Pemerintahan Daerah Mulai Serahkan Laporan Keuangan 2016 ke BPK
pada tanggal
Sunday 2 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua baik kabupaten/kota maupun provinsi, mulai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tahun anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, untuk diperiksa sesuai aturan yang berlaku.
Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Papua Herry Dosinaen di Jayapura, Sabtu, mengemukakan dari 28 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua, sebanyak 18 kabupaten dan satu kota telah menyerahkan LKP untuk diperiksa oleh BPK.
"Ada 10 kabupaten yang belum menyerahkan laporannya, saya yakin kabupaten yang belum menyerahkan itu akan menyusul," ujarnya.
Penyerahan LKP kabupaten/kota itu dilakukan sejak Jumat (31/3)di Gedung BPK Perwakilan Papua, di Jalan Balai Kota, Jayapura.
LKP itu diserahkan oleh 18 bupati, penjabat Wali Kota Jayapura, dan Sekda Provinsi Papua untuk LKP provinsi.
Menurut Hery, walaupun realita di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang diserahkan, namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPK agar ada pembenahan.
"Kami terus melakukan koordinasi untuk membenahinya bersama," ujarnya.
"Laporan yang disampaikan kepada Bapak Bupati, Sekda, semua itu adalah begian dari rangkuman program kerja dan kerja pemerintahan sepanjang 2016," ujarnya.
Hery mengakui diperlukan pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, yang diwarnai kompleksitas permasalahan dan kondisi masyarakat yang peka terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta aspek lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi terkini, Papua tentunya jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, namun tentunya ada kontribusi bagi pembangunan daerah sebagaimana telah disampaikan oleh BPK.� "Semua bisa berjalan dengan baik sebagai pemimpin, para kepala daerah yang kami hormati memang tahun 2015 baik standar WTP dan WDP ada perubahan yang sangat luar biasa," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Beni Ruslandi mengatakan semua dokumen terkait bisa diserahkan untuk diperiksa sehingga akan diketahui yang sudah dimasukan dan yang belum.
"LKP ini akan kami tindak lanjuti dan ini akan berpengaruh pada opini WTP untuk kabupaten dan kota," ujarnya. (antara)
Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Papua Herry Dosinaen di Jayapura, Sabtu, mengemukakan dari 28 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua, sebanyak 18 kabupaten dan satu kota telah menyerahkan LKP untuk diperiksa oleh BPK.
"Ada 10 kabupaten yang belum menyerahkan laporannya, saya yakin kabupaten yang belum menyerahkan itu akan menyusul," ujarnya.
Penyerahan LKP kabupaten/kota itu dilakukan sejak Jumat (31/3)di Gedung BPK Perwakilan Papua, di Jalan Balai Kota, Jayapura.
LKP itu diserahkan oleh 18 bupati, penjabat Wali Kota Jayapura, dan Sekda Provinsi Papua untuk LKP provinsi.
Menurut Hery, walaupun realita di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang diserahkan, namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPK agar ada pembenahan.
"Kami terus melakukan koordinasi untuk membenahinya bersama," ujarnya.
"Laporan yang disampaikan kepada Bapak Bupati, Sekda, semua itu adalah begian dari rangkuman program kerja dan kerja pemerintahan sepanjang 2016," ujarnya.
Hery mengakui diperlukan pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, yang diwarnai kompleksitas permasalahan dan kondisi masyarakat yang peka terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta aspek lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi terkini, Papua tentunya jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, namun tentunya ada kontribusi bagi pembangunan daerah sebagaimana telah disampaikan oleh BPK.� "Semua bisa berjalan dengan baik sebagai pemimpin, para kepala daerah yang kami hormati memang tahun 2015 baik standar WTP dan WDP ada perubahan yang sangat luar biasa," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Beni Ruslandi mengatakan semua dokumen terkait bisa diserahkan untuk diperiksa sehingga akan diketahui yang sudah dimasukan dan yang belum.
"LKP ini akan kami tindak lanjuti dan ini akan berpengaruh pada opini WTP untuk kabupaten dan kota," ujarnya. (antara)