Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 18 May 2021

Telkom Papua Janji Percepat Normalisasi Jaringan Internet di Jayapura pada 6 Juni 2021

loading...
Telkom Papua Janji Percepat Normalisasi Jaringan Internet di Jayapura pada 6 Juni 2021.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menanggapi kondisi internet yang terganggu sejak 30 April 2021, General Manager Telkom Wilayah Telekomunikasi Papua, Sugeng Widodo menyatakan bahwa gangguan jaringan yang terjadi merupakan murni putusnya kabel fiber optik di laut. pihaknya saat ini berusaha memperbaiki dengan upaya normalisasi jaringan paling cepat 6 Juni 2021.

"Semoga pada tanggal 6 juni 2021 jaringan kami bisa normal kembali karena saat ini kami mendatangkan kapal dari luar dan semoga tidak mengalami berbagai hambatan karena saat ini ombak sedang besar. Kami cerita kondisi rill ini adalah yang kelima kali kabel bawah laut kami di wilayah Papua putus di sisi utara dan bukan kali ini saja putus di sisi utara tetapi pernah di sisi selatan Papua," ujar dia dalam pesan singkat pada Senin (17/5/2021).

Dikatakan perbaikan kabel fiber optik dilaut dalam membutuhkan waktu selama satu bulan, terhitung dengan waktu mendatangkan kapal dari luar selama 2 minggu yang  khusus dengan robot untuk di angkat.

"Di laut Biak pernah kabel kami putus karena terangkat dengan jangkar kapal dan kejadian selanjutnya antara lait Biak dan Sarmi kabel kami kemasukan air, kasus yang berikut kabel kami geser karena menghindari lelehan tetapi putus kembali pada saat di lakukan pemindahan," lanjut dia.

Dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya mengaku mendapatkan keruguan yang besar akibat peristiwa yang terjadi hampir mencapai 3 minggu ini. 

"Pada saat kabel optik putus kami mengambil langkah-langkah yaitu dengan menyewa 500 MBPS jaringan milik Kominfo untuk di Jayapura agar sms dan voice untuk BTS Telkomsel bisa hidup dan mendapat tambahan 300 MBPS dari satelit sehingga kita bisa buka hingga 800 MBPS," jelas Sugeng.

Ia membantah anggapan seolah Telkom yang memonopoli pelanggan jaringan internet di Papua terutama di Jayapura yang mencapai 40.000 pelanggan.

"Tidak ada kesengajaan dari Telkom untuk mematikan jaringan dan kami akan lakukan kompensasi kepada pengguna Indihome dan apa bila hal ini terus berlanjut maka kami akan mengenakan biaya nol rupiah bagi pengguna Telkomsel," kata dia.

Dikatakan, Telkom merupakan perusahaan teknologi yang berani merugi di Papua untuk pembangunan. Sebab sebelum ada kabel optik, pihaknya sudah menyediakan fasilitas jaringan internet di Papua menggunakan kabel satelit.

"Beberapa tahun yang lalu beberapa provider di kumpulkan untuk di tanyakan apakah berkenan menjadi langganan jaringan di Papua. Namun provider lain mundur dan di tahun 2011, Telkom memutuskan untuk membangun kabel optik dan tahun 2013 di bangun," kata dia.

Saat ini Telkom Papua juga memberikan layanan internet gratis di beberapa titik adalah dengan maksud mengupayakan agar tempat-tempat vital seperti di rumah sakit, kantor gubernur, kantor walikota, kantor bupati, polda dan kodam serta perkantoran strategis lainya agar bisa beroperasi.

"Nanti akan kami tambah meskipun terbatas dan akan kami sampaikan juga ke media mengenai hal ini sehingga bisa menginformasikan ke masyarakat," kata dia sambil memohon bantuan agar masyarakat yang berkumpul di titik-titik yang mendapatkan akses jaringan agar menghindari kerumunan di masa pandemi Covid-19.

Dikatakan juga bahwa peristiwa ini berbeda dengan aksi rusuh di tahun 2019 karena saat itu adalah permintaan dari Pemerintah.

"Karena Pemerintah mempunyai kewenangan menutup akses jaringan internet demi keamanan," jelas dia. (Noci)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...