Kampung Damai Belum Terima Dana Desa
pada tanggal
Wednesday 28 October 2015
DAMAI (MIMIKA) – Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama hingga saat ini belum melaksanakan kegiatan pemerintahannya sebab hingga kini alokasi dana desa guna pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut belum diterima oleh aparat kampung.
“Kami masih tunggu, apakah dana desa ini benar-benar kami terima ataukah cuma main-main saja. Sebab hingga sekarang kami belum dapat pemberitahuan apakah dana itu sudah masuk atau tidak,” ujar Kepala Kampung Damai, Barbanus Waker kepada Salam Papua, Selasa (13/10).
Ia mengakui dana desa ini merupakan satu-satunya harapan pihaknya untuk menghidupkan kegiatan pemerintahan kampung yang hingga kini mati suri akibat tidak adanya pemberian dana untuk menghidupkan kegiatan kampung.
“Dana ini kami tunggu untuk kami gunakan sebagai penggerak roda pemerintahan kampung, sebab selama ini kami belum dapat alokasi dana apapun untuk melaksanakan kegiatan di kampung,” ujar dia.
Bukan hanya terkendala pada pengaktifan kegiatan kampung, dirinya bersama staff kampung selama ini merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika yang terkesan tidak memberikan hak yang seharusnya mereka terima secara rutin.
“Upah untuk kepala kampung, bamuskam dan honor RT saja hingga sekarang belum diterima, padahal ini adalah hak yang harus kami dapatkan. Hal ini yang membuat kami tidak lagi melakukan kegiatan atau aktivitas pemerintah kampung dan menunggu pada dana desa ini saja,” ujarnya.
Selanjutnya ia katakana, pembangunan fisik yang dilakukan pemda pada masa jabatan Eltinus Omaleng, sama sekali belum menyentuh pihaknya. Sebab hingga sekarang Pemda masih berada pada tahap wacana pembangunan saja.
“Selama ini kami ikut pemda lakukan rapat dan pertemuan untuk pembangunan kampung, tapi hasilnya tidak ada. Pembangunan yang terakhir dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembukaan jalan aspal masuk ke kantor desa dan timbunan di beberapa titik saat pemerintahan Bupati Ausilius You dan Kepala Distrik Armin Waker . Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi perhatian,” ujar dia.
Barbanus juga meminta bupati dan para pejabat kabupaten berhenti memberi janji dan rencana namun langsung melakukan tindakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sebab hingga sekarang, masyarakat masih menanti janji-janji pembangunan yang selama ini sudah disampaikan. Sembari mengharapkan agar dana desa kali ini harus diberikan secara utuh kepada masyarakat di kampung sehingga dapat dikelola dengan baik, bukan lagi memangkasnya demi kepentingan pribadi.
“Sekarang ini dana desa yang dikasih dari pemerintah di Jakarta sana sepertinya sudah dirampas sama para pejabat-pejabat ini. Sehingga kami yang ada di kampung-kampung ini hanya dapat sisa-sisanya. Ada juga yang tidak dapat sama sekali, apalagi kami yang sama sekali tidak tahu dengan semua aturan-aturan baru dari pemerintah,” tutur dia.
Dikatakan, program pembangunan yang selama ini diajukan pihaknya pada musyawarah perencanaan pada tingkat distrik adalah terkait pembangunan perumahan warga. Hal ini, ungkap Barbanus merupakan masalah umum yang dihadapi bersama oleh 9 kampung 1 kelurahan yang ada Distrik Kwamki Narama.
“Dari dulu sampai sekarang, yang kami minta dari pemerintan untuk perhatikan pembangunan perumahan untuk kami, sebab disini, dalam satu mata rumah masih tinggal tiga hingga lima keluarga. Kami di Kwamki Narama ini seperti tidak diperhatikan, sebab meski kami ada didalam wilayah kota Timika, tapi seolah-olah kami jauh dan tidak dapat dikunjungi oleh pejabat. Sebab biasanya mereka cuma lewat jalan ini saja, tanpa pernah datang dan bicara dengan kami,” tutur dia sembari mengharapkan adanya pelaksanaan atas rencana pembangunan yang hingga kini belum dilakukan. [SalamPapua]
“Kami masih tunggu, apakah dana desa ini benar-benar kami terima ataukah cuma main-main saja. Sebab hingga sekarang kami belum dapat pemberitahuan apakah dana itu sudah masuk atau tidak,” ujar Kepala Kampung Damai, Barbanus Waker kepada Salam Papua, Selasa (13/10).
Ia mengakui dana desa ini merupakan satu-satunya harapan pihaknya untuk menghidupkan kegiatan pemerintahan kampung yang hingga kini mati suri akibat tidak adanya pemberian dana untuk menghidupkan kegiatan kampung.
“Dana ini kami tunggu untuk kami gunakan sebagai penggerak roda pemerintahan kampung, sebab selama ini kami belum dapat alokasi dana apapun untuk melaksanakan kegiatan di kampung,” ujar dia.
Bukan hanya terkendala pada pengaktifan kegiatan kampung, dirinya bersama staff kampung selama ini merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika yang terkesan tidak memberikan hak yang seharusnya mereka terima secara rutin.
“Upah untuk kepala kampung, bamuskam dan honor RT saja hingga sekarang belum diterima, padahal ini adalah hak yang harus kami dapatkan. Hal ini yang membuat kami tidak lagi melakukan kegiatan atau aktivitas pemerintah kampung dan menunggu pada dana desa ini saja,” ujarnya.
Selanjutnya ia katakana, pembangunan fisik yang dilakukan pemda pada masa jabatan Eltinus Omaleng, sama sekali belum menyentuh pihaknya. Sebab hingga sekarang Pemda masih berada pada tahap wacana pembangunan saja.
“Selama ini kami ikut pemda lakukan rapat dan pertemuan untuk pembangunan kampung, tapi hasilnya tidak ada. Pembangunan yang terakhir dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembukaan jalan aspal masuk ke kantor desa dan timbunan di beberapa titik saat pemerintahan Bupati Ausilius You dan Kepala Distrik Armin Waker . Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi perhatian,” ujar dia.
Barbanus juga meminta bupati dan para pejabat kabupaten berhenti memberi janji dan rencana namun langsung melakukan tindakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sebab hingga sekarang, masyarakat masih menanti janji-janji pembangunan yang selama ini sudah disampaikan. Sembari mengharapkan agar dana desa kali ini harus diberikan secara utuh kepada masyarakat di kampung sehingga dapat dikelola dengan baik, bukan lagi memangkasnya demi kepentingan pribadi.
“Sekarang ini dana desa yang dikasih dari pemerintah di Jakarta sana sepertinya sudah dirampas sama para pejabat-pejabat ini. Sehingga kami yang ada di kampung-kampung ini hanya dapat sisa-sisanya. Ada juga yang tidak dapat sama sekali, apalagi kami yang sama sekali tidak tahu dengan semua aturan-aturan baru dari pemerintah,” tutur dia.
Dikatakan, program pembangunan yang selama ini diajukan pihaknya pada musyawarah perencanaan pada tingkat distrik adalah terkait pembangunan perumahan warga. Hal ini, ungkap Barbanus merupakan masalah umum yang dihadapi bersama oleh 9 kampung 1 kelurahan yang ada Distrik Kwamki Narama.
“Dari dulu sampai sekarang, yang kami minta dari pemerintan untuk perhatikan pembangunan perumahan untuk kami, sebab disini, dalam satu mata rumah masih tinggal tiga hingga lima keluarga. Kami di Kwamki Narama ini seperti tidak diperhatikan, sebab meski kami ada didalam wilayah kota Timika, tapi seolah-olah kami jauh dan tidak dapat dikunjungi oleh pejabat. Sebab biasanya mereka cuma lewat jalan ini saja, tanpa pernah datang dan bicara dengan kami,” tutur dia sembari mengharapkan adanya pelaksanaan atas rencana pembangunan yang hingga kini belum dilakukan. [SalamPapua]