Hindari Penyelewengan, Pemkab Jayawijaya Gunakan Kartu Membeli BBM
pada tanggal
Friday 17 June 2016
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua, memberlakukan kartu pengendali pembelian bahan bakar minyak sebagai kebijakan sementara untuk memperkecil penyelewengan di jalur distribusi ke masyarakat."Kami memakai kartu untuk pengendalian untuk menghindarkan antrean panjang dan meminimalisir penyelewengan BBM," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Jayawijaya Semuel Manua, di Jayawijaya, Jumat.
Ia menjelaskan dengan letak kabupatennya yang menjadi daerah transit bagi banyak kabupaten pemekaran di Pegunungan Tengah Papua, sangat rentan terjadinya penyelewengan BBM.
"Kalau masyarakat sudah sadar semua, dan kalau kabupaten pemekaran sudah mendapat kuota yang sama, baru bisa kita hapus sistem kartu ini," ujarnya.
Semuel pun memuji kebijakan Manajemen Pertamina MOR VIII Maluku-Papua yang telah menaikkan kuota BBM bagi Kabupaten Jayawijaya sehingga jumlah pengecer berkurang.
"Pengecer kecil-kecil masih ada, tapi harga sudah turun paling mahal Rp15.000, dulu bisa sampai Rp30.000/liter," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya menghapus sistem pembelian BBM dengan kupon karena pihak Pertamina telah menaikan stok BBM ke wilayah tersebut mulai 25 April 2016.
"Hasil kunjungan bapak Presiden Joko Widodo ke Wamena dan penyampaian informasi dari masyarakat mengenai kesulitan membeli BBM, Presiden sudah memberikan tambahan kuota yang besar untuk kabupaten ini," ujar Wakil Bupati Jaya Wijaya John R Banua.
Ia menjelaskan dengan penghapusan sistem tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat atas BBM bisa terpenuhi dan tingginya harga BBM eceran bisa ditekan karena masyarakat akan dengan mudah mendapatkan BBM tanpa harus ada pembatasan.
"Saya kira nanti kita akan kordinasi dengan APMS yang ada di Jaya Wijaya untuk pengaturan penyalur-penyalur ke distrik agar bisa lebih baik," kata dia.
"Sekarang kita lihat di luar harga BBM kita sampai Rp20.000, dengan ada penambahan kuota BBM bersubsidi ini seharusnya bisa sama dengan yang di kota. Kalau pun ada pengecer selisihnya tidak boleh terlalu banyak, paling tidak sampai Rp1.500 per liter," kata Banua. (antara)