Akademisi dan Aktivis Bahas Tagihan Janji Presiden Jokowi
pada tanggal
Sunday 22 November 2015
Sejumlah janji untuk Papua, diantaranya Jokowi akan lebih intens untuk memperhatikan Papua, caranya dengan mengunjungi Papua dalam setahun sebanyak tiga kali. Lalu ada juga membangun tanah Papua menjadi tanah damai, yang saat itu diungkapkan dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus 201 di depan DPR RI dan DPD RI.
Terus, janji Jokowi untuk mempercepat sejumlah infrastruktur di Papua, misalnya membangun rel kereta api, membangun jalan tembus Papua dan Papua Barat, pasar mama Papua dan sejumlah infrastruktur lainnya.
Pastor Neles Tebay, salah satu tokoh agama di Papua menyebutkan, komitemen Jokowi membangun Papua tanah damai, salah satunya dengan cara dialog. Dialog dengan kelompok yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga dialog yang harus dibangun antar kelompok masyarakat.
"Semua pihak yang bekepentingan dalam dialog ini harus dilibatkan. Misalnya pembangunan pasar mama-mama Papua. Di dalam ini, peran pemerintah daerah (pemda) setempat, harus pro aktif dalam menjemput bola. Tak mungkin kan, dalam pelepasan tanah untuk pembangunan pasar, harus Jokowi juga yang turun tangan. Nah, disinilah peran pemda diminta aktif," kata Neles, dalam dialog interaktif di RRI yang digelar bersama dengan Indonesian Journalist Network (IJN), Sabtu (21/11).
Tak hanya itu, kata Neles, komunikasi yang dibangun Jokowi kepada masyarakat di Papua, juga dapat difasilitasi para menterinya sebagai penanggungjawab. Komitmen membangun Papua juga tak perlu dengan menciptakan lembaga seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang sebelumnya pernah ada. "Tapi cukup dengan cara para menteri di kemantrian bekerjasama dengan kepala daerah yang ada di Papua," jelasnya.
Menurut Neles, institusi daerah harus pro aktif dan melakukan pertemuan, misalnya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) juga dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini, termasuk para jurnalis seperti IJN yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Tak hanya itu, perusahaan besar di Papua, seperti PT Freeport Indonesia juga harus dilibatkan dalam dialog ini.
"Kami tak bisa sembarang menuding perusahaan telah membuat ini dan itu, sebab hasilnya nanti saling tuding-menuding. Sebab dialog yang akan terjadi nantinya, harus komunikasi yang konstruktif. Lalu, semua elemen negara yang berada di bawah presiden harus mendukung apa yang diucapkan presiden, khususnya janji untuk masyarakat Papua," papar Neles yang juga sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP).
Dalam dialog interaktif yang digelar selama satu jam itu juga berlangsung 'hidup' dengan hadirnya perwakilan akademisi dari Universitas Cenderwasih, Marinus Yaung yang menyebutkan, bahwa disaat pemilihan presiden, hampir 75 persen suara masyarakat Papua untuk Jokowi. "Harapannya jika Jokowi terpilih, dapat membangun Papua menjadi tanah damai," katanya.
Janji Jokowi untuk masyarakat Papua, kata Marinus, kemungkinan Jokowi sadar bahwa selama ini orang Papua merasa terpinggirkan dan dengan sejumlah janji itu, diharapkan dapat merangkul masyarakat Papua. "Tapi sayangnya yang menjadi kendala adalah orang Jakarta yang masih menaruh kecurigaan kepada masyarakat di Papua," paparnya dosen hukum yang dikenal cukup kritis ini.
Menurut Marinus, saat ini bukan seberapa banyak Jokowi mengunjungi Papua, tapi apakah agenda yang dibawa ke Jokowi ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Salah satunya, Jokowi harus mendapatkan informasi yang lengkap untuk Papua.
"Hanya orang Papua yang bisa menyelesaikan Papua dan Jokowi menyadari memang ada konflik di Papua. Solusinya, JDP sudah siap untuk mendorong dialog damai. Tapi yang harus dicatat disini, jangan lagi bicara dialog untuk apa? Komitmen untuk membangun Papua sudah ada dan saat ini bagaimana orang Papua membuka hati untuk Jokowi yang sudah menghadirkan negara di tengah masyakarakat Papua. Tak perlu negara takut dan curiga kepada orang Papua," jelasnya.
Tak hanya itu, Marinus berharap Jokowi mampu mengendalikan dua 'tuan' yang mengusai Papua, yakni Freeport dan aparat keamanan. "Jika tidak, maka janji Jokowi tetap tak akan bisa menyentuh persoalan di Papua, apalagi dengan masih adanya diskriminasi kepada orang Papua dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan," katanya.
Perwakilan dari masayarakat adat, Ramses Ohee yang menyebutkan, belum pernah ada seorang Presiden RI yang memiliki komitmen tulus untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. "Kapanpun Jokowi mau tiba di Papua, bisa saja, asalkan tetap membangun komunikasi dengan masyarakat adat. Kami sebagai anak bangsa jangan saling bertengkar dan harus berdamai. Janji dari Jokowi ini harus dilaksanakan dan berpikir positif," ucapnya.
Ketua Panitia Dialog Interaktif dari IJN, Richard J. Mayor menyebutkan, dialog interaktif dilakukan untuk mengingatkan kembali pemda agar memperhatikan rakyatnya, lalu mengingatkan kepada Presiden Jokowi atas janji itu.
"Media pun harus terus menyuarakan apa yang sebenarnya bterjadi di Papua. Intinya, IJN berusaha ingin meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK, termasuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, khusunya di Papua," jelas Richard. [PapuaKita]