DPR Kota Jayapura Pantau UNBK SMA
pada tanggal
Friday 14 April 2017
KOTA JAYAPURA - Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Kenan Sipayung mengakui pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMA sejak hari pertama hingga hari terakhir, 10 – 13 April, tidak mengalami masalah yang cukup signifikan.
“Hanya ada beberapa sekolah yang pada sesi pertama mengalami keterlambatan token ujian untuk sandi yang berfungsi sebagai pembuka soal Ujian Nasional Berbasis Komputer terjadi keterlambatan dari jadwal,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/4).
Kenan mencontohkan saat melakukan pantauan di SMA Kalam Kudus, peserta UNBK harus menunggu waktu distribusi token sampai setengah jam baru munculnya token siswa.
Keterlambatan tersebut diakui Kenan, bukan dari pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan Kota Jayapura,
namun keterlambatan tersebut terjadi dari pusat.
Olehnya itu, DPRD khususnya Komisi D mengharapkan agar hal ini seperti ini ke depannya tidak boleh terjadi lagi.
“Jika harus dimulai pada pukul 07.30 WIT maka kalau bisa tokennya sudah harus muncul sebelum pukul 07.30 WIT untuk semua sekolah baik SMA maupun SMK penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer di kota Jayapura,” imbuhnya.
Meski terlambat, namun diakui Kenan, berdasarkan pantauan yang dilakukan bersama timnya secara keseluruhan tidak ada masalah.
Komisi D juga menyarankan agar ke depan Dinas Pendidikan Kota Jayapura harus fokus untuk pengadaan komputer atau laptop ke sekolah-sekolah.
Terkait itu juga, Kenan turut menyoroti soal pelaksanaan ujian yang dilakukan hingga 3 sesi. Dirinya berharap agar ke depan pelaksanaan UNBK cukup dilakukan satu sesi saja.
“Karena ini bisa menjadi beban bagi para siswa peserta UNBK, sehingga Dewan menyarankan kepada
Dinas Pendidikan untuk mengupayakan agar semua sekolah di tahun depan dalam pelaksanaan UNBK semuanya satu sesi,” dorongnya.
Dinas Pendidikan, lanjut Kenan, harus memikirkan hal tersebut serta mengambil solusi untuk itu jika benar-benar ingin memajukan pendidikan di Kota Jayapura.
“Intinya kita berharap agar UNBK tahun depan semuanya berlangsung serentak di jam yang sama dan sesi yang sama,” harapnya.
Ditambahkan, memang ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai hingga terpaksa harus menggunakan ruangan UN dan fasilitas sekolah lain seperti yang ditemui di SMKN 3 Jayapura dan SMK Ampari.
Seperti juga ada beberapa sekolah yang memiliki komputer namun mereka belum siap untuk melaksanakan UNBK di sekolah mereka dan terpaksa harus menggunakan ruang UNBK di sekolah lain.
Di tahun 2017 ini, sambung dia, UNBK bukan saja diikuti oleh sekolah-sekolah yang dianggap favorit namun ada juga beberapa sekolah swasta bahkan sekolah milik yayasan yang dianggap tak layak atau dipandang sebelah mata.
Sekolah-sekolah ini pun mampu melaksanakan UNBK di lokal mereka sendiri.
“Makanya kami dari Dewan meminta sekolah-sekolah yang lain sudah harus siap untuk melaksanakan UNBK pada 2018 mendatang,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd, mengaku sepakat dengan apa yang di sampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura.
“Bahwa yang menggunakan sekolah lain untuk melaksanakan UNBK, agar di tahun depan akan di upayakan untuk melakukan UNBK di sekolah masing-masing,” sambungnya.
Meski demikian, upaya ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak langsung 100 persen.
“Nantinya di tahun ke dua atau tahun ke tiga baru bisa mencapai 100 persen,” rinci Kadis.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong agar pelaksanaan UNBK untuk satu sesi seperti yang diminta Dewan.
“Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan juga mendukung hal itu. Karena untuk setiap tahun, bantuan peralatan komputer dan gedung laboratorium sangat banyak, dan juga akan di dorong dari APBD Kota Jayapura,” janjinya
Begitu pula soal sesi ujian, direncanakan tahun depan akan di upayakan untuk 2 sesi dan seterusnya sehingga keseluruhan pelaksanaan UNBK bisa menjadi 1 sesi. (dharapos.com)
“Hanya ada beberapa sekolah yang pada sesi pertama mengalami keterlambatan token ujian untuk sandi yang berfungsi sebagai pembuka soal Ujian Nasional Berbasis Komputer terjadi keterlambatan dari jadwal,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/4).
Kenan mencontohkan saat melakukan pantauan di SMA Kalam Kudus, peserta UNBK harus menunggu waktu distribusi token sampai setengah jam baru munculnya token siswa.
Keterlambatan tersebut diakui Kenan, bukan dari pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan Kota Jayapura,
namun keterlambatan tersebut terjadi dari pusat.
Olehnya itu, DPRD khususnya Komisi D mengharapkan agar hal ini seperti ini ke depannya tidak boleh terjadi lagi.
“Jika harus dimulai pada pukul 07.30 WIT maka kalau bisa tokennya sudah harus muncul sebelum pukul 07.30 WIT untuk semua sekolah baik SMA maupun SMK penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer di kota Jayapura,” imbuhnya.
Meski terlambat, namun diakui Kenan, berdasarkan pantauan yang dilakukan bersama timnya secara keseluruhan tidak ada masalah.
Komisi D juga menyarankan agar ke depan Dinas Pendidikan Kota Jayapura harus fokus untuk pengadaan komputer atau laptop ke sekolah-sekolah.
Terkait itu juga, Kenan turut menyoroti soal pelaksanaan ujian yang dilakukan hingga 3 sesi. Dirinya berharap agar ke depan pelaksanaan UNBK cukup dilakukan satu sesi saja.
“Karena ini bisa menjadi beban bagi para siswa peserta UNBK, sehingga Dewan menyarankan kepada
Dinas Pendidikan untuk mengupayakan agar semua sekolah di tahun depan dalam pelaksanaan UNBK semuanya satu sesi,” dorongnya.
Dinas Pendidikan, lanjut Kenan, harus memikirkan hal tersebut serta mengambil solusi untuk itu jika benar-benar ingin memajukan pendidikan di Kota Jayapura.
“Intinya kita berharap agar UNBK tahun depan semuanya berlangsung serentak di jam yang sama dan sesi yang sama,” harapnya.
Ditambahkan, memang ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai hingga terpaksa harus menggunakan ruangan UN dan fasilitas sekolah lain seperti yang ditemui di SMKN 3 Jayapura dan SMK Ampari.
Seperti juga ada beberapa sekolah yang memiliki komputer namun mereka belum siap untuk melaksanakan UNBK di sekolah mereka dan terpaksa harus menggunakan ruang UNBK di sekolah lain.
Di tahun 2017 ini, sambung dia, UNBK bukan saja diikuti oleh sekolah-sekolah yang dianggap favorit namun ada juga beberapa sekolah swasta bahkan sekolah milik yayasan yang dianggap tak layak atau dipandang sebelah mata.
Sekolah-sekolah ini pun mampu melaksanakan UNBK di lokal mereka sendiri.
“Makanya kami dari Dewan meminta sekolah-sekolah yang lain sudah harus siap untuk melaksanakan UNBK pada 2018 mendatang,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd, mengaku sepakat dengan apa yang di sampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura.
“Bahwa yang menggunakan sekolah lain untuk melaksanakan UNBK, agar di tahun depan akan di upayakan untuk melakukan UNBK di sekolah masing-masing,” sambungnya.
Meski demikian, upaya ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak langsung 100 persen.
“Nantinya di tahun ke dua atau tahun ke tiga baru bisa mencapai 100 persen,” rinci Kadis.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong agar pelaksanaan UNBK untuk satu sesi seperti yang diminta Dewan.
“Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan juga mendukung hal itu. Karena untuk setiap tahun, bantuan peralatan komputer dan gedung laboratorium sangat banyak, dan juga akan di dorong dari APBD Kota Jayapura,” janjinya
Begitu pula soal sesi ujian, direncanakan tahun depan akan di upayakan untuk 2 sesi dan seterusnya sehingga keseluruhan pelaksanaan UNBK bisa menjadi 1 sesi. (dharapos.com)