Peningkatan Pangkalan Militer di Tanah Papua Dinilai Rentan Pelanggaran HAM
pada tanggal
Wednesday 4 November 2015
KOTA JAYAPURA– Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa mengingatkan para anggota DPR RI untuk tak asal bicara terkait masalah keamanan di wilayah Timur Indonesia, khususnya wilayah Papua menyusul pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamza yang melakukan kunjungan ke kabupaten Biak beberapa waktu lalu yang menyatakan keberadaan pangkalan militer Indonesia di Kabupaten Biak Numfor perlu ditingkatkan dan diperbesar.
Menurut Kadepa, jika pangkalan militer itu diperbesar, akan menghadirkan masalah baru. Sama saja menakut-nakuti orang Papua, apalagi selama ini orang Papua selalu trauma dengan keberadaan militer. Tak menutup kemungkinan, peningkatan pangkalan militer nantinya rentan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Itu bukan solusi penyelesaian masalah di Papua. Justru menambah masalah baru, yang berdampak pada kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Para anggota DPR RI jangan berkomentar sembarang,” kata Kadepa via pesan singkatnya, Senin (2/11).
Kadepa menduga alasan pembangunan pangkalan militer yang lebih besar untuk mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama negara-negara di Pasific seperti Fiji, Solomon, dan Vanuatu yang mungkin sudah memiliki hubungan dengan AS, bukan tujuan yang sebenarnya.
“Saya menduga, wacana pembangunan pangkalan militer berskala besar di Biak hanya untuk melindungi, dan mengawal investor,” ucapnya. [WIyainews]
Menurut Kadepa, jika pangkalan militer itu diperbesar, akan menghadirkan masalah baru. Sama saja menakut-nakuti orang Papua, apalagi selama ini orang Papua selalu trauma dengan keberadaan militer. Tak menutup kemungkinan, peningkatan pangkalan militer nantinya rentan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Itu bukan solusi penyelesaian masalah di Papua. Justru menambah masalah baru, yang berdampak pada kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Para anggota DPR RI jangan berkomentar sembarang,” kata Kadepa via pesan singkatnya, Senin (2/11).
Kadepa menduga alasan pembangunan pangkalan militer yang lebih besar untuk mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama negara-negara di Pasific seperti Fiji, Solomon, dan Vanuatu yang mungkin sudah memiliki hubungan dengan AS, bukan tujuan yang sebenarnya.
“Saya menduga, wacana pembangunan pangkalan militer berskala besar di Biak hanya untuk melindungi, dan mengawal investor,” ucapnya. [WIyainews]