Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 17 November 2015

MKD Tunggu Laporan Sudirman Said Tentang Catut Jokowi-JK

loading...
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunggu laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, terkait politisi Senayan yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada PT Freeport Indonesia.

"Tentu kita akan melihat sumber-sumber informasi itu. Kalau memang ada dugaan kuat keterlibatan anggota Dewan, kita akan telusuri," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang saat dihubungi, Jumat (13/11).

Dalam menangani perkara yang melibatkan anggota Dewan, MKD memiliki dua mekanisme. Pertama, MKD menunggu laporan terkait adanya dugaan pelanggaran.

Kedua, MKD dapat menindaklanjuti perkara tanpa aduan dengan syarat perkara yang diduga dilakukan telah menyedot banyak perhatian publik.

"Untuk saat ini, belum sampai pada level itu (menyedot perhatian publik)," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu belum dapat memperkirakan sanksi apa yang akan dijatuhkan apabila terbukti ada anggota Dewan yang melakukan hal itu. Sebab, MKD perlu menelaah terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum mengambil keputusan. Termasuk juga dampak dari persoalan yang ditimbulkan.

"Apakah mencatut nama presiden? Atau hanya menyatakan bahwa dia kenal Presiden. Kalau hanya itu, kita semua tentu kenal presiden," ujarnya.

Meski demikian, ia menambahkan, jika tuduhan itu terbukti, maka anggota Dewan yang sebelumnya sempat disebut "politisi kuat" oleh Sudirman itu, dapat dijatuhi sanksi sedang hingga berat yang berujung pada pencopotan jabatan.

"Yang pasti kalau itu terbukti, anggota DPR itu dapat dianggap telah melanggar asas integritas, melanggar kode etik. Dan ini berlaku untuk siapapun. Bukan hanya pejabat di DPR, tetapi juga seluruh anggota," ujar dia.

Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.

"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).

Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.

"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.

Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.

Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.

"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...