DPRP Minta Lukas Enembe Hentikan Djuli Mambaya dari Dinas PU
pada tanggal
Saturday 8 April 2017
KOTA JAYAPURA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi Politik, Pemerintahan dan HAM segera menyurati Gubernur untuk meminta pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat Djuli Mambaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, yang dikonfirmasi, Rabu (5/4).
Komisi I beralasan, Mambaya tidak menghargai Gubernur pasca melantik Kepala Dinas PU Provinsi Papua.
Dikarenakan yang bersangkutan meski belum lama dilantik sebagai Kadis PU Papua malah mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan.
“Ini tindakan yang tidak wajar dan jangan mencari uang di Papua untuk mendanai kepentingan politik di daerah lain, Gubernur harus segera memberhentikan yang bersangkutan,” kecam Tabuni.
Ia pun mengingatkan Mambaya, untuk fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas PU Papua.
“Dan sebaliknya kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat lain, maka segaralah berhenti dari jabatan Kepala Dinas PU Papua,” sambungnya.
Tabuni pun memastikan Komisi I DPR Papua akan segera membuat surat resmi kepada Gubernur.
“Yang bersangkutan harus diberhentikan dan di ganti orang lain,” pungkasnya. (dharapos.com)
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, yang dikonfirmasi, Rabu (5/4).
Komisi I beralasan, Mambaya tidak menghargai Gubernur pasca melantik Kepala Dinas PU Provinsi Papua.
Dikarenakan yang bersangkutan meski belum lama dilantik sebagai Kadis PU Papua malah mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan.
“Ini tindakan yang tidak wajar dan jangan mencari uang di Papua untuk mendanai kepentingan politik di daerah lain, Gubernur harus segera memberhentikan yang bersangkutan,” kecam Tabuni.
Ia pun mengingatkan Mambaya, untuk fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas PU Papua.
“Dan sebaliknya kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat lain, maka segaralah berhenti dari jabatan Kepala Dinas PU Papua,” sambungnya.
Tabuni pun memastikan Komisi I DPR Papua akan segera membuat surat resmi kepada Gubernur.
“Yang bersangkutan harus diberhentikan dan di ganti orang lain,” pungkasnya. (dharapos.com)