Pembangunan Fasilitas PON 2020 Ditargetkan Selesai 3 Tahun
pada tanggal
Tuesday 15 September 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua optimis pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 dengan waktu tersisa tinggal tiga tahun sudah selesai proses pembangunannya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengungkapkan, pembangunan venue sendiri tahapannya sedang jalan.
"Kemudian juga tahap perencanaan sedang berjalan dengan jangka waktu selama tiga tahun tersisa bisa berjalan. Karena perencanaannya ada yang dari tahun lalu juga sudah berjalan,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (8/9) di Kantor Gubernur Jayapura.
Disinggung wartawan terkait belum dilantiknya panitia Pengurus Besar (PB) PON XX tahun 2020, Enembe menjelaskan, saat ini Papua selaku tuan rumah sedang mengikuti tahapan yang sedang dijalani.
“Jadi semua dalam tahapan dan tanggal 14 September dilantik. Kita ikuti jadwalnya KONI, jadi tidak sembarang juga. Ada tahapan harus diikuti dan sampai saat ini sedang diikuti,” ujarnya.
Dikatakannya, pada tanggal 15 September, Gubernur akan melantik panitia Kabupaten di lima cluster yang juga akan dibangun venue seperti Timika, Biak, Merauke, Wamena dan Jayapura.
“Jadi belum terlambat dan saat ini kami sedang mengikuti tahapan,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, untuk anggaran pembiayaan, Pemprov Papua menghitung setidaknya dibutuhkan Rp 10 Triliun bagi pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan.
“Bapak Presiden di Kampung Harapan waktu itu, belum memberikan statemen yang tegas soal kontribusi dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Namun saat berada di Biak, sesaat sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua Nugini, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Pemprov Papua agar secepatnya mengambil langkah untuk ke pusat bersama-sama dengan pusat guna membahas ini.
“Mudah-mudahan Presiden berikan perhatian penuh terhadap Papua, terutama mengenai PON XX tahun 2020 nanti,” harapnya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pola pembagian anggaran, menurut Sekda dengan penganggaran Rp 10 Triliun yang dibagi yakni Rp 8 Triliun dari Pempus dan Rp 2 Triliun dari Pemprov Papua ataukah sebaliknya.
Dikatakan, sepertinya sudah ada signal baik dari Presiden Jokowi.
“Tapi, sudah ada signal yang baik dari Pak Presiden sepertinya Rp.8 triliun dari Pemerintah Pusat dan mudah-mudahan ini menjadi angin bagus untuk kita di Papua. Tapi ini perlu kita terus ke pusat baik ke Presiden maupun kementerian terkait,” ungkapnya.
Sekda juga menjelaskan nantinya Panitia PB PON Papua dipayungi oleh Pemerintah Daerah untuk sama-sama berjuang di Pemerintah Pusat, terutama soal pembagian anggaran. [Dharapos]
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengungkapkan, pembangunan venue sendiri tahapannya sedang jalan.
"Kemudian juga tahap perencanaan sedang berjalan dengan jangka waktu selama tiga tahun tersisa bisa berjalan. Karena perencanaannya ada yang dari tahun lalu juga sudah berjalan,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (8/9) di Kantor Gubernur Jayapura.
Disinggung wartawan terkait belum dilantiknya panitia Pengurus Besar (PB) PON XX tahun 2020, Enembe menjelaskan, saat ini Papua selaku tuan rumah sedang mengikuti tahapan yang sedang dijalani.
“Jadi semua dalam tahapan dan tanggal 14 September dilantik. Kita ikuti jadwalnya KONI, jadi tidak sembarang juga. Ada tahapan harus diikuti dan sampai saat ini sedang diikuti,” ujarnya.
Dikatakannya, pada tanggal 15 September, Gubernur akan melantik panitia Kabupaten di lima cluster yang juga akan dibangun venue seperti Timika, Biak, Merauke, Wamena dan Jayapura.
“Jadi belum terlambat dan saat ini kami sedang mengikuti tahapan,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, untuk anggaran pembiayaan, Pemprov Papua menghitung setidaknya dibutuhkan Rp 10 Triliun bagi pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan.
“Bapak Presiden di Kampung Harapan waktu itu, belum memberikan statemen yang tegas soal kontribusi dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Namun saat berada di Biak, sesaat sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua Nugini, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Pemprov Papua agar secepatnya mengambil langkah untuk ke pusat bersama-sama dengan pusat guna membahas ini.
“Mudah-mudahan Presiden berikan perhatian penuh terhadap Papua, terutama mengenai PON XX tahun 2020 nanti,” harapnya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pola pembagian anggaran, menurut Sekda dengan penganggaran Rp 10 Triliun yang dibagi yakni Rp 8 Triliun dari Pempus dan Rp 2 Triliun dari Pemprov Papua ataukah sebaliknya.
Dikatakan, sepertinya sudah ada signal baik dari Presiden Jokowi.
“Tapi, sudah ada signal yang baik dari Pak Presiden sepertinya Rp.8 triliun dari Pemerintah Pusat dan mudah-mudahan ini menjadi angin bagus untuk kita di Papua. Tapi ini perlu kita terus ke pusat baik ke Presiden maupun kementerian terkait,” ungkapnya.
Sekda juga menjelaskan nantinya Panitia PB PON Papua dipayungi oleh Pemerintah Daerah untuk sama-sama berjuang di Pemerintah Pusat, terutama soal pembagian anggaran. [Dharapos]