Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 25 January 2018

Ini Alasan Presiden Joko Widodo Panggil Lukas Enembe, Elisa Kambu dan Wentius Nimiangge

loading...
Ini Alasan Presiden Joko Widodo Panggil Lukas Enembe, Elisa Kambu dan Wentius NimianggeJAKARTA, PAPUA.US - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Selasa malam, 23 Januari 2018.

“Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apapun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah memahami betul kondisi medan berat yang dihadapi di Papua. “Saya sudah tahu seperti apa medannya, sangat berat, medan di sana berat,” katanya.

Pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. “Tapi itu kan (solusi) jangka pendek,” ucap Presiden.

Maksud Presiden memanggil ketiga pejabat tersebut untuk bersama-sama memutuskan solusi jangka panjang atas KLB yang terus terjadi berulang tersebut. Untuk memastikan solusi jangka panjang dapat diimplementasikan, Presiden memerlukan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.

“Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus,” kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Setelah pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan kepada para jurnalis bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu, 24 Januari 2018.

“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus.

Presiden juga menginstruksikan agar dicermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat. “Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” tutur Idrus.

Adapun Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dirinya telah meminta para kepala dinas kesehatan di Papua untuk melakukan pengobatan.

“Kita kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai 3 kali, sampai 1 bulan,” ucap Nila.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu  senada mengatakan bahwa solusi relokasi yang mungkin dilakukan adalah relokasi setempat mengingat tradisi adat istiadat dan hak ulayat masyarakat setempat.

“Relokasi paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan, tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,” ungkap Gubernur Papua.

Menurut Bupati Asmat, dalam pertemuan itu Presiden juga sudah memberikan penegasan bahwa target yang ingin dicapai bukan hanya sekedar menyelesaikan kasus wabah penyakit tapi juga dalam hal ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar maupun perubahan kebiasaan masyarakat.

“Jadi fokus pemerintah ke depan mungkin itu yang kita sampaikan dan ini sampai hari ini komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah kita kerja berbarengan dan harus diselesaikan,” ujarnya. (Setkab)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...