Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 10 April 2017

Lembaga Agama yang Miliki Dualisme Terancam Tak Didanai Pemprov Papua

 
KOTA JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tampaknya tidak mau lagi disibukkan dengan masalah-masalah dualisme kepemimpinan didalam suatu lembaga apalagi dilembaga keagamaan.

Ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya adanya dualisme kepemimpinan membuat Pemprov Papua harus lebih hati-hati dan bahkan mengancam tidak akan memberikan bantuan lagi.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua, Naftali Yogi kepada wartawan di Jayapura, Kamis (6/04).

“Dari 52 lembaga keagamaan dan dari denominasi gereja yang kami berikan bantuan keagamaan ternyata masih ada dualisme kepengurusan. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bahwa lembaga agama yang dualisme kepengurusan supaya bisa diselesaiakan,”ungkapnya.

Naftali mengatakan, lembaga keagamaan yang terjadi dualisme akan dipanggil usai perayaan hari raya Paskah.

“Selesai Paskah, kita akan mengundang lembaga keagamaan yang terjadi dualisme kepemimpinan. Kita akan evaluasi lembaga keagamaan dari denominasi gereja penerima bantuan,”terangnya.

Naftali Yogi menambahkan, dualisme kepemimpinan ini hanya di tingkat sinode, oleh karena itu, jangan membuat umat di tingkat bawah menjadi bingung.

“Kita akan mengundang lembaga keagamaan yang bermasalah untuk diselesaikan masalahnya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan maka bisa saja bantuan keagamaan tidak berikan,”ucapnya.

Ia menambahkan, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan juga sudah mengajukan rancangan penerima bantuan tahun 2017 kepada Gubernur Papua untuk ditandatangani.

Naftali juga berharap, dari 52 denominasi gereja ini sudah cukup sehingga ke depan tidak ada lagi penambahan gereja baru.

“Semua bantuan kepada sinode. Apa yang akan diprogramkan nantinya di tahun ini akan direpresentasikan saat rapat koordinasi mendatang,”imbuhnya. (papuatoday.com)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :