DPRP Minta Pemprov Evaluasi BUMD
pada tanggal
Monday 4 January 2016
KOTA JAYAPURA - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengevaluasi secara menyeluruh sejumlah BUMD yang selama ini belum memberikan pemasukkan bagi daerah.
"Karena itu komisi III yang membidangi BUMD ini menyarankan kepada pemerintah untuk mulai melakukan langkah-langkah yang selektif terhadap BUMD," ujar Carolus, di Jayapura, Minggu.
"Mana-mana yang kita pandang dalam dua tahun ke depan belum akan menghasilkan, lebih baik kita istirahatkan dulu dengan aturannya, kita harus lebih efektifkan yang telah memberikan hasil," sambung dia.
Langkah ini, ditegaskannya, perlu segera dilakukan agar seluruh dana yang dikeluarkan Pemprov Papua untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD bisa membuahkan hasil.
"Kita lakukan itu supaya dia tidak menggerus dan jadi pemborosan pada aspek penyertaan modal kita di BUMD," ucapnya.
Carolus pun menyontohkan salah satu BUMD yakni PT Parnapura yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang, sebenarnya memiliki potensi untuk memberi keuntungan bagi daerah, namun karena manajemen perusahaannya tidak berjalan baik, maka diusulkan agar BUMD tersebut dilebur ke BUMD lainnya.
"Parnapura yang merupakan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, sampai saat ini kondisinya hidup segan mati tak mau, komisi telah beberapa kali melakukan rapat dengan pihak Parnapura, bahkan telah melakukan penijauan kepada kantornya. Kita sudah menegaskan dan meminta kepada pemerintah, agar terhadap perusahaan ini diambil langkah-langkah yang kongkrit," ucap Carolus.
Ia pun menilai diperlukan sosok yang tepat untuk menjalankan BUMD agar modal yang telah diberikan pemerintah tidakterbuang dengan percuma dan mendatangkan pemasukkan bagi daerah.
"kita harus benar-benar cari pengelolanya yang profesional. Kalau orangnya profesional, jujur, berdedikasi, memiliki jiwa wira usaha dan punya spirit yang tinggi, pasti dia bisa jalan," katanya. [Antara]
"Karena itu komisi III yang membidangi BUMD ini menyarankan kepada pemerintah untuk mulai melakukan langkah-langkah yang selektif terhadap BUMD," ujar Carolus, di Jayapura, Minggu.
"Mana-mana yang kita pandang dalam dua tahun ke depan belum akan menghasilkan, lebih baik kita istirahatkan dulu dengan aturannya, kita harus lebih efektifkan yang telah memberikan hasil," sambung dia.
Langkah ini, ditegaskannya, perlu segera dilakukan agar seluruh dana yang dikeluarkan Pemprov Papua untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD bisa membuahkan hasil.
"Kita lakukan itu supaya dia tidak menggerus dan jadi pemborosan pada aspek penyertaan modal kita di BUMD," ucapnya.
Carolus pun menyontohkan salah satu BUMD yakni PT Parnapura yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang, sebenarnya memiliki potensi untuk memberi keuntungan bagi daerah, namun karena manajemen perusahaannya tidak berjalan baik, maka diusulkan agar BUMD tersebut dilebur ke BUMD lainnya.
"Parnapura yang merupakan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, sampai saat ini kondisinya hidup segan mati tak mau, komisi telah beberapa kali melakukan rapat dengan pihak Parnapura, bahkan telah melakukan penijauan kepada kantornya. Kita sudah menegaskan dan meminta kepada pemerintah, agar terhadap perusahaan ini diambil langkah-langkah yang kongkrit," ucap Carolus.
Ia pun menilai diperlukan sosok yang tepat untuk menjalankan BUMD agar modal yang telah diberikan pemerintah tidakterbuang dengan percuma dan mendatangkan pemasukkan bagi daerah.
"kita harus benar-benar cari pengelolanya yang profesional. Kalau orangnya profesional, jujur, berdedikasi, memiliki jiwa wira usaha dan punya spirit yang tinggi, pasti dia bisa jalan," katanya. [Antara]