Pemprov Papua Barat akan Percepat Soal Tapal Batas antar Kabupaten dan Kota
pada tanggal
Saturday 8 April 2017
MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, akan mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas di seluruh kabupaten dan kota.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Papua Barat, Baeaara Wael di Manokwari, Kamis, mengatakan, masalah tapal pasal terjadi di seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut.
"Beberapa waktu lalu, kita sudah membahas masalah tapal batas pada rapat kerja Bupati/wali kota yang kita laksanakan di Manokwari. Pada akhir bulan ini, kita akan melaksanakan pertemuan lanjutan," kata Baesara.
Dia mengutarakan, Gubernur Papua Barat optimistis menyelesaikan persoalan tersebut. Gubernur ingin ada pertemuan secara berkelanjutan antara tujuh hingga delapan kali untuk menuntaskan masalah batas wilayah.
Dia menjelaskan, selain menggunakan data kartometriks pemerintah provinsi bersama Kabupaten kota pun menyewa konsultan untuk melakukan survei lapangan.
"Survei sudah dilakukan di setiap daerah. Hasil survei tersebut akan kita singkronkan dengan data digital milik Kementerian Dalam negeri," kata dia lagi.
Melalui sinkronisasi data tersebut, lanjutnya, pihaknya ingin mengetahui daerah yang memiliki persinggungan paling sedikit dengan daerah lain. Sehingga penyelesaian tapal batas di daerah tersebut dapat didahukukan.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Toponimi dan Batas Wikayah Kemendagri terkait rencana singkrunisasi tersebut. Mudah-mudahan bisa secepatnya, sehingga pada pertemuan akhir April nanti sudah ada progres yang ingin kita capai," sebutnya.
Dia menambahkan, penyelesaian tapal batas tidak akan mengganggu batas wilayah adat dari seluruh suku di daerah tersebut. Sebab, langkah ini bermaksud untuk memperjelas batas wilayah administrasi setiap kabupaten/kota.
"Seperti kata bapak gubernur, wilayah adat itu bisa saja berada di dua daerah, dan itu tidak jadi masalah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir wilayah adatnya berkurang," pungkasnya. (antara)
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Papua Barat, Baeaara Wael di Manokwari, Kamis, mengatakan, masalah tapal pasal terjadi di seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut.
"Beberapa waktu lalu, kita sudah membahas masalah tapal batas pada rapat kerja Bupati/wali kota yang kita laksanakan di Manokwari. Pada akhir bulan ini, kita akan melaksanakan pertemuan lanjutan," kata Baesara.
Dia mengutarakan, Gubernur Papua Barat optimistis menyelesaikan persoalan tersebut. Gubernur ingin ada pertemuan secara berkelanjutan antara tujuh hingga delapan kali untuk menuntaskan masalah batas wilayah.
Dia menjelaskan, selain menggunakan data kartometriks pemerintah provinsi bersama Kabupaten kota pun menyewa konsultan untuk melakukan survei lapangan.
"Survei sudah dilakukan di setiap daerah. Hasil survei tersebut akan kita singkronkan dengan data digital milik Kementerian Dalam negeri," kata dia lagi.
Melalui sinkronisasi data tersebut, lanjutnya, pihaknya ingin mengetahui daerah yang memiliki persinggungan paling sedikit dengan daerah lain. Sehingga penyelesaian tapal batas di daerah tersebut dapat didahukukan.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Toponimi dan Batas Wikayah Kemendagri terkait rencana singkrunisasi tersebut. Mudah-mudahan bisa secepatnya, sehingga pada pertemuan akhir April nanti sudah ada progres yang ingin kita capai," sebutnya.
Dia menambahkan, penyelesaian tapal batas tidak akan mengganggu batas wilayah adat dari seluruh suku di daerah tersebut. Sebab, langkah ini bermaksud untuk memperjelas batas wilayah administrasi setiap kabupaten/kota.
"Seperti kata bapak gubernur, wilayah adat itu bisa saja berada di dua daerah, dan itu tidak jadi masalah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir wilayah adatnya berkurang," pungkasnya. (antara)