Lemahnya Sistem Pengendalian Pemerintah Sebabkan Telatnya Penyerahan LKPD
pada tanggal
Sunday 9 April 2017
KOTA JAYAPURA - Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menilai sistem pengendalian pemerintahan yang masih lemah di kabupaten, pada akhirnya menyebabkan sebagian besar diantaranya belum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Papua secara tepat waktu.
Hal demikian disampaikan Sekda Hery, di Jayapura, menyikapi baru sekitar 12 kabupaten dan kota yang telah menyerahkan LKPD terhadap BPK RI, hingga 31 Maret lalu.
Pihaknya mengharapkan para bupati dan walikota dapat berkomitmen tinggi serta konsisten dalam mengawal penyampaian LKPD tersebut. Sebab bila tidak, hal itu dapat berpengaruh pada opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Karenanya kita minta para kepala daerah agar tegas dalam mengambil kebijakan, mengingat LKPD maupun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) itu harus bersinergi,” tutur dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua bersama 12 Pemerintah Kabupaten dan Kota, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua, Jumat (31/3).
Penyerahan LKPD pemerintah provinsi bersama 12 kabupaten dan kota, diwakili Sekda Papua Hery Dosinaen, disaksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal demikian disampaikan Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang di Jayapura, Jumat (31/3) kemarin.
“LKPD Provinsi Papua 2016 sudah diserahkan kepada BPK, termasuk 12 Kabupaten/Kota juga. Penyerahan langsung diwakili oleh Sekda Papua,” ujar Anggiat.
Sementara untuk pemerintah kabupaten yang belum menyerahkan LKPD, lanjut dia, dipastikan bakal dilakukan secara bertahap.
“Dimana pada bulan Februari lalu sudah dilakukan penandatangan komitmen bersama antara BKP RI dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Papua”.
“Sehingga untuk kabupaten lain yang belum menyerahakn LKPD, bakal diserahkan kepada BPK paling lambat pertengahan April mendatang. Intinya sudah ada jadwal penyerahan LKPD kepada BPK RI,” kata dia.
Sementara ditanya mengenai upaya mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dalam penggunaan anggaran 2016, Anggiat optimis hal itu bakal tercapai. (humaspapua)
Hal demikian disampaikan Sekda Hery, di Jayapura, menyikapi baru sekitar 12 kabupaten dan kota yang telah menyerahkan LKPD terhadap BPK RI, hingga 31 Maret lalu.
Pihaknya mengharapkan para bupati dan walikota dapat berkomitmen tinggi serta konsisten dalam mengawal penyampaian LKPD tersebut. Sebab bila tidak, hal itu dapat berpengaruh pada opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Karenanya kita minta para kepala daerah agar tegas dalam mengambil kebijakan, mengingat LKPD maupun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) itu harus bersinergi,” tutur dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua bersama 12 Pemerintah Kabupaten dan Kota, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua, Jumat (31/3).
Penyerahan LKPD pemerintah provinsi bersama 12 kabupaten dan kota, diwakili Sekda Papua Hery Dosinaen, disaksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal demikian disampaikan Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang di Jayapura, Jumat (31/3) kemarin.
“LKPD Provinsi Papua 2016 sudah diserahkan kepada BPK, termasuk 12 Kabupaten/Kota juga. Penyerahan langsung diwakili oleh Sekda Papua,” ujar Anggiat.
Sementara untuk pemerintah kabupaten yang belum menyerahkan LKPD, lanjut dia, dipastikan bakal dilakukan secara bertahap.
“Dimana pada bulan Februari lalu sudah dilakukan penandatangan komitmen bersama antara BKP RI dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Papua”.
“Sehingga untuk kabupaten lain yang belum menyerahakn LKPD, bakal diserahkan kepada BPK paling lambat pertengahan April mendatang. Intinya sudah ada jadwal penyerahan LKPD kepada BPK RI,” kata dia.
Sementara ditanya mengenai upaya mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dalam penggunaan anggaran 2016, Anggiat optimis hal itu bakal tercapai. (humaspapua)