Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Siap Gelar Uji Kompetensi Las
pada tanggal
Wednesday 24 July 2013
Hal ini dilakukan setelah BLKI melakukan pelatihan berbasis kompetensi selama 40 hari atau satu bulan 10 hari dengan jumlah jam pelatihan selama 320 jam. Pelatihan yang sudah dilaksanakan terdiri dari Sub kejuruan las, otomotif diesel, otomotif bensin, mengemudi, operator komputer, instalasi listrik , elektroika, perhotelan, tata busana, mesin logam, dan teknisi komputer.
"Pada pelatihan kali ini, BLKI juga akan melakukan uji kompetensi untuk kejuruan las. Uji kompetensi ini akan dilaksanakan pada 29 Juli 2013, dimana pengujinya dari Badan Nasional Sertifikasi (BNST) yang mana diutus oleh lembaga sertifikasi provesi las Jakarta," kata Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua, Djoni Naa kepada wartawan, usai menutup pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, di Aula Balai Latihan Kerja Pasir II Jayapura, Selasa (23/07/2013).
Menurut Naa, usai pelatihan, BLKI akan melakukan magang bagi siswa dari berbagai kejuruan. "Ada beberapa hotel yang sudah menawarkan untuk siswa perhotelan, seperti Hotel Sahid, Hotel Papua, Hotel Swissbell dan Hotel Horison. Ini merupakan pasar kerja terbuka untuk perhotelan di Kota Jayapura," tambahnya.
Sedangkan untuk kejuruan lainnya, lanjutnya, ada beberapa instansi yang sudah menawarkan untuk langsung bekerja. "Misalnya ada satu perusahaan yang datang ke BLK untuk menawarkan jasa tenaga kerja dan dari hasil pelatihan yaitu, Poltex untuk kontener yang ada di pelabuhan, kemudian PT. Freeport Indonesia juga mencari tenaga las. Dimana beberapa siswa sudah kami kirim untuk diuji dan sementara sudah wawancara. Sedangkan kejuruan lain, ada beberapa bengkel yang ada di Kota Jayapura dan di luar Jayapura," katanya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, secara nasional dan regional di Papua, jumlah pencari kerja cukup tinggi, namun tidak dibarengi dengan ketrampilan kerja. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah merancangkan strategi dalam rangka mengatasi kesenjangan itu dengan memberikan pelatihan.
"Ada pelatihan berbasis kompetensi, ada pelatihan berbasis masyarakat dan tentu ada pelatihan berbasis pemaganggan. Ini adalah stategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan ketenagakerjaan," kata Yan Piet Rawar.
Menurut Yan Rawar, ada juga kebijakan yang dilakukan pemerintah, dimana sebelum pelatihan dilaksanakan perlu dilakukan substein. Dengan begitu pemerintah bisa mendapat masukan dari masyarakat agar pelatihan itu bisa dilaksanakan dan menjawab persoalan. Artinya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
"Harapan dari pemerintah setelah pelatihan ini, para siswa dapat bekerja pada orang lain atau berusaha untuk mandiri. Itu sasaran akhir yang diharapkan pemerintah. Dengan bekerja atau berusaha sendiri kalian akan dapat upah atau penghasilan. Dari penghasilan inilah akan meningkatkan kesejahteraan kalian," ujarnya. [PapuaPos]