Pembukaan Lahan Food Estate di Merauke Mencapai 800 Hektar
pada tanggal
Monday 9 November 2015
MERAUKE - Pembukaan lahan untuk program food estate dari Presiden Joko Widodo di Merauke tahun ini dipastikan tak mencapai target yang diinginkan. Dari sebelumnya capaian pembukaan lahan harus 10 ribu hektar, namun hingga hari ini baru mencapai 800 hektar.
Kendala dalam pembukaan lahan ini, salah satunya soal status hak ulayat tanah yang dimiliki warga setempat. Dansatgas Pembukaan 10 Ribu Hektar Lahan Pertanian di Merauke, Kolonel CZI Budi Irawan dalam paparannya dihadapan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyebutkan, hingga akhir tahun ditargetkan ada 1930 hektar lahan yang akan terbuka.
“Setiap hari, kami bisa mengerjakan pembukaan lahan 10-20 hektar. Sisa waktu sekitar 50 hari ini hingga akhir tahun, diharapkan lahan 1930 hektar dapat tercapai,” katanya di SP 9, Merauke, lokasi salah satu lahan yang siap ditanami padi, Jumat (6/11).
Sisanya pembukaan lahan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan April 2016, sambil menunggu panen pertama selesai. “Target 10 ribu hektar tetap akan dilakukan hingga akhir tahun 2016,” jelasnya.
Sementara, lahan pertanian yang saat ini sudah dibuka terdapat di SP-9 sebanyak 400 hektar, SP-1 sebanyka 76 hektar, Sarmaya II sekitar 300 hektar, Sarmaya I sebanyak 230 hektar, Padang Raharja sebanyak 450 hektar dan di Kuprik 250 hektar.
Lahan 10 ribu hektar itu , bagian lahan 1,2 hektar yang merupakan program Presiden Jokowi menjadikan Merauke sebagai lumbung padi nasional dengan perkiraan dari luas lahan itu setahunnya bisa memproduksi 24 juta ton padi per tahun, artinya memenuhi 30 persen produksi padi nasional.
KSAD Jenderal TNI Mulyono pun mengakui sampai saat ini kendala dalam pembukaan lahan adalah pemerintah daerah tidak sanggup menyiapkan lahan seluas itu karena adanya masalah hak ulayat tanah.
“Kami masih membutuhkan sosialisasi kepada warga setempat. Pengerjaan lahan ini kan dilakukan dengan cara swa kelola yang juga dilakukan oleh Kementrian pertanian,” ungkap Mulyono kepada para wartawan di Merauke.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengklim pada dasarnya program ini sangat bagus, tapi tak semua orang bisa paham dengan cepat dan baik, sehingga membutuhkan waktu untuk sosialisasi.
Menurut Romanus, pemerintah membuka lahan, land clearing, membuat irigasi, menyediakan bibit dan dikerjakan oleh petani penggarap, tetapi pemilik hak ulayat tidak kehilangan lahan.
Selain itu, kata Romanus, dalam proses pembuatan lahan, secara bertahap akan terjadi transfer knowledge, sehingga nantinya petani lokal bisa menggarap sendiri lahannya.
''Target Pak Jokowi terkait dengan waktu, akan bergeser sedikit, karena dibutuhkan waktu panjang untuk sosialisasi, tidak semua warga kita kan bisa cepat paham apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Ada yang melihat hasil dulu baru bisa paham,'' jelas Romanus. [papuakita]
Kendala dalam pembukaan lahan ini, salah satunya soal status hak ulayat tanah yang dimiliki warga setempat. Dansatgas Pembukaan 10 Ribu Hektar Lahan Pertanian di Merauke, Kolonel CZI Budi Irawan dalam paparannya dihadapan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyebutkan, hingga akhir tahun ditargetkan ada 1930 hektar lahan yang akan terbuka.
“Setiap hari, kami bisa mengerjakan pembukaan lahan 10-20 hektar. Sisa waktu sekitar 50 hari ini hingga akhir tahun, diharapkan lahan 1930 hektar dapat tercapai,” katanya di SP 9, Merauke, lokasi salah satu lahan yang siap ditanami padi, Jumat (6/11).
Sisanya pembukaan lahan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan April 2016, sambil menunggu panen pertama selesai. “Target 10 ribu hektar tetap akan dilakukan hingga akhir tahun 2016,” jelasnya.
Sementara, lahan pertanian yang saat ini sudah dibuka terdapat di SP-9 sebanyak 400 hektar, SP-1 sebanyka 76 hektar, Sarmaya II sekitar 300 hektar, Sarmaya I sebanyak 230 hektar, Padang Raharja sebanyak 450 hektar dan di Kuprik 250 hektar.
Lahan 10 ribu hektar itu , bagian lahan 1,2 hektar yang merupakan program Presiden Jokowi menjadikan Merauke sebagai lumbung padi nasional dengan perkiraan dari luas lahan itu setahunnya bisa memproduksi 24 juta ton padi per tahun, artinya memenuhi 30 persen produksi padi nasional.
KSAD Jenderal TNI Mulyono pun mengakui sampai saat ini kendala dalam pembukaan lahan adalah pemerintah daerah tidak sanggup menyiapkan lahan seluas itu karena adanya masalah hak ulayat tanah.
“Kami masih membutuhkan sosialisasi kepada warga setempat. Pengerjaan lahan ini kan dilakukan dengan cara swa kelola yang juga dilakukan oleh Kementrian pertanian,” ungkap Mulyono kepada para wartawan di Merauke.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengklim pada dasarnya program ini sangat bagus, tapi tak semua orang bisa paham dengan cepat dan baik, sehingga membutuhkan waktu untuk sosialisasi.
Menurut Romanus, pemerintah membuka lahan, land clearing, membuat irigasi, menyediakan bibit dan dikerjakan oleh petani penggarap, tetapi pemilik hak ulayat tidak kehilangan lahan.
Selain itu, kata Romanus, dalam proses pembuatan lahan, secara bertahap akan terjadi transfer knowledge, sehingga nantinya petani lokal bisa menggarap sendiri lahannya.
''Target Pak Jokowi terkait dengan waktu, akan bergeser sedikit, karena dibutuhkan waktu panjang untuk sosialisasi, tidak semua warga kita kan bisa cepat paham apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Ada yang melihat hasil dulu baru bisa paham,'' jelas Romanus. [papuakita]