Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 28 March 2017

Dituding Tak Adil Bagi Proyek Jalan, Pengusaha Asli Papua akan Demo BBPJN X

loading...
KOTA JAYAPURA - Ratusan pengusaha asli Papua akan menggelar aksi demo di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) X Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang mereka anggap selama ini tidak terealisasi.

Koordinator demo Radika Wanggai di Jayapura, Senin, menjelaskan ada dua tuntutan yang akan disampaikan pada aksi tersebut, dan intinya adalah mengevaluasi kinerja Kepala BBPJN X Osman Marbun selama bertugas di Papua.

"Kami akan mengadakan demo untuk menuntut dua hal, pertama kami meminta Kepala BPJN Papua Osman Marbun segera diganti melalui Presiden dan Menterei PU-PR," kata dia.

"Kedua kami meminta pemerintah membuat kebijakan agar setiap APBN yang masuk ke Papua, pengusaha Papua harus diberi porsi sebesar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan," sambungnya.

Menurut dia demo akan dilakukan setelah libur nasional dan sudah ada perwakilan pengusaha asli Papua dari beberapa kabupaten yang akan ikut dalam aksi tersebut.

"Sudah ada teman-teman dari daerah yang akan ikut aksi demo, ada yang dari Nabire, Jayapura, Keerom, Serui, Biak, Paniai dan lain-lain. Paling sedikit akan ada 500 orang yang ikut demo," ujarnya.

Radika menuding selama Osman Marbun mengepalai BBPJN X, sudah ada pengusaha tertentu yang diberikan prosi pekerjaan dengan nilai besar dan dilakukan rutin tiap tahun.

"Selama kepemimpinan Osman Marbun terlalu banyak KKN dan tidak ada perhatian kepada pengusaha Papua. Ada perusahaan-perusahaan abadi yang selama ini kerja diatas Rp100 miliar dan setiap tahun diberi pekerjaan terus, tidak ada orang Papua yang bisa didorong kah?," kata Radika.

Sementara perwakilan pengusaha Papua yang ada di Kota Jayapura Aples Numberi menegaskan meski BBPJN mengelola anggaran nasional, namun harus ada perhatian khusus bagi pengusaha asli Papua sebagai sumber daya manusia lokal.

"Sebagai kepala balai dia harus tahu diri kalau dia berada di Jayapura, bagian dari Otsus harus dilaksanakan, karenanya dia harus memerhatikan pengusaha-pengusaha asli Papua," katanya.

Dia pun berharap pemerintah bisa mengganti Osman Marbun dengan orang yang dapat memahami kondisi di Papua dari semua sisi.

"Osman Marbun harus diganti dengan orang yang betul-betul punya hati untuk orang Papua. Kami sangat mengharapkan kepala balai datang untuk membangun Papua dan manusianya, termasuk pengusaha asli Papua," kata Aples. (antara)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...