-->

Pemprov Papua Barat Diminta Tidak Bahas APBD 2016 Sendirian

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta untuk tidak main sendiri dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, pasalnya hingga berita ini diterbitkan pihak eksekufit belum menyerahkan materi KUA/PPAS kepada legislatif.

Pernyataan tegas ini disampaikan anggota DPR Papua Barat dari Partai Hanura, Jhon Dimara,SH kepada wartawan melalui telpon selulernya, Jumat (6/11) siang.

Menurut wakil rakyat Dapil Kabupaten Manokwari ini, seharusnya penyerahan materi KUA/PPAS APBD tahun 2016 sudah diserahhkan awal oktober untuk dilakukan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan komisi anggaran DPR-PB.
Namun hingga awal November 2015, belum diserahkan materi KUA/PPAS tanpa ada alasan yang jelas dari pihak pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga terkesan eksekutif mau mengatur anggaran APBD tahun 2016 sendiri, DPR-PB hanya mengesahkan.

“Ini artinya Eksekutif tidak mau untuk materi KUA/PPAS dibahas bersama TPAD dan komisi anggaran DPR-PB sehingga mengulur waktu sampai akhir tahun baru diserahkan, mau tidak mau terpaksa legislatif tidak membahas lagi tapi langsung mengesahkan pengusulan RAPBD dari eksekutif” tegas politisi Hanura itu.

Lanjut Dimara, jika seperti begini kenapa DPR Papua Barat melakukan sejumlah agenda untuk menjaring aspirasi masyarakat dan isu-isu aktual dan study banding ke luar daerah..?

“Aspirasi masyarakat yang dijaring melalui DPR-PB itu dikemanakan kalau pemerintah daerah tidak menyerahkan materi KUA/PPAS untuk dibahas, kan materi jaring asmara ini akan dimasukan dalam KUA/PPAS setelah dibahas antara eksekutif dan legislatif, saya harap eksekutif jangan main sendiri dalam mengatur APBD 2016” kritik Dimara.

Sebelumnya, pimpinan DPR-PB telah menyurati Gubenur Papua Barat sebanyak 2 kali soal materi KUA/PPAS APBD 2016 namun tidak ada balasan alias merespon surat pimpinan lembaga eksekutif itu.

“Kami pimpinan DPR-PB sudah menyurati Gubernur Papua Barat untuk mempertanyakan materi KUA/PPAS APBD 2016 tapi belum ada respon dari Pemerintah daerah, akan kami surati lagi” sahut Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley.H.L.Mansawan,SE di ruang kerjanya belum lama ini. [Wiyainews]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah