Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 30 April 2021

Kontras Nilai Pelabelan Teroris ke Separatis Bersenjata Memperparah Kondisi Papua

loading...
Kontras Nilai Pelabelan Teroris ke Separatis Bersenjata Memperparah Kondisi Papua.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelabelan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tak lebih dari upaya pembungkaman suara yang menuntut keadilan.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan pelabelan itu juga hanya akan memperparah kondisi di Papua.

"Pelabelan KKB ini tidak lebih dari upaya pembungkaman terhadap suara-suara yang menuntut keadilan di Papua. Hal tersebut tentu saja akan semakin memperparah kondisi yang terjadi di Papua," kata Rivanlee kepada Tempo, Kamis, 29 April 2021.

Rivanlee mengatakan, pelabelan teroris akan berimplikasi pada legitimasi pengerahan militer secara besar ke Papua, kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam merespons situasi di Papua, stigmatisasi terhadap orang asli Papua (OAP) yang menyuarakan hak-haknya. "Dan berpotensi menimbulkan korban dari warga sipil," kata Rivanlee.

Menurut Rivanlee, dalam merespons situasi Papua, negara mestinya melebarkan pandangan. Dia mengingatkan persoalan Papua bukan perihal konflik bersenjata yang harus direspons dengan pendekatan keamanan.

"Melainkan ada masalah kesenjangan, akses, kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hal dasar jika dibandingkan dengan wilayah di luar Papua," kata dia.

Dengan mempersempit pandangan terhadap Papua hanya dari sektor keamanan, apalagi melabel KKB sebagai teroris, Rivanlee menilai negara justru mengabaikan sejumlah permasalahan tersebut.

Pemerintah resmi melabeli KKB di Papua sebagai teroris. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemberian label teroris itu lantaran munculnya beberapa aksi teror di Papua sejak awal April 2021.

"Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal itu secara masif," ujar Mahfud Md melalui konferensi pers daring soal pelabelan KKB sebagai teroris pada Kamis, 29 April 2021.

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...