Inilah Jawaban Freeport Terkait Tudingan Pendanaan Unjuk Rasa Menurut Eltinus Omaleng
pada tanggal
Wednesday 8 March 2017
JAKARTA - Sekitar 250 karyawan PT Freeport Indonesia yang menamakan dirinya Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, kemarin datang dari Kabupaten Mimika, Papua ke Jakarta, untuk berdemonstrasi di depan Kantor Kementerian ESDM.Mereka menuntut pemerintah mempertahankan status Kontrak Karya (KK) Freeport, dan mengizinkan ekspor konsentrat tembaga.
Tentu butuh biaya tak sedikit untuk pergi dari Mimika ke Jakarta. Sebagai gambaran, tiket pesawat dari Mimika ke Sorong sekitar Rp 600.000, lalu dari Sorong ke Jakarta harganya sekitar Rp 1.400.000.
Jadi untuk pulang pergi dari Jakarta-Sorong-Mimika, harga tiket pesawat mencapai kira-kira Rp 4 juta per orang. Belum lagi biaya untuk makan, menginap di Jakarta, dan sebagainya.
Freeport Indonesia menyatakan tak memberikan dana sepeser pun untuk memberangkatkan ratusan karyawannya demo ke Jakarta. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
"Kami tidak sama sekali membiayai karyawan untuk datang ke Jakarta," kata VP Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Kata Riza, ratusan karyawan Freeport menanggung sendiri semua biaya perjalanan dan akomodasinya selama di Jakarta. "Mereka atas biaya sendiri," ucapnya.
Sebelumnya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyebut PT Freeport Indonesia sebagai dalang di balik demonstrasi ini. Freeport lah yang membiayai ratusan karyawannya untuk demo ke Jakarta.
"Mereka datang yang biayai Freeport. Mereka datang sama saya minta bantuan dua pesawat saya tolak," kata Eltinus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).
Bahkan ada kemungkinan yang berdemo di depan Kementerian ESDM hari ini sebenarnya bukan karyawan Freeport, cuma demonstran bayaran.
"Yang demo-demo ini untuk mereka cari makan, saya enggak tahu dari mana mereka saya enggak tahu, kalau yang datang demo ini karyawan aktif Freeport saya kenal muka mereka. Mereka dibiayai Freeport," tuturnya.
Eltinus menambahkan, sebagian besar karyawan PT Freeport Indonesia belum kena PHK, hanya dirumahkan sementara saja. Yang terkena PHK adalah pekerja-pekerja di perusahaan kontraktor yang disewa Freeport.
"Jadi belum, di sana (Mimika) belum di-PHK, itu yang di-PHK pekerja kontraktor, begitu," ucapnya.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Sebab, dengan perubahan KK Freeport menjadi IUPK, masyarakat Mimika dapat ikut memiliki saham Freeport.
"Sikap pemda dan seluruh masyarakat Papua kabupaten maupun provinsi jelas tetap dukung keputusan Presiden. Dengan putusan itu luar biasa, masyarakat pemilik tanah dan ulayat akan dapat bagian, itu menarik sekali buat Papua dan pemilik ulayat, dukung seratus persen," tutupnya. (detik)