Lukas Enembe Diminta Memanggil Ones Pahabol guna Selesaikan Masalah DPRD Yahukimo
pada tanggal
Saturday 19 September 2015
KOTA JAYAPURA - Anggota DPR Papua, Natan Pahabol meminta Gubernur Lukas Enembe segera mengambil langkah memanggil Bupati guna menyelesaikan masalah dan kondisi yang terjadi dengan belum dilantiknya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Yahukimo.
Dirinya mempertanyakan alasan belum dilantiknya unsur pimpinan DPRD kabupaten Yahukimo karena hingga kini belum juga dilakukan pelantikan mengingat Golkar belum mengusung figur yang dapat menduduki kursi nomor 1 di DPRD Yahukimo.
"Akibat dari belum dilakukannya pelantikan unsur pimpinan sehingga fungsi DPRD belum jalan dan keuangan hanya melewati satu pintu. Sehingga kewenangan dan kebijakan Bupati lebih tinggi," tegas Natan, kepada Wartawan Senin (14/9) di kantor DPR Papua.
Kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Yahukimmo, nilainya, merupakan kondisi yang sengaja dipermainkan. Dan, apabila situasinya berjalan selama setahun tanpa fungsi DPRD maka pemerintahan akan berjalan kacau.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat di Provinsi, Natan meminta kepada Gubernur Lukas Enembe untuk mengambil langkah untuk memanggil bupati dan menyelesaikan masalah dan kondisi yang terjadi di Yahukimo.
"Kalau tidak, mereka yang sudah siap dari partai lain baik wakil satu dan dua dilantik sehingga fungsi DPRD bisa jalan. Golkar mau tahan hingga Pemilu silahkan, karena ini dan itu kan jaminan untuk pemilu," terangnya.
Lebih Lanjut dikatakan Natan, jika kondisi ini dibiarkan maka rakyatlah yang menanggung akibatnya karena fungsi 35 anggota DPRD Yahukimo tidak berjalan semestinya sehingga publik akan menilai kabupaten Yahukimo selalu bermasalah dalam agenda-agenda negara.
"Ini merupakan kinerja tidak baik yang dilakukan Pemerintah Yahukimo, dalam hal ini Bupati. Kami meminta agar Golkar segera mengusung orang untuk menduduki posisi ketua DPRD kabupaten Yahukimo," ucapnya.
Perlu diketahui, hingga kini, Golkar sebagai partai pemenang belum mengusulkan calon yang nantinya akan menduduki unsur pimpinan DPRD Kabupaten Yahukimo yang sebenarnya tidak sulit.
Pasalnya, Golkar telah memiliki figur yang dipersiapkan untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Yahukimo sehingga harus dilakukan pelantikan.
"Mereka pasti sudah siapkan siapa yang punya potensi dan Bupati juga sudah dapat mengusulkan siapa yang menjadi ketua DPRD," sambung Natan.
Ditambahkan, apabila dalam waktu dekat ini belum dilakukan pelantikan unsur pimpinan untuk DPRD Yahukimo maka Dewan akan meminta Gubernur Papua mengambil alih pemerintahan di Kabupaten Yahukimo dengan menurunkan kareteker.
"Jika itu sulit maka kami mohon ada surat agar fraksi lain yang sudah mengusungkan calon agar segera dilantik, mengingat sudah setahun lebih pemerintah berjalan tanpa kontrol dari DPRD," pungkasnya. [Dharapos]
Dirinya mempertanyakan alasan belum dilantiknya unsur pimpinan DPRD kabupaten Yahukimo karena hingga kini belum juga dilakukan pelantikan mengingat Golkar belum mengusung figur yang dapat menduduki kursi nomor 1 di DPRD Yahukimo.
"Akibat dari belum dilakukannya pelantikan unsur pimpinan sehingga fungsi DPRD belum jalan dan keuangan hanya melewati satu pintu. Sehingga kewenangan dan kebijakan Bupati lebih tinggi," tegas Natan, kepada Wartawan Senin (14/9) di kantor DPR Papua.
Kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Yahukimmo, nilainya, merupakan kondisi yang sengaja dipermainkan. Dan, apabila situasinya berjalan selama setahun tanpa fungsi DPRD maka pemerintahan akan berjalan kacau.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat di Provinsi, Natan meminta kepada Gubernur Lukas Enembe untuk mengambil langkah untuk memanggil bupati dan menyelesaikan masalah dan kondisi yang terjadi di Yahukimo.
"Kalau tidak, mereka yang sudah siap dari partai lain baik wakil satu dan dua dilantik sehingga fungsi DPRD bisa jalan. Golkar mau tahan hingga Pemilu silahkan, karena ini dan itu kan jaminan untuk pemilu," terangnya.
Lebih Lanjut dikatakan Natan, jika kondisi ini dibiarkan maka rakyatlah yang menanggung akibatnya karena fungsi 35 anggota DPRD Yahukimo tidak berjalan semestinya sehingga publik akan menilai kabupaten Yahukimo selalu bermasalah dalam agenda-agenda negara.
"Ini merupakan kinerja tidak baik yang dilakukan Pemerintah Yahukimo, dalam hal ini Bupati. Kami meminta agar Golkar segera mengusung orang untuk menduduki posisi ketua DPRD kabupaten Yahukimo," ucapnya.
Perlu diketahui, hingga kini, Golkar sebagai partai pemenang belum mengusulkan calon yang nantinya akan menduduki unsur pimpinan DPRD Kabupaten Yahukimo yang sebenarnya tidak sulit.
Pasalnya, Golkar telah memiliki figur yang dipersiapkan untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Yahukimo sehingga harus dilakukan pelantikan.
"Mereka pasti sudah siapkan siapa yang punya potensi dan Bupati juga sudah dapat mengusulkan siapa yang menjadi ketua DPRD," sambung Natan.
Ditambahkan, apabila dalam waktu dekat ini belum dilakukan pelantikan unsur pimpinan untuk DPRD Yahukimo maka Dewan akan meminta Gubernur Papua mengambil alih pemerintahan di Kabupaten Yahukimo dengan menurunkan kareteker.
"Jika itu sulit maka kami mohon ada surat agar fraksi lain yang sudah mengusungkan calon agar segera dilantik, mengingat sudah setahun lebih pemerintah berjalan tanpa kontrol dari DPRD," pungkasnya. [Dharapos]