Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tertinggi di Kabupaten Puncak
pada tanggal
Friday 18 January 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua memastikan tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi berada di Kabupaten Puncak.Kabupaten Intan Jaya disebut-sebut berada di urutan kedua, mengingat wilayahnya yang cukup sulit dan sebagian besar diakses lewat angkutan udara.
“Memang IKK ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi distribusi dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota di Provinsi Papua”.
“Tapi lagi-lagi, tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan. Nah kalau dana tambahan infrastruktur itu yang turun ke Papua besar, tentunya indikatornya dari IKK itu. Sebab memang sebagian besar daerah di Papua ini diakses lewat udara karena punya topografi yang sulit,” terang Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, kemarin.
Sementara itu, sambung dia, Kabupaten Jayapura merupakan daerah dengan tingkat IKK paling rendah dari 29 kabupaten/kota yang ada di Bumi Cenderawasih. Menyusul Kota Jayapura sebagai daerah yang menempati posisi kedua.
“Hanya memang untuk dua wilayah ini akses transportasi udara dan lautnya sangat mendukung sehingga tentu tingkat IKK pasti rendah. Namun kita terus berharap agar tingkat IKK ini bisa turun dan stabil”.
“Makanya kita sangat mendukung program Presiden Jokowi yang ingin membuka akses jalur darat yang bisa tembus ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Dengan demikian diharapkan tingkat IKK pada semua wilayah di Papua bisa stabil dan rendah,” harapnya.
Diketahui, data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Pun demikian, selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur untuk Papua adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP). (DiskominfoPapua)