Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 1 October 2018

9 Kabupaten di Papua Baru Miliki Kelembagaan Menangani Pengadaan

loading...
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Provinsi Papua yang saat ini terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Kendati demikian, sampai saat ini baru kurang lebih sembilan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki bagian khusus menangani pengadaan barang dan jasa.

Diantaranya, Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Biak Numfor, Puncak Jaya, Jayawijaya Yapen dan Lanny Jaya.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, kendati belum semua pemda di sembilan kabupaten dan kota itu memilih Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), namun niat dari pimpinan daerah patut di apresiasi.

Sehingga diharapkan kedepan, 20 kabupaten dan kota dapat menyusul sembilan kabupaten dan kota yang ada, demi mewujudkan visi Papua bangkit mandiri sejahtera yang berkeadilan.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa’ad, pada sosiliasasi Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di Jayapura, Kamis (27/9).

Dia katakan, Pemprov Papua saat ini sedang dalam mempersiapkan beberapa agenda besar, dimana pada beberapa hari lalu telah dilakukan pencanangan hitung mundur 730 hari menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020.

Hitung mundur merupakan bentuk ekspresi dari kerinduan seluruh masyarakat Papua untuk menyambut iven empat tahunan itu. Dimana untuk persiapannya, dibutuhkan infrastruktur fisik venue yang baik dan wajib rampung pada 2019 mendatang.

“Makanya, program ini sudah menjadi agenda prioritas dan hendaknya kita secara bersama-sama menyukseskan agenda tersebut.”

“Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh stakeholder terkait yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk itu, saya harap melalui sosialisasi Perpres baru ini, dapat dijadikan sebagai bahan diskusi agar persiapan pembangunan venus dan sarana prasarana lainnya  bisa terlaksana sebagaimana mestinya,” harapnya. (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...