Pemprov Papua Segera Koordinasi Dengan Kemenpan Soal CPNS
pada tanggal
Tuesday 27 November 2018
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengkonfirmasi belum mendapat undangan dari Kemenpan RB terkait pembahasan perekrutan CPNS 2018. Pihaknya pun berinisiatif untuk mengkoordinasikan hal itu dengan Kemenpan RB dalam waktu dekat, sebab waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan di 2018 tinggal sebulan.
“Sampai hari ini kami menunggu dari Kemenpan RB yang akan bertemu dengan Sekda maupun Kepala BKD se-Papua. Tapi kalau ternyata harus dari kami yang proaktif maka akan kita respon segera. Memang kita sampai saat ini belum mendapat surat resmi dari kementerian yang menyebut kalau menunggu pembahasan dari Papua. Tapi saya segera perintahkan Kepala BKD Papua untuk koordinasi dengan kementerian,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.
Sekda memastikan dalam pekan ini akan mengumpulkan seluruh SKPD terkait untuk supaya bisa segera mengambil langkah. Namun satu hal yang pasti, Pemprov Papua tetap mendorong perekrutan CPNS wajib dengan sistem offline. Sementara kelulusan ditentukan melalui peringkat tertinggi serta kewenangan kepala daerah.
“Sebab kita sudah menduga jika menerapkan sistem online maka akan menyulitkan anak-anak kita di Papua. Saat ini saja coba dilihat, untuk penerimaan secara online banyak sekali yang tidak lulus. Bahkan ada provinsi yang tak lulus sama sekali”.
“Setidaknya ini sudah jadi keluhan hampir semua provinsi di Indonesia. Makanya, kita harap hal ini menjadi sebuah pengalaman yang dapat dipetik dan diambil solusi terbaik untuk perekrutan CPNS di masa mendatang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa meminta kepastian waktu terkait perekrutan CPNS 2018 di bumi cenderawasih, yang sampai saat ini belum mendapat mendapat “aba-aba” dari Pemerintah Pusat.
Dia mengkhawatirkan kemunculan dampak sosial dari rencana perekrutan CPNS 2018, di provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, yang sampai saat ini belum jelas. Apalagi tingkat pencari kerja di Papua masih lebih dominan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). (DiskominfoPapua)