Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Kandas

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Kamis, 02 Oktober 2014 | pukul 03:32 WIT

JAKARTA – Harapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua untuk dapat disahkan dan diundangkan oleh anggota DPR RI periode 2009-2014 dapat dikatakan kandas.

Lantaran RUU Otsus Plus yang seyogianya diharapkan menjadi kado terindah bagi masyarakat Papua dari DPR periode 2009-2014 belum terkabulkan.

Perjuangan yang cukup gigih dan melelahkan dari pemerintah provinsi dan masyarakat Papua pun, nampaknya butuh waktu dan kesabaran lagi.

Rapat kerja badan legislasi (Baleg) DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin yang dihadiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., Senin (29/9) kemarin, sepakat Rancangan Undang-undang (RUU) pemerintahan otonomi khusus di Provinsi Papua akan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR-RI periode 2014-2019. Demikian disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., kepada Bintang Papua, usai Raker Baleg di DPR, tadi malam.

“Kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan DPR-RI, khususnya Badan Legislasi (baleg) DPR periode 2009-2014 yang telah berusaha menindaklanjuti harapan rakyat Papua, serta menindaklanjuti amanat Surat Presiden No : R-53/Pres/09/2014 tanggal 18 September 2014 perihal RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi provinsi di Tanah Papua,” ujar mantan Bupati Puncak Jaya ini.

Pada saat Raker Baleg dengan Menhukham, kata Lukas Enembe, ketua Baleg Ignasius Mulyono menyerahkan Daftar Identifikasi Masalah (DIM) sebanyak 574 item kepada pemerintah. Dari jumlah DIM sebanyak 574 tersebut, Baleg menyetujui 354 item sstatus tetap. 8 DIM perlu dibahas antara Panitia Kerja (Panja) Baleg dengan eselon I kementerian dan 31 DIM dibahas di tim sinkronisasi (Timsein Baleg).

“Catatan DIM ini adalah bagian melekat yang tak terpisahkan dari DPR periode 2009-2014 ke pihak DPR tahun 2014-2019,” kata Lukas meniru perkataan Mulyono.

Dikatakan Gubernur Papua bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan nilai tambah dan terobosan kemajuan Papua. Otonomi plus atau otonomi khusus yang diperluas ini sebagai solusi percepatan pembangunan di Tanah Papua maupun sarana politik yang bersifat rekonsiliasi dan penguatan  nasionalisme ke Indonesian.

Bahkan kata mantan wakil bupati Puncak Jaya ini, Presiden SBY sangat mengharapkan ada nilai plus dan afirmasi bagi tanah Papua. RUU pemerintahan Otonomi khusus bagi provinsi  di tanah Papua yang disusun oleh Papua adalah jawaban untuk mengejar ketertinggalan yang dirasakan rakyat Papua selama ini.

“Ketertinggalan Papua luar biasa akibat sejarah politik maupun sejarah pembangunan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” terang Lukas.

RUU ini juga ujar Lukas untuk menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat Papua. Karena itu, jika tuntutan Papua dianggap berdeba dengan daerah lainnya, menurut Lukas, situasi ini bukannya tidak adil bagi daerah lainnya, namun ini sebagai keberpihakan dan perlakuan khusus atas ketertinggalan yang ada di rakyat Papua.

Lanjutnya, dalam sidang Paripurna DPR periode 2009-2014 tanggal 30 September 2014 akan memuat memori DPR yang menyatakan RUU pemerintahan Otonomi Khusus bagi provinsi di tanah Papua memiliki sifat yang mendesak dan prioritas.

“Langkah awal telah dilakukan di DPR, baik sidang Paripurna tanggal 16 September lalu sebagai Prolegnas prioritas 2014 dan pembahasan tingkat I di lingkungan Baleg DPR tanggal 18 hingga 29 September 2014.

Nah, mengingat Papua adalah agenda nasional yang strategis, maka RUU Otsus Plus ini akan ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh DPR yang baru.

“Dengan demikian pembahasan oleh DPRP tahun 2014-2019 tidak dimulai dari nol, namun langsung ditindaklanjuti," jelasnya.

Di akhir Raker, Lukas menegaskan RUU ini solusi total bagi penanganan Papua. Oleh karena itu, perlu ada garansi dari negara, baik DPR dan pemerintah untuk meletakkan dasar-dasar penting untuk Papua dalam payung UU pemerintahan Otonomi Khusus bagi provinsi di tanah Papua.

Sementara itu, juru Bicara Tim Asistensi RUU Otsus Plus, Yunus Wonda kepada wartawan melalui telepon pada Senin (29/09) petang menegaskan, memang kalau sesuai jadwal Selasa, 30 September (hari ini) akan dilakukan sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan.

Namun karena waktu pembahasan yang cukup singkat di DPR RI, sehingga diputuskan jika RUU Otsus Plus tidak bisa dibawa dalam sidang paripurna.

“Ini berarti fraksi DPR bukan menolak seperti yang pernah diberitakan, tetapi meminta agar dilakukan recovery untuk dilanjutkan oleh periode DPR berikut. Jadi ini tahap satu sudah selesai dan kita memasuki tahap dua atau tahap pengambilan keputusan,” terang Yunus.

Yunus menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua, “Perjuangan ini belum berakhir, tahapan proses hingga pengesahan akan terus dilakukan, kita tidak boleh berada dalam posisi pesimis tapi kita harus yakin ini adalah agenda nasional dan akan dibawa dalam sidang periode berikut”.

Dia mengatakan, semua mekanisme dalam tahap satu sudah dilakukan mulai dari harmonisasi dengan Kementerian Lembaga hingga tahap pembahasan di Baleg sudah dilakukan sesuai prosedur tinggal memasuki  tahap kedua.

“Baleg berjanji akan terus mengawal hingga RUU ini disahkan, ini tidak akan ditolak sama sekali,”aku Yunus optimis.

Dijelaskannya, Senin kemarin DPR dan DPD telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk hal-hal apa yang perlu ditambah atau diperbaiki.

“Tahap pertama sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua yakni pandangan fraksi dan pengambilan keputusan,”tambahnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengingatkan jika kedatangan para pimpinan daerah yang ada di Provinsi Papua adalah untuk menyampaikan keinginan untuk adanya penyempurnaan UU Otsus yang selama ini berjalan di Tanah Papua.

“Saya dan teman-teman (DPR RI) sudah pada sudut kesimpulan bahwa keinginan pemimpin-pemimpin di Papua ini adalah keinginan alamiah, dan kita DPR  bersama Presiden segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk membahas UU yang dimaksud,” ucap Priyo.

Priyo mengaku dirinya sudah mencoba mencari jalan agar RUU tersebut dapat disahkan dengan cepat karena pada dasarnya keinginan ataupun gagasan yang muncul dari daerah ini sangat bagus untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua tanpa mengikis nilai-nilai nasionalisme di Papua.

“Dalam konteks ini untuk mempercepat semua penyempurnaan UU ini harus kita tangkap dan lihat dan harus segara kita putuskan,” ucap Priyo.

Yang jadi masalah, kata Priyo, adalah karena RUU Otsus Plus ini inisiatifnya telah diambil alih oleh pemerintah sehingga saat ini DPR sifatnya hanya menunggu Surpres.

“Sebagai pimpinan DPR saya pastikan begitu Surat presiden sampai akan kita proses dalam tempo yang secepat-cepatnya untuk kita bahas di Rapat Bamus yang akan saya pimpin langsung,” tuturnya.

Tetapi jika hingga batas waktu yang ada RUU Otsus Plus belum juga disahkan, maka Priyo menjanjikan pihaknya akan menjadikan program ini sebagai program luncuran yang akan diserahkan kepada para anggota dewan periode 2014-2019.

“Tidak bisa keputusan sepenting ini seperti membalik telapak tangan, ini membutuhkan waktu, yang saya pastikan ialah kami akan mempercepat itu semua dengan energi yang kami punya. Andaikan kami harus purna tugas dan RUU itu belum selesai, yang saya pastikan pimpinan DPR telah menugaskan Baleg untuk nmenyusun sebuah momerendum yang akan kita luncurkan dan wariskan kepada DPR periode berikutnya,” bebernya.

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan jika ia akan bekerja keras agar RUU tersebut bisa disahkan hingga batas waktu yang ada.

“Kita sisa dua minggu ini habis-habisan kerja keras, mentok dimana ya sudah kita berhenti disitu. Ada harapan buat kita dalam minggu ini ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh,” tuturnya.

Menurut Gubernur, RUU ini sangat penting artinya bagi pemerintah pusat dan daerah karena ini merupakan solusi semua persoalan yang ada di Papua.

Setelah melewati proses yang panjang ia berharap jika nantinya hingga tenggat waktu yang ada RUU ini tidak juga disahkan, maka ia mengingatkan kepada para anggota dewan berikutnya jika hal ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. [BIN]

Jelang Akhir Jabatan, Anggota DPRP ke Amerika, Swiss, Belanda dan Jerman

KOTA JAYAPURA -  Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai anggota DPRP masa jabatan 2009-2014, hampir semua anggota DPRP melakukan perjalanan ke luar negeri. Diantaranya adalah ke Amerika, Swiss, Belanda dan Negara Jerman.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kabag Humas Sekretariat DPR Papua, Semuel Mahue saat ditemui di Kantor DPRP, saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran anggota dewan di kantor DPRP.

“Anggota dewan ini kan keluar negeri dibagi dalam enam kelompok, diantaranya, ke Amerika, Swiss, Belanda dan juga di Negara Jerman. Ini bukan karena masa jabatan mereka habis sehingga tidak masuk kantor, tapi karena urusan dinas sehingga dalam minggu sudah aktif,” kata Samuel Senin (29/9) kemarin.

Dari pantauan Bintang Papua di Kantor DPRP di jalan Samratulangi Kota Jayapura, Senin (29/9) kemarin, tepatnya di depan Taman Imbi Jayapura atau berhadapan Tugu Dr. Samratulangi, suasana kantor nampak sepi dari aktivitas kedewanan. Hal itu mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Terlihat, dari pagi sampai siang dan hingga sore tidak ada satupun anggota DPR Papua masuk kerja.

Hanya pegawai dan staf kesekretariatan DPRP yang melaksanakan aktivitas. Mereka terlihat mondar mandir bingung karena belum mendapat arahan dari sejumlah anggota dewan.

Samuel beralasan, keberangkatan perjalanan dinas tergantung anggota DPR Papua itu sendiri.

“Apakah mereka mau pergi atau tidak, sekretariat hanya memfalisilitasi mereka,” katanya.

Ia menyampaikan, bahwa agenda terakhir yang dijalani anggota DPRP adalah, tentang pembahasan RAPBD 2015. Diantaranya, rencana penyerahan Kebijakan Umum Anggaran  (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Sebenarnya hari ini (kemarin, red) sudah dibagikan setiap komisi, dan mudah-mudahan minggu sudah ada mereka,” katanya.

Namun untuk kepastian, jadwal sidang pembahasan RAPBD Papua 2015 di DPR Papua, pihaknya belum bisa pastikan. Sebab, pembahasan ini dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu.

“Kalau jadwal sidang nanti lewat Bamus. Yang penting materi kami terima dulu. Jadwalnya RAPBD 2015 harus dibahas dalam bulan ini. Tapi belum tahu kapan dilakukan,”  ujarnya dia.

Sementara itu, ketika ditemui beberapa staf di DPR Papua menyampaikan anggota DPRP sedang berada di luar daerah, seperti di Jakarta, di daerah Kabupaten Provinsi Papua dan beberapa daerah lainnya. [BIN]

7 Artis Indonesia Asli Papua

JAKARTA - Papua adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia. Lokasinya yang berada di bagian timur Indonesia, kerap membuat Papua mungkin kalah populer dibandingkan daerah lain di negeri ini. Namun jangan sekali-kali kamu mencoba meremehkan orang-orang Papua.

Banyak yang dibilang jika kendati lokasinya jauh dari ibukota negara, Papua memiliki generasi-generasi muda yang berbakat. Dekat dengan alam belantara yang masih perawan, pemuda dan pemudi Papua merupakan gabungan dari bakat, kecerdasan dan semangat pantang menyerah.

Maka dari itu tak heran jika banyak sekali artis Indonesia yang berbakat berasal dari Papua. Dari banyaknya nama mereka, berikut beberapa di antara putra-putri Papua yang mampu membuat bangga penduduk pulau terbesar kedua di dunia itu.

Edo Kondologit

Jika menyebutkan salah satu penyanyi terbaik Indonesia, maka nama Edo Kondologit tak bisa dilupakan. Pria berusia 47 tahun yang terlahir di Sorong ini membuktikan jika Papua adalah salah satu daerah yang mampu menghasilkan generasi bersuara emas di negeri ini. Sebagai penyanyi Jazz, suara lembut Edo memang sulit untuk ditandingi hingga ke seluruh dunia.

Bertahun berlalu dan semakin banyak penyanyi Indonesia muncul, Edo masih mampu menjaga eksistensi dirinya. Dan tak pernah gagal membuat semua orang terpesona dengan suara emasnya itu. Edo, Papua pasti benar-benar bangga memiliki anak daerah seperti dirimu.

Ari Sihasale

Adalah menjadi hal yang wajar jika seorang manusia bisa berguna dan membanggakan daerah asalnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Juharson Estrella Sihasale atau yang kamu kenal dengan nama Ari Sihasale. Pria berusia 40 tahun ini bahkan selalu menghasilkan karya yang mampu membuat Papua bangga memiliki dirinya.

Sempat menjadi penyanyi dalam grup vokal Cool Colours, pria kelahiran Tembagapura, Papua ini sepertinya memilih film sebagai pekerjaan yang sangat dia cintai. Film pertamanya tentang Papua, DENIAS, SENANDUNG DI ATAS AWAN bahkan menjadi salah satu film terbaik yang pernah dirilis di Indonesia.

Michael Jakarimilena

Nama aslinya adalah Michael Herman Jakarimilena. Namun penduduk Indonesia mengenal pria berusia 31 tahun ini dengan nama Michael Idol. Yap, Michael sempat mencuri perhatian publik luas saat menjadi salah satu finalis Indonesian Idol musim pertama. Bahkan pria kelahiran Jayapura ini sukses ada di posisi kelima mengalahkan finalis-finalis dari daerah lain.

Sebagai penyanyi, suara Michael memang mencerminkan betul bakat vokal penduduk Papua. Namun rupanya Michael tak hanya memiliki suara yang merdu, tercatat tiga buah film telah dia ikuti yang menampilkan kemampuan bakatnya. Michael memulai debut dalam film DENIAS, SENANDUNG DI ATAS AWAN yang dilanjutkan dengan HATTRICK dan terbaru, DI TIMUR MATAHARI.

Evan Sanders

Tak banyak yang tahu jika pria bernama asli Stevanus Alexander ini adalah anak daerah Papua. Yap, Evan Sanders terlahir di Biak yang berada di Papua sana. Jauh dari Jakarta, pria berusia 32 tahun ini membuktikan jika dirinya mampu sukses dan menjadi salah satu idola perempuan di sana.

Mengawali karier sebagai seorang VJ MTV yang tampan, keren dan pintar, Melly Goeslaw sampai terpikat padanya. Yap, Melly menggaet Evan sebagai rekan duet dalam lagu Tentang Dia. Tercatat sudah lima film, belasan judul sinetron dan FTV yang sudah dibintangi oleh Evan. Jadi siapa bilang putra-putri Papua tak bisa sukses sebagai artis Indonesia?

Albert Fakdawer

Kemunculan pertamanya sebagai juara kedua ajang AFI Junior 2004 membuat banyak orang jatuh cinta pada Albert Thom Joshua Fakdawer. Digadang sebagai salah satu penyanyi masa depan Indonesia, pria yang masih berusia 21 tahun ini rupanya tumbuh besar dengan bakat di dunia seni yang luar biasa. Memulai debut sebagai tokoh utama yakni Denias dalam DENIAS, SENANDUNG DI ATAS AWAN, Albert sukses memboyong Piala Citra di FFI 2006 sebagai aktor utama terbaik.

Tak hanya Piala Citra, Albert juga memboyong award sebagai aktor pendatang baru terbaik di Indonesian Movie Awards 2007. Bakat bernyanyi dan berakting, perjalanan karier Albert memang masih terbuka lebar dan sangat luas.

Nowela Idol

Apakah semua anak-anak Papua seakan terlahir memiliki suara merdu? Tak ada yang tahu tapi faktanya memang demikian. Dari banyaknya penyanyi wanita Indonesia, Nowela Elizabeth Auparay menonjol dengan vokal kuat dirinya. Karena kemampuan bernyanyinya itu, wanita berusia 26 tahun ini sukses menjuarai musim kedelapan Indonesian Idol.

Sebagai penyanyi berdarah Wamena dari sang ayah dan Batak dari sang ibu, Nowela memang memiliki bakat suara dan rasa percaya diri yang luar biasa. Lulus SMA dan menjadi penyanyi cafe, bakat bernyanyi Nowela memang terasah begitu kuat. Tak heran ciri khasnya itu membuat Nowela seakan penyanyi luar negeri. [KPL]

Yesaya Sombuk Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 250 Juta

JAKARTA - Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Haerudin dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu mengatakan, Bupati Yesaya Sombuk dituntut hukuman pidana setelah menerima hadiah berupa uang sebesar 100 ribu dolar Singapura dari pengusaha Teddy Renyut terkait proyek.

Terdakwa menerima uang itu agar memberikan program pembangunan Tanggul Laut (Talud) Abrasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) kepada pengusaha Teddy Renyut.

“Menuntut supaya majelis hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana pasal 12 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 tahun denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan,” kata jaksa Haerudin.

Jaksa juga minta agar Yesaya dicabut hak politiknya. “Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk dipilih dalam jabatan publik,” ungkap jaksa Haerudin.

Pencabutan hak tersebut berdasarkan aturan dalam KUHP.

“Bahwa dengan mempertimbangkan pula ketentuan pasal 10 huruf b angka 1 jo pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu antar lain hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum dapat dijatuhkan kepada terdakwa,” tambah Haerudin.

Jaksa menilai bahwa Yesaya yang berinsiatif minta uang kepada Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut.

“Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Terdakwa sebagai kepala daerah, mempunya inisiatif minta uang kepada Teddy Renyut. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya,” jelas Haerudin Yesaya pertama kali bertemu dengan Teddi pada Maret 2014 di Thamrin City Mall Jakarta Pusat dan dilanjutkan di hotel Amaris Jakarta setelah Yesaya dilantik sebagai Bupati.

Teddi pada Mei 2014 memberitahukan kepada Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Biak Numfor Turbey Onisimus Dangeubun bahwa dalam APBN-P 2013 terdapat program pembangunan Talud di Biak Numfor dianggarkan Kementerian PDT dengan nilai sekitar Rp20 miliar. Teddi juga memberitahukan bahwa ia akan membantu mengawal pengusulan proyek itu.

Selanjutnya Turbey menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bappeda) Biak Numfor Yunus Saflembolo kemudian diinformasikan kepada Yesaya Sombuk.

Pada Juni 2014, Yesaya menghubungi Yunus dan minta dia untuk menghubungi Teddi. Disampaikan kepada Teddi bahwa Yesaya sedang membutuhkan uang sekitar Rp600 juta. Yesaya pada 5 Juni 2014 minta untuk bertemu Teddi di hotal Acacia Jakarta karena kebetulan sedang berada di Jakarta.

Ketika bertemu terdakwa, Yesaya Sombuk menyampaikan bahwa ia sedang membutuhkan uang sebesar Rp600 juta dan dijawab terdakwa “Saat ini saya tidak ada uang, tapi kalau kakak ada memberikan pekerjaan yang pasti, saya bisa ngambil kredit dari bank”.

Pada pertemuan itu Yesaya juga mengatakan kepada Teddi bahwa kalau ada proyek di Biak maka Teddi-lah yang mengawal dan mengerjakannya sehingga Teddi bersedia memenuhi permintaan uang Rp600 juta yang diminta Yesaya tersebut.

Yesaya lalu menelepon Yunus agar datang ke Jakarta guna mengecek kejelasan proyek bencana di Kabupaten Biak Numfor. Setelah dilakukukan pengecekan, dipastikan bahwa Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementerian PDT memang ada dana untuk proyek bencana di Kabupaten Biak Numfor.

Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, Yesaya menghubungi Yunus dan minta supaya dia menyampaikan kembali kepada Teddi mengenai permintaan uang Rp600 juta dengan imbalan Yesaya memberikan proyek Talud atau proyek pembangunan lain di Kabupaten Biak hingga Teddi menyanggupinya. Yunus kemudian menyampaikan kesanggupan terdakwa kepada Yesaya dan Yesaya mengatakan kepada Yunus “Nanti kalau saya datang ke Jakarta, akan saya ambil”.

Realisasinya dilakukan pada 13 dan 16 Juni 2014, Yesaya tiba di Jakarta dan menginap di kamar 715 hotel Acacia yang sudah dipesankan Teddi.

Teddi pada 13 Juni 2014 menyerahkan amlop putih berisi mata uang dolar Singapura sebesar 63 ribu dolar Singapura sambil mengatakan ‘Ini Pak, yang bisa saya bantu, kalau bisa pekerjaan dipastikan oleh Pak Yunus, karena saya juga meminjam kredit’ dan dijawab oleh Yesaya Sombuk “Nanti diatur saja sama Yunus”.

Setelah menerima uang tersebut, beberapa saat kemudian Yesaya menelepon Yunus dan mengatakan bahwa uang yang diberikan Teddi masih kurang dan kalau bisa ditambah lagi Rp350 juta sehingga Yunus menelepon Teddi pada keesokan harinya dan minta tambahan uang dalam bentuk dolar Singapura dan uang tambahan diberikan pada 16 Juni 2014.

Teddi ditemani Yunus kembali menemui Yesaya di hotel yang sama untuk menyerahkan uang 37 ribu dolar AS atau setara Rp350 juta sambil menyatakan “Tolong diperhatikan kalau bisa dibantu pekerjaan di Biak” dan dijawab oleh Yesaya Sombuk “Nanti diatur dengan Yunus”.

Setelah Teddi dan Yunus berada di luar kamar 715, Teddi pun ditangkap petugas KPK dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu amplop warna putih berisi 63 ribu dolar Singapura terdiri dari enam lembar pecahan 10 ribu dolar Singapura dan tiga lembar pecahan 1.000 dolar Singapura serta satu amplop berisi uang 37 ribu dolar Singapura yang terdiri dari 37 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura.

“Perbuatan terdakwa sebagai kepada daerah yang menerima 63 ribu dolar Singapura pada 13 Juni 2014 dan dilanjutkan menerima 37 ribu dolar Singapura dari Teddy Renyut untuk menggerakkan terdakwa agar memberikan program pembangunan Tanggul Laut Abrasi di Kabupaten Biak Numfor dalam APBN-P 2014 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,” kata jaksa Ni Negah Gina Saraswati. Atas tuntutan tersebut, Yesaya mengajukan nota pembelaan (pledoi).

“Kami akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis dan kami mohon waktu dan terdakwa Pak Yesaya akan mengajukan pembelaan secara pribadi,” kata pengacara Yesaya, Pieter Eli.

“Majelis memberikan bonus kepada penasihat hukum selama dua minggu untuk melakukan pembelaan yang akan dibacakan pada 13 Oktober,” kata ketua majelis hakim Artha Theresia.

Hakim juga mengizinkan Yesaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi sekolah 25 ruang kelas di Kabupaten Supiori dari APBN 2012 dengan nilai proyek Rp10,2 miliar.

“Majelis menerima surat dari Kejati Papua untuk memeriksa tersangka pada 3 Oktober dan sudah diberikan silakan dilakukan sebaik-baiknya,” kata hakim Artha.[ANT]

Warga dan Pemerintah Kabupaten Puncak Tolak Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

ILAGA (PUNCAK) -  Hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama TNI/Polri dan seluruh Tokoh masyarakat yang berlangsung di Kantor Bupati Puncak, Sabtu (27/9), telah memutuskan dan menyepakati untuk menolak keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerahnya, yang selama ini kerap melakukan penembakan terhadap masyarakyat dan TNI/Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polis Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, dalam pertemuan itu dihadiri langsung Bupati, Wakil Bupati,  Sekda dan jajaran, DPRD, TNI/Polri dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

Dalam pertemuan  itu menghasilkan lima kesepakatan bersama  yakni : Pertama, kami masyarakat Kabupaten Puncak menolak keberadaan TPN/OPM diwilayah Kabupaten Puncak.

Kedua,  kami masyarakat Kabupaten Puncak mendukung sepenuhnya aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Puncak.

Ketiga, kami masyarakat Kabupaten Puncak di semua Distrik meminta Pos pengamanan TNI/Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah ibu kota Kabupaten Puncak.

Keempat, kami masyarakat Kabupaten Puncak bersedia membayar denda adat sebesar Rp2 Miliar apabila dikemudian hari ada anggota keluarga kami yang membunuh aparat TNI/Polri dan masyarakat dan pihak yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut.

Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mengenakan denda adat sebesar Rp2 Miliar kepada pelaku. Dan yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jika tidak membayar denda adat tersebut maka akan diusir dari wilayah Kabupaten Puncak.
Kelima, apabila dikemudian hari ada masyarakat yang memberikan perlindungan, tempat tinggal dan makanan kepada kelompok TPN/OPM meninggal dunia dikarenakan adanya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan TPN/OPM pada saat aparat TNI/Polri melaksanakan Patroli/Razia maka kami masyarakat tidak akan menuntut denda adat karena kami menganggap masyarakat tersebut telah bersalah.

Kesepakatan ini, menurut Pudjo merupakan hal yang luar biasa, karena seluruh masyarakat telah  bersatu hati untuk tidak ada kelompok-kelompok yang mengganggu mereka.

“Tentu kami dari pihak kepolisian akan mengedepan persuasif dalam menegakkan hukum,” tandasnya. [BIN]

1916 Personil TNI di Kodam Cenderawasih Naik Pangkat

KOTA JAYAPURA - Sebanyak 1.916 orang personil TNI di lingkup Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, naik pangkat setingkat lebih tinggi, terhitung 1 Oktober 2014.

"Dari jumlah tersebut, Pamen (perwira menengah) yang naik pangkat sebanyak 34 orang, Pama (perwira pertama) 49 orang, Bintara 522 orang, Tamtama 1.193 orang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 118 orang," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan, di Jayapura, Rabu.

Fransen yang baru beberapa hari menjabat Pangdam Cenderawasih itu mengucapkan selamat kepada para prajurit TNI yang naik pangkat pada 1 Oktober 2014.

"Saya secara pribadi mengucapkan selamat. Semoga kenaikan pangkat ini mampu memberikan motivasi dan inspirasi dalam meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.

Kenaikan pangkat itu, kata Fransen, merupakan suatu dinamika organisasi yang mengandung maksud tersendiri dalam kerangka sistem dan kebijaksanaan personel TNI AD.

Kebijaksanaan tersebut diberikan kepada para prajurit yang telah teruji kualitas dan kemampuannya dalam mengemban tugas, serta salah satu wujud penghargaan atas prestasi kerja dan jerih payah yang telah dilaksanakan selama ini.

"Kenaikan pangkat tersebut juga dapat dimaknai sebagai wujud penghormatan dan kepercayaan pimpinan terhadap kapabilitas dan akseptabilitas para prajurit yang dinilai secara objektif dan transparan," katanya.

Hal itu, lanjut Fransen, tentunya harus dijawab dengan mempersembahkan karya pengabdian terbaik bagi kemajuan satuan dimanapun bertugas dan berada karena pangkat dan jabatan adalah suatu amanah yang di dalamnya terletak tanggung jawab.

"Semakin tinggi pangkat dan jabatan maka semakin tinggi pula tuntutan akan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembannya," katanya.

Fransen juga berpesan agar prajurit dan PNS Kodam Cenderawasih memelihara dan mengembangkan motivasi untuk berprestasi dan selalu ingin mempersembahkan karya terbaik bagi kemajuan TNI AD, bangsa dan negara.

"Tumbuhkan dalam diri masing-masing daya inovatif, kreatif dan daya tanggap yang dinamis, dengan dilandasi pemikiran yang berorientasi pada pencapaian tugas pokok secara optimal sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Fransen berharap, ribuan prajurit Kodam Cenderawasih untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dapat tercapai dengan baik.

"Selamat kepada para istri perwira yang ikut mendampingi suami melaksanakan Laporan Korps Raport kenaikan pangkat, saya meyakini keberhasilan yang diraih para prajurit tidak terlepas dari dukungan positif yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Hal tersebut sekaligus merupakan gambaran keharmonisan dalam rumah tangga, yang memang sudah seharusnya dipegang dan dijadian prinsip oleh setiap prajurit dalam mengarungi kehidupan sampai akhir hayat nanti," katanya.

Acara Laporan Korps Raport kenaikan pangkat itu dilangsungkan di Aula Tonny A Rompis di Makodam Cenderawasih, Bukit Polimak IV, Distrik Jayapura, Kota Jayapura, Papua.

Dalam acara itu, Rikas Hidayatullah selaku Kapendam XVII/Cenderawasih juga naik pangkat dari Letkol ke Kolonel. [ANT]

Pemalangan Jalan Mile 72 di Tembagapura Masih Berlanjut

TIMIKA (MIMIKA) - Aksi massa seribuan pekerja di kawasan tambang PT Freeport Indonesia yang berlangsung di ruas jalan mile 72 Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, masih terus berlanjut, bahkan pendemo mendirikan tenda di tengah jalan utama menuju tambang.

"Kami sudah mendirikan tendah di tengah jalan yang berlokasi dikawasan Right Camp di Mile 72, sehingga akses jalan ke pabrik dan Grasberg terputus," kata Ray Ayorbaba selaku koordinator aksi, ketika dihubungi dari Jayapura, Rabu.

Ia mengatakan, para pendemo yang seluruhnya pekerja tambang PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen agar tidak melakukan aksi pengrusakan dan menjaga semua asset milik perusahaan.

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut managemen PT Freeport Indonesia, terkait kecelakaan kerja yang menewaskan 44 orang pekerja.

Hingga saat ini tidak ada pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan baik yang terjadi di Wanagon, Botomore, hingga Grasberg, kata Ayorbaba.

Pihak managemen Freeport pun belum mau bertemu dengan pendemo.

Sementara itu, juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy dalam pesan singkat (SMS) yang diterima Antara, menyatakan penyesalannya terhadap aksi yang dilakukan para pekerja di Tembagapura itu.

"Saat ini managemen PT Freeport sedang melakukan dialog dengan para pekerja untuk mencari tahu inti permasalahan dan penyelesaiannya," kata Daisy.

Ia menambahkan, semestinya hari ini merupakan merupakan hari pertama bagi karyawan yang bekerja di tambang terbuka Grasberg kembali beraktifitas. [ANT]
eXTReMe Tracker
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS