Komnas HAM Nilai Kekerasan di Sinak adalah Terorisme
pada tanggal
Monday 28 March 2016
KOTA JAYAPURA - Komnas HAM mengaku penembakan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Sinak terhadap 4 orang karyawan PT Modern Grup sama dengan aksi yang dilakukan oleh teroris.
Komisioner Komnas HAM RI, Sianee Indriani di Jayapura menuturkan aktifitas yang dilakukan oleh KKB adalah meneror rakyat dan menimbulkan rasa tak aman kepada warga setempat. "Kami mengingatkan kepada aparat gabungan yang melakukan pengejaran kepada pelaku, tetap mengedepankan aspek hukum dan HAM. Jangan membias dan tetap pada target utama. Jika memang dalam pengejaran bisa dilakukan dengan cara persuasif, maka hal tersebut yang harus diutamakan," ucapnya usai bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Kamis (17/3).
Kekerasan KKB ini juga dilakukan antara sipil dengan sipil dan aspek yang ditegakkan adalah penegakan hukum, sebab tindakan kelompok ini adalah kriminal dan pelanggaran HAM. Sianee mengungkapkan pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh aparat dan bisa saja dilakukan antara sipil dengan sipil.
Dalam pertemuan dengan Kapolda Papua dan jajarannya, Komnas HAM juga minta kepada aparat gabungan untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dan mencari motif dari aksi kekerasan yang terjadi di Sinak.
"Kekerasan ini tak bisa di biarkan, sebab sudah terus terjadi sejak 2009 lalu. Kami juga mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh aparat keamanan ini untuk mencari pelaku kekerasan, asal tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia," tegasnya.
Komnas HAM berjanji akan tetap mengawasi proses penegakan hukum tersebut. Sebab kekerasa yang terjadi di Papua, tak hanya didengar di Indonesia tetapi juga didengar di dunia. (gatra)
Komisioner Komnas HAM RI, Sianee Indriani di Jayapura menuturkan aktifitas yang dilakukan oleh KKB adalah meneror rakyat dan menimbulkan rasa tak aman kepada warga setempat. "Kami mengingatkan kepada aparat gabungan yang melakukan pengejaran kepada pelaku, tetap mengedepankan aspek hukum dan HAM. Jangan membias dan tetap pada target utama. Jika memang dalam pengejaran bisa dilakukan dengan cara persuasif, maka hal tersebut yang harus diutamakan," ucapnya usai bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Kamis (17/3).
Kekerasan KKB ini juga dilakukan antara sipil dengan sipil dan aspek yang ditegakkan adalah penegakan hukum, sebab tindakan kelompok ini adalah kriminal dan pelanggaran HAM. Sianee mengungkapkan pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh aparat dan bisa saja dilakukan antara sipil dengan sipil.
Dalam pertemuan dengan Kapolda Papua dan jajarannya, Komnas HAM juga minta kepada aparat gabungan untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dan mencari motif dari aksi kekerasan yang terjadi di Sinak.
"Kekerasan ini tak bisa di biarkan, sebab sudah terus terjadi sejak 2009 lalu. Kami juga mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh aparat keamanan ini untuk mencari pelaku kekerasan, asal tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia," tegasnya.
Komnas HAM berjanji akan tetap mengawasi proses penegakan hukum tersebut. Sebab kekerasa yang terjadi di Papua, tak hanya didengar di Indonesia tetapi juga didengar di dunia. (gatra)