-->

Pemuda Adat Agendakan Demo PT Freeport Indonesia

KOTA JAYAPURA - Pemuda adat Papua dan sejumlah organisasi kepemudaan serta organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura, mengagendakan demo akbar terkait usaha pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Kami akan bersama-sama dengan seluruh rekan pemuda di Papua, akan melakukan gerakan 'presure', aksi demo di kantor gubernur," kata Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ovide di Kota Jayapura, Sabtu.

Halaman kantor Gubernur Papua yang terletak di Jalan Soasiu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dipilih sebagai lokasi demo akbar itu, agar mengundang perhatian khalayak ramai.

Menurut Decky, menduduki kantor gubernur Papua bukan untuk melakukan aksi anarkhis atau melawan pemerintah, tetapi ingin menyatakan dukungan kepada pemimpin di kantor tersebut agar mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait permintaan orang asli Papua harus menjadi presiden direktur PT Freeport.

"Setelah, dua hari lalu kita ikuti diskusi bersama legislator Papua terkait Freeport dan didapatkan persepsi yang sama, maka kami putuskan bahwa Gubernur Papua harus berikan rekomendasi ke pemerintah pusat, bahwa orang asli Papua layak pimpin Freeport," katanya.

Orang asli Papua, kata Ovide, sudah mampu untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga kesempatan yang ada bertepatan dengan mundur Presiden Direktur Freeport Maroef Syamsudin, maka jabatan itu sebaiknya diisi oleh orang yang mempunyai hak ulayat tempat dimana perusahaan tambang emas itu beroperasi.

"Pemahaman yang kita bangun hari ini, terkait SDM Papua sudah siap. Apalagi Pak Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa urusan Freeport dikembalikan kepada orang Papua, maka hal ini harus disambut baik, dijemput peluangnya dengan menagih pernyataan tersebut. Melalui rekomendasi dari Gubenur Papua," katanya.

Ovide mengklaim bahwa Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa orang asli Papua bisa meminta apa saja, asalkan tidak meminta merdeka.

"Maka dari itu, kami sebagai pemuda adat Papua yang didukung oleh segenap ormas kepemudaan minta agar Presiden Direktur PT Freeport harus orang asli Papua. Dulu Freeport dibangun karena ada geopolitik masa lalu, makanya hari ini kami minta hak keselungan, sehingga bisa bangun sendiri Papua," katanya.

Ovide menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demo besar-besaran di halaman kantor gubernur Papua pada Selasa pekan depan, agar permintaan tersebut mendapat restu dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kita akan bikin aksi besar-besaran di Jayapura, kita akan akan turun jalan, dan paling lambat hari Selasa pekan depan, kami akan ke Gubernur," kata Decky Ovide.

Secara terpisah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Donatus Gobay mengatakan bahwa PT Freeport dan kampusnya punya rasa emosianal yang mendalam karena aksi demo besar-besaran pada Maret 2006 di kampus Uncen bawa yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban.

"Saat itu mahasiswa Uncen demo tentang keberadaan PT Freeport. Lalu, masa kini adalah era Otsus, sebagaimana kita tahu bahwa hak kesulungan dan hak-hak dasar orang Papua harus dijunjung dan sebagai BEM Uncen kami mendukung pernyataan bahwa orang asli Papua harus jadi Presiden Direktur Freeport," katanya. (Antara)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel