KPU Antisipasi Tantangan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019
pada tanggal
Tuesday 11 April 2017
JAKARTA - Komisioner KPU terpilih harus mengantisipasi dua tantangan yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 sehingga persiapannya harus dilaksanakan sejak dini, kata anggota Komisi II DPR Sutriyono.
"Komisioner KPU terpilih harus segera konsolidasi internal. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi dini atas berbagai tantangan, khususnya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dan pemilihan kepala daerah 2018," kata Sutriyono di Jakarta, Senin.
Politisi PKS itu menilai Komisioner KPU terpilih harus mengambil alih proses pelaksanaan Pilkada 2018 yang saat ini sudah dipersiapkan oleh komisioner sebelumnya.
Dia mengatakan jangan sampai proses peralihan komisioner KPU ini mengganggu pelaksanaan Pemilukada 2018.
"Pelaksanaan Pilkada gelombang pertama dan kedua relatif berjalan baik dan lancar sehingga Pilkada 2018, ini tentu harus lebih baik lagi. Evaluasi Pilkada oleh Komisi II beberapa waktu lalu perlu segera ditindak lanjuti," ujarnya.
Sutriyono menjelaskan Pilkada 2018 harus mendapat perhatian serius dari komisioner KPU terpilih, oleh karena beberapa daerah yang ikut dalam gelombang ketiga adalah daerah yang penduduknya banyak dan wilayahnya luas.
Dia mencontohkan di Pilkada 2018, daerah dengan padat pemilih yang akan melaksanakan Pilkada adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur selain itu provinsi terluas seperti Papua, Sumatera Selatan, Sumatra Utara juga akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018.
"Faktor jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Terutama provinsi terpadat seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena persoalan klasiknya masalah DPT," katanya.
Pemilihan DPR-DPD-presiden Selain itu. menurut dia, tantangan kedua yang harus diantisipasi sejak dini oleh anggota KPU terpilih adalah pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden secara bersamaan.
Sutriyono menilai hal ini perlu perencanaan yang matang, serta harus ada desain besar pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dari komisioner KPU terpilih.
"Tantangan terberat, KPU terpilih ini harus menyelenggarakan pemilihan DPR, DPD dan presiden secara serentak. Belum ada contoh pelaksanaannya di negeri ini jadi ini pengalaman pertama yang menuntut manajerial terbaik dari KPU," katanya.
Sutriyono mengatakan Pemilu 2019 merupakan episode baru dalam pesta demokrasi di Indonesia, untuk itu KPU harus mampu melaksanakan dan mengorganisasikan Pemilu serentak tersebut.
Dia berharap usai dilantik, komisioner KPU terpilih langsung "tancap gas" untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan berbagai agenda Pilkada dan persiapan Pemilu.
"Proses konsolidasi KPU terpilih harus sesegera mungkin diselesaikan. Konsolidasi tim ini menjadi krusial dalam membangun kekompakan sesama anggota KPU," katanya.
Nama-nama anggota KPU terpilih hasil pemungutan suara di Komisi II DPR yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, Viryan, Evi Novida dan Arief Budiman. (antara)
"Komisioner KPU terpilih harus segera konsolidasi internal. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi dini atas berbagai tantangan, khususnya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dan pemilihan kepala daerah 2018," kata Sutriyono di Jakarta, Senin.
Politisi PKS itu menilai Komisioner KPU terpilih harus mengambil alih proses pelaksanaan Pilkada 2018 yang saat ini sudah dipersiapkan oleh komisioner sebelumnya.
Dia mengatakan jangan sampai proses peralihan komisioner KPU ini mengganggu pelaksanaan Pemilukada 2018.
"Pelaksanaan Pilkada gelombang pertama dan kedua relatif berjalan baik dan lancar sehingga Pilkada 2018, ini tentu harus lebih baik lagi. Evaluasi Pilkada oleh Komisi II beberapa waktu lalu perlu segera ditindak lanjuti," ujarnya.
Sutriyono menjelaskan Pilkada 2018 harus mendapat perhatian serius dari komisioner KPU terpilih, oleh karena beberapa daerah yang ikut dalam gelombang ketiga adalah daerah yang penduduknya banyak dan wilayahnya luas.
Dia mencontohkan di Pilkada 2018, daerah dengan padat pemilih yang akan melaksanakan Pilkada adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur selain itu provinsi terluas seperti Papua, Sumatera Selatan, Sumatra Utara juga akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018.
"Faktor jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Terutama provinsi terpadat seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena persoalan klasiknya masalah DPT," katanya.
Pemilihan DPR-DPD-presiden Selain itu. menurut dia, tantangan kedua yang harus diantisipasi sejak dini oleh anggota KPU terpilih adalah pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden secara bersamaan.
Sutriyono menilai hal ini perlu perencanaan yang matang, serta harus ada desain besar pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dari komisioner KPU terpilih.
"Tantangan terberat, KPU terpilih ini harus menyelenggarakan pemilihan DPR, DPD dan presiden secara serentak. Belum ada contoh pelaksanaannya di negeri ini jadi ini pengalaman pertama yang menuntut manajerial terbaik dari KPU," katanya.
Sutriyono mengatakan Pemilu 2019 merupakan episode baru dalam pesta demokrasi di Indonesia, untuk itu KPU harus mampu melaksanakan dan mengorganisasikan Pemilu serentak tersebut.
Dia berharap usai dilantik, komisioner KPU terpilih langsung "tancap gas" untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan berbagai agenda Pilkada dan persiapan Pemilu.
"Proses konsolidasi KPU terpilih harus sesegera mungkin diselesaikan. Konsolidasi tim ini menjadi krusial dalam membangun kekompakan sesama anggota KPU," katanya.
Nama-nama anggota KPU terpilih hasil pemungutan suara di Komisi II DPR yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, Viryan, Evi Novida dan Arief Budiman. (antara)