati, baik penyelesaian hukum dan sosialnya bagaimana, tapi hingga saat ini, kehadiran dan posisi bupati untuk masalah ini tidak ada yang tahu,”
Sembari menandaskan agar penyelesaian masalah ini dimata hukum dapat diterapkan sehingga peristiwa ini tidak dimanfaatkan dan diperlebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Lembaga pada dasarnya mendukung proses hukum itu. Tapi yang kami tidak mau sama sekali adalah pihak-pihak yang menumpang dalam peristiwa penembakan kemarin, itu yang kami harap tidak boleh terjadi,” harapnya. [SalamPapua]
“Kami sebagai lembaga melihat ini sebagai upaya baik dari negara, dan kami berterima kasih karena mereka telah turun ke sini,” ujar Sekretaris II Bidang Kemitraan Lemasko, Marianus Maknaipeku kepada Salam Papua di ruang kerjanya, Jumat (11/9).
Dikatakan kehadiran Komnas HAM sangat tepat guna memberitahukan fakta sebenarnya dari peristiwa berdarah yang terjadi pada 28 Agustus 2015 lalu.
“Sebagai lembaga yang dipercayakan oleh negara yang melihat sisi HAM kami nilai sudah tepat mereka hadir disini, sehingga lembaga kami dan masyarakat tidak dapat mengintervensi berkewajiban mereka melindungi hak para korban yang mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia, hak untuk hidup, hak sebagai manusia dan hak asasi lainnya,” paparnya.
Dikatakan, Komnas HAM juga telah menemui pihaknya dan Keuskupan Timika guna mendapatkan validasi data dari pihak korban.
“Kami dari Lemasko juga ada tim khusus yang menangani hal ini, bekerja sama dengan keuskupan. Sampai sekarang ini kami sudah mengumpulkan data dan bukti yang ada,” jelas dia.
Ditandaskan secara resmi, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kelanjutan proses hukum Serka M dan Sersan A yang saat ini masih disidik oleh Subden POM Timika.
“Kami belum menerima informasi terkait proses hukum dari para pelaku penembakan dan penyelesaian hukumnya. Sudah ada janji dari Pangdam dan Dandrem untuk menyelesaikan hal ini dan itulah yang kami tunggu penuntasan hukumnya di POM dan pengadilan militer. Dan kalau sudah ada penyelesaian hukumnya dan penjelasan kepada masyarakat dan pihak korban, barulah kita semua akan rasa aman,” tutur Marianus.
Selain itu pihaknya mengungkapkan rasa prihatin atas sikap berbeda yang ditunjukkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang terkesan tidak peduli dengan tragedi ini.
“Karena selama ini Pemerintah Kabupaten Mimika tidak pernah peduli kepada masyarakat. Kalau jaman-jaman bupati terdahulu, ada kejadian seperti ini terjadi, bupati langsung datang dan ambil alih penyelesaian masalah,” beber dia.
Tragedi ini, menurutnya seharusnya diambil alih oleh bupati yang notabene orang asli di kabupaten ini. Namun kewenangan ini sayangnya tidak dipergunakan untuk menuntaskan masalah ini.
“Kenapa bupati harus ambil alih? Karena meski dalam hal ini TNI yang bikin, tapi TNI di kabupaten ini berada dibawah kendali bupati, maka semua persoalan dapat diambil oleh bupati, baik penyelesaian hukum dan sosialnya bagaimana, tapi hingga saat ini, kehadiran dan posisi bupati untuk masalah ini tidak ada yang tahu,”
Sembari menandaskan agar penyelesaian masalah ini dimata hukum dapat diterapkan sehingga peristiwa ini tidak dimanfaatkan dan diperlebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Lembaga pada dasarnya mendukung proses hukum itu. Tapi yang kami tidak mau sama sekali adalah pihak-pihak yang menumpang dalam peristiwa penembakan kemarin, itu yang kami harap tidak boleh terjadi,” harapnya. [SalamPapua]