Ujian Nasional (UN) di Distrik Jila Dibatalkan
pada tanggal
Sunday 2 April 2017
TIMIKA (MIMIKA) - Anggota Komisi C DPRD Mimika Yohanis Kibak meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah (Kadispenmen) agar membenahi kegiatan belajar mengajar di Distrik Jila, sehingga proses Ujian Nasional (UN) bisa berjalan.
"Saya dua minggu lalu batalkan guru-guru yang mau naik ke Distrik Jila dalam rangka persiapan UN," kata Yohanis Kibak kepada Salam Papua di Kantor DPRD Mimika Jalan Cenderawasih, Jumat (31/3).
Yohanis menjelaskan penyebab dibatalkan UN di sekolah di Distrik Jila karena selama 4 tahun lebih tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga anak-anak sekolah menjadi terlantar bahkan kondisi sekolah nampak seperti hutan akibat tidak terawat.
"Saya batalkan karena mereka selama 4 tahun berturut-turut kegiatan belajar mengajar tidak berjalan, mulai dari tahun 2012-2017 ini sekolah tutup total," jelasnya.
Yohanis sangat sayangkan kegiatan belajar mengajar baru kembali dibuka dan mau diadakan UN. "Mereka hanya 6 bulan belajar baru mereka mau adakan ujian, jadi saya larang untuk tidak ada ujian karena mereka mau isi apa di UN sedangkan mereka tidak belajar," ungkapnya.
Kalau masalah ijazah itu kita bisa beli tapi kalau masalah ilmu itu kita tidak bisa beli dengan uang. Mereka harus sekolah berjenjang biar mereka mengerti. Ilmu yang didapat harus mengikuti proses dan jenjang, sehingga pihak terkait harus membenahi hal tersebut baik dari Kepala dinas, tim pengawas bahkan guru yang ditugaskan di sana.
"Jadi dinas terkait harus lihat masalah ini dimana, apakah kesalahan kepala dinas lama atau yang baru atau di guru supaya dibenahi ulang," katanya.
Ia pun menyoroti pengawas yang sejauh ini tidak turun ke lapangan untuk mengawasi proses KBM, sedangkan anggaran untuk pengawasan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak perlu. "Jadi tim pengawas yang ada di dinas itu kerja apa. Dia harus turun kontrol setiap sekolah itu dari SD, SMP, SMA, bukan duduk manis terus dana yang dianggarkan itu untuk apa? Kalau mereka kontrol pasti sekolah itu jalan," katanya. (salampapua.com)
"Saya dua minggu lalu batalkan guru-guru yang mau naik ke Distrik Jila dalam rangka persiapan UN," kata Yohanis Kibak kepada Salam Papua di Kantor DPRD Mimika Jalan Cenderawasih, Jumat (31/3).
Yohanis menjelaskan penyebab dibatalkan UN di sekolah di Distrik Jila karena selama 4 tahun lebih tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga anak-anak sekolah menjadi terlantar bahkan kondisi sekolah nampak seperti hutan akibat tidak terawat.
"Saya batalkan karena mereka selama 4 tahun berturut-turut kegiatan belajar mengajar tidak berjalan, mulai dari tahun 2012-2017 ini sekolah tutup total," jelasnya.
Yohanis sangat sayangkan kegiatan belajar mengajar baru kembali dibuka dan mau diadakan UN. "Mereka hanya 6 bulan belajar baru mereka mau adakan ujian, jadi saya larang untuk tidak ada ujian karena mereka mau isi apa di UN sedangkan mereka tidak belajar," ungkapnya.
Kalau masalah ijazah itu kita bisa beli tapi kalau masalah ilmu itu kita tidak bisa beli dengan uang. Mereka harus sekolah berjenjang biar mereka mengerti. Ilmu yang didapat harus mengikuti proses dan jenjang, sehingga pihak terkait harus membenahi hal tersebut baik dari Kepala dinas, tim pengawas bahkan guru yang ditugaskan di sana.
"Jadi dinas terkait harus lihat masalah ini dimana, apakah kesalahan kepala dinas lama atau yang baru atau di guru supaya dibenahi ulang," katanya.
Ia pun menyoroti pengawas yang sejauh ini tidak turun ke lapangan untuk mengawasi proses KBM, sedangkan anggaran untuk pengawasan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak perlu. "Jadi tim pengawas yang ada di dinas itu kerja apa. Dia harus turun kontrol setiap sekolah itu dari SD, SMP, SMA, bukan duduk manis terus dana yang dianggarkan itu untuk apa? Kalau mereka kontrol pasti sekolah itu jalan," katanya. (salampapua.com)