Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 14 December 2019

Benhur Tomi Mano Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kota Jayapura

loading...
Benhur Tomi Mano Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua melalui Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan. LHP yang disampaikan kepala BPK RI Paula Hendry Simatupang, SE, MSi, Ak, CfrA, CA menyimpulkan pengelolaan dana kesehatan “Kurang Efektif”. Wali Kota atas hasil tersebut mengatakan akan melakukan perbaikan dan evaluasi bersama dinas kesehatan dan 13 puskesmas di Kota Jayapura.

“Memang apa yang dilakukan pemeriksaan BPK sangat betul. Dana kapitasi perlu kita duduk bicara dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), itu memang kelemahan kita yang akan kita perbaiki di tahun 2020 nanti. Terima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Kita akan evaluasi bersama dinas kesehatan dan 13 puskesmas di Kota Jayapura,” katanya pasca penyerahan LHP di Aula BPK RI Provinsi Papua, Senin (10/12/2019).

Pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan dinas kesehatan di Pemerintah Kota Jayapura memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah belum dianggarkannya dana kapitasi JKN dalam kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belum dianggarkannya dana tersebut membuat rencana kegiatan tidak bisa direalisasikan.

Kemudian, BPK RI memberikan rekomendasi perbaikan yakni kepala dinas kesehatan memerintahkan Kepala Puskesmas agar dalam merencanakan pemanfaatan dana kapitasi JKN agar menjadi optimal, serta menganggarkannya bersama TAPD. Dalam mengumpulkan dan memvalidasi data, serta informasi yang menjadi dasar penyusunan anggaran. “Ada kegiatan terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran, perencanaan sampai kepada pengesahannya di Pemerintah Kota Jayapura,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Paula Hendry Simatupang, SE, MSi, Ak, CfrA, CA.

Sebelumnya, LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Provinsi Papua menyerahkan enam LHP kepada enam bupati / wali kota dan perwakilan DPRD. LHP yang diserahkan sebanyak enam laporan, yang terdiri dari tiga LHP kinerja dan tiga LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Pemeriksaan atas kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019; Pemeriksaan efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 pada Pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke; Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan III tahun 2019 pada pemerintah kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi; dan Pemeriksaan kepatuhan atas manajemen aset per semester I tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (HumasKotaJayapura)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...