Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 18 March 2020

Klemen Tinal Akan Segera Undang Bupati Dan Walikota Bahas Upaya Pencegahan Corona

loading...
Klemen Tinal Akan Segera Undang Bupati Dan Walikota Bahas Upaya Pencegahan CoronaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera mengundang seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota ke , guna membahas upaya pencegahan virus mematikan itu di masing-masing wilayahnya.

“Saya ingin ada satu gerakan dan instruksi yang sama untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Sehingga kita perlu mengundang semua bupati dan walikota agar kita searah dalam penangaan virus mematikan ini”.

“Pastinya saya mengimbau agar seluruh kepala daerah tidak mewakilkan stafnya dalam rapat evaluasi perkembangan virus corona nanti di Jayapura,” terang Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Senin (16/3/2020).

Ia juga memastikan bakal mengevaluasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Bumi Cenderawasih, melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk dengan melibatkan berbagai instansi. 

“Sebab kita ingin agar penanganannya berjalan lebih maksimal,” tegas ia.

Sementara ditanya mengenai kebijakan meliburkan sekolah untuk mencegah peredaran corona, ia menyetujuinya.

“Kalau memang situasi kedepan semakin parah maka sudah harus ada kebijakan atau tindakan ekstrim demi kepentingan rakyat. Termasuk meliburkan sekolah”.

“Bahkan yang paling ekstrim itu lockdown. Dimana nanti akan membatasi aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Derek Hegemur memastikan instruksi gubernur soal pembatasan kunjungan WNI dan pelarangan kunjungan WNA sementara waktu masih sementara di godok.

Menurut ia, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan sebelum instruksi kepala daerah itu diterbitkan. (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...