Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Sudirman Said Minta Pemda Provinsi Papua Cari Calon Investor Smelter Terbaik

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Kamis, 05 Maret 2015 | pukul 08:02 WIT

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi Papua terkait pembangunan smelter di lokasi wilayah tambang PT Freeport Indonesia yang melibatkan investor. Sudirman Said berharap Pemda Provinsi Papua mencari calon investor terbaik dalam membangun smelter.

"Kami sudah bilang dan sarankan kepada Pemda untuk cari institusi yang bonafit dalam membangun smelter di Papua," ujar Sudirman di Jakarta, Jumat (20/02/2015).

Ia mengatakan khawatir saat kerja sama kemitraan tidak dipilih secara baik, maka bisa saja proyek strategis itu justru mangkrak dan jalan di tempat.

"Ada kekhawatiran nanti justru dapat calo. Itu artinya bisa saja Pemda yang niatnya tidak berdagang jadi diseret calo. Kan yang dirugikan justru masyarakat Papua," tutur dia.

Pemerintah menurut dia, telah mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua agar proyek nilai tambah smelter bisa terealisasi berdekatan dengan wilayah kerja tambang Papua. Ia mengharapkan pembangunan itu bisa berimplikasi positif pada ekonomi masyarakat Papua.

"Yang jelas aspirasi masyarakat Papua sudah kita penuhi. Kami berharap ini bisa berjalan lancar. Dan terpenting ini bisa mendorong ekonomi masyarakat Papua," kata dia. [Inilah]

Brimob Polda Papua Butuh 1.155 Personel Baru

MANOKWARI - Kepala Satuan Brimob Polda Papua Barat AKBP Heri Heryandi mengatakan, Polda Papua Barat membutuhkan 1.155 personel Brimob untuk mendukung tugas Polda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Brimob Polda Papua Barat baru satu detasemen yang berkedudukan di Kota Sorong dengan jumlah personel sebanyak 488 orang anggota," kata Heri Heryandi di Manokwari, Minggu (15/2/2015).

Dia mengatakan, idealnya Polda Papua Barat memiliki dua detasemen Pelopor dan satu sub detasemen Gegana dengan jumlah personel sebanyak 1.155 orang.

Oleh karena itu, Polda Papua Barat akan menambah satu detasemen Polopor dan satu sub detasemen Gegana yang ditempatkan di Kabupaten Manokwari.

Ia mengatakan, penambahan personel Brimob untuk Polda Papua Barat tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi bertahap hingga mencapai jumlah ideal 1.155 personel.

Selain penambahan personel, Satuan Brimob Polda Papua Barat juga akan membangun markas utama di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.

"Pemerintah daerah setempat sudah menyediakan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan markas utama serta tempat latihan personel Brimob Polda Papua," ujarnya.

Heri berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat mendukung tugas-tugas Brimob Polda Papua Barat.

"Karena tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, Brimob tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna," tandasnya. [Antara]

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) Tetap Laksanakan Pemberdayaan 7 Suku di Kabupaten Mimika

TIMIKA (MIMIKA) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) tetap melanjutkan pembiyaaan program pemberdayaan masyarakat lokal Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika pada 2015.

“Saya menyampaikan kepada semua penerima manfaat program LPMAK baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan bahwa LPMAK tetap mendanai program-program yang sudah berjalan selama ini, kata Sekretaris Eksekutif LPMAK Emanuel Kemong di Timika, Rabu (4/3/2015).

“Sampai dengan saat ini, kami belum menerima surat atau tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia tentang pembekuan program LPMAK,” tambahnya.

Penegasan soal komitmen LPMAK itu menyikapi terbitnya SK Bupati Mimika Nomor 359 tahun 2014 tentang penghentian sementara program LPMAK dan pembentukan tim transisi. Terkait hal itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) untuk membicarakan soal rencana pembekuan sementara waktu LPMAK.

Emanuel Kemong yang juga dimasukan dalam tim transisi LPMAK sebagai sekretaris, mengaku tidak pernah tahu-menahu tentang hal itu.
“Saya belum tahu soal tim transisi itu, apalagi kalau dikatakan saya sebagai sekretaris tim transisi. Saya tidak pernah ikut dalam rapat-rapat tim transisi itu mulai dari awal sampai terakhir karena saya sedang cuti. Bagaimana mungkin nantinya saya bisa melakukan evaluasi terhadap LPMAK, lembaga yang saya pimpin selama beberapa tahun terakhir,” jelas Emanuel.

Ia mengatakan pemberitaan media lokal di Timika soal rencana pembekuan LPMAK telah menggelisahkan banyak orang. Emanuel mengaku mendapat telefon dari pelajar dan mahasiswa peserta program beasiswa LPMAK yang jumlahnya mencapai sekitar 1.600 orang di berbagai kota studi di Indonesia. Demikian pula lembaga-lembaga mitra LPMAK dalam pengelolaan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga menanyakan hal yang sama. Keresahan serupa dialami oleh lebih dari 200 karyawan LPMAK.

Menyikapi hal tersebut, Emanuel menegaskan bahwa hingga kini PT Freeport selaku lembaga yang mengalokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat lokal tujuh suku di Kabupaten Mimika belum pernah menyatakan sikap untuk membekukan LPMAK.
“Sampai sekarang tidak ada pengumuman resmi dari PT Freeport soal pembekuan LPMAK. Malah kami telah menerima surat dari PT Freeport untuk terus membiayai program-program LPMAK pada tahun 2015. Kami sedang menyelesaikan seluruh rencana program LPMAK tahun 2015,” jelasnya.

Ia menduga keptuusan Bupati Eltinus Omaleng untuk membentuk tim transisi tersebut menjawab surat yang pernah dikirim oleh mantan pejabat Presdir PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto beberapa waktu lalu. Rozik dalam suratnya saat itu mengatakan sehubungan dengan rencana penghentian pendanaan program LPMAK maka akan ditindaklanjuti melalui sebuah proses evaluasi atas dasar kesepakatan musyawarah.

Menurut Emanuel, sesuai AD LPMAK yang dibuat tahun 2000 maka keputusan pembekuan program LPMAK harus melalui sebuah rapat luar biasa. Rapat luar biasa dilakukan jika penilaian terhadap pengelolaan keuangan LPMAK yang dilakukan oleh akuntan publik dinilai ‘no opinion’ atau tidak memberikan pendapat. Namun dalam lima tahun terakhir, akuntan publik ernest young yang mengaudit pengelolaan keuangan LPMAK memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Adapun hasil audit 2014 yang dilakukan oleh lembaga Ernest Young dan D’ Loyd belum dipublikasikan.
“Kami hanya menunggu keputusan resmi dari PT Freeport. Jika memang PT Freeport tidak lagi membiayai program-program LPMAK maka kami akan mendorong Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan rapat luar biasa,” ujarnya.

Namun, lanjut Emanuel, hingga kini PT Freeport terus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola dana kemitraan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lain di Kabupaten Mimika.

Lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport sudah beberapa kali direvisi. Awalnya sekitar tahun 1996, lembaga ini dinamakan Pengembangan Wilayah Terpadu Timika (PWT2), lalu pada 1998 berubah menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja) dan pada 2001 berubah lagi menjadi LPMAK.

Sesuai kesepakatan dengan pihak Freeport, masa waktu pendanaan satu persen berlaku 10 tahun sejak 1996-2006. Setelah periode itu, LPMAK hanya diberi perpanjangan waktu setiap lima tahun oleh PT Freeport untuk mengelola dana kemitraan yang dulunya disebut dana satu persen. Untuk periode terakhir, masa waktu pendanaan program LPMAK akan berakhir pada 2016. [Antara]

Mitha Talahatu dan Black Brothers akan Meriahkan Malam Puncak HUT Kota Jayapura

KOTA JAYAPURA – Ketua Panitia HUT Kota Jayapura ke 105 tahun, Frans Pekey menegaskan kehadiran Mitha Talahatu dan Grup Legendaris Black Brothers untuk menghibur warga Kota Jayapura dalam malam puncak acara HUT Kota yang dipusatkan di Taman Imbi, Sabtu (7/3/2015) mendatang.

“Bukan lagi dipastikan, tapi pasti akan menghibur Kota Jayapura. Ticket sudah ada dan mereka akan datang pada tanggal 6 pagi,” ujar Pekey kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2015) siang.

Diperkirakan 4 dari 6 pemain asli Black Brothers dipastikan akan hadir untuk ikut meramaikan dan bermain di grup musik yang telah 38 tahun melanglang buana ke Jakarta ataupun keluar Negeri tersebut.
“Ini kita memenuhi harapan dan keinginan masyarakat Papua. Karena itu, kita harap semua komponen masyarakat yang ada juga berperan untuk turut menjaga bersama-sama keamanan, ketertiban dan jangan sampai perayaan HUT kita ini tidak berjalan dengan sukses, damai sukacita dan bisa dinikmati,” tambahnya.

Frans Pekey mengungkapkan selain menghibur dalam perayaan HUT Kota Jayapura ini, diharapkan muncul bibit muda yang mengisi perkembangan musik, khususnya dari Papua.

Terkait dengan jumlah dana yang disiapkan, Pekey tidak menyebutkan secara detail akan tetapi APBD Kota Jayapura siapkan Rp 1 Miliar untuk dua kegiatan yaitu HUT kota Jayapura dan Pekabaran Injil.
“Saya tidak tahu pasti, tapi 1 miliar saya kira akan membengkak,” ujarnya.

Manager Black Brothers, Martinus Torip, mengatakan memastikan kehadiran para crew akan datang bersama pada tanggal 6 maret dan pulang pada 9 maret 2015.

“Yang datang personel Black Brothers resmi adalah David, Benny, Yoche dan Amri. Dua personel yang telah meninggal akan digantikan untuk mengisi kekosongan oleh beberapa beberapa personel grup dari Black Papas, Black Sweet dan Abresso,” ujarnya.

Iapun berharap agar kehadiran Black Brothers di Jayapura tidak di politisir oleh masyarakat.

“Jamannya dan dekade telah berubah saya harap kehadiran mereka tidak ada unsur politik,” tambah Torip. [Jubi]

Eltinus Omaleng Bantah Palsukan Tandatangan SK 16 Caleg DPRD Mimika

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Rabu, 04 Maret 2015 | pukul 01:31 WIT

TIMIKA (MIMIKA) – Bupati Mimika, Eltinus Omaleng membantah telah memalsukan tandatangan SK Nomor 16 a terkait penetapan caleg terpilih DPRD Mimika. Menurutnya tanda tangan tersebut benar ketua KPUD Mimika.

“SK 16 a murni ditandatangan oleh Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong ketika pleno penetapan di Gedung Eme Neme Yauware pada tanggal 29 April 2014 dan dihadiri semua Muspida. Tetapi saat melihat ada hal yang aneh, Ketua KPUD sedikit marah, lalu membawa semua surat, akan tetapi sebagian surat yang telah ditandatangan masih berada di meja dan diamankan oleh Komisioner KPUD Mimika,” ujar Bupati Omaleng, dalam keterangan di Rumah Negara di SP3, sebelum ke Jayapura untuk memenuhi panggilan Polda Papua.

Ditegaskan, jika dirinya yang memalsukan, sementara dalam surat ada tanda tangan basah dan cap basah, sehingga bagaimana mungkin ia mengambil cap KPUD Mimika.

“Saya tidak ada kepentingan dengan SK tersebut, apalagi menyimpan, jadi saya bukan yang menyimpan surat tersebut, melainkan surat tersebut diperoleh dari Komisioner KPUD Mimika,” kata Bupati Omaleng.

Terkait laporan ke Polda Papua, Bupati Eltinus Omaleng mengaku siap memenuhi panggilan. “Saya juga akan sampaikan ke Polda Papua, apa yang sebenarnya,” tuturnya.

Eltinus Omaleng menuturkan, ia tidak bermaksud menghambat pelantikan, melainkan akan mendorong proses pelantikan secepatnya, sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya berharap adanya keputusan yang terbaik dari pihak Polda Papua, sehingga masalah ini bisa selesai dan pelantikan berjalan, karena Pemerintah daerah sangat membutuhkan DPRD Mimika dalam pengawasan dan dukungan pembangunan secara menyeluruh, apalagi Pembangunan Smelter nantinya serta berbagai kebijakan yang perlu adanya kerjasama dengan pihak DPRD,” tandasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua KPUD Mimika Yohanes Kemong, mengatakan dirinya telah melaporkan Bupati Mimika ke Polda Papua terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang tertera pada Surat Keputusan (SK) KPUD Mimika Nomor 16a.

“Dalam SK 16a itu, saya tidak tanda tangan, tapi Bupati sudah pengajuan ke Gubernur dengan menggunakan SK itu. Di dalam SK itu ada tanda tangan Ketua KPU Mimika. Nah, ini yang saya tidak pernah tanda tangan, makanya dugaan pemalsuan tanda tangan ini yang saya laporkan ke Polda. Hari ini (Jumat) sudah saya laporkan,” jelas Kemong.

Laporan Polisi itu bernomor : TBL/21/II/2015/SPKT Polda Papua. Sedangkan nomor laporan polisi (LP) adalah LP/36/II/2015/SPKT Polda Papua tertanggal 27 Februari 2015, yang melaporkan Yohanes Kemong dengan sis pengaduan adalah pemalsuan tanda tangan pada SK 16a yang diduga dilakukan oleh Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika. [Jubi]

DPRP Desak Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo dan Mimika Percepat Pengesahan Legislator Terpilih

KOTA JAYAPURA - Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM, mendesak pemerintah tiga kabupaten di Papua yang belum melantik anggota DPRD terpilih segera mempercepat pengesahan para legislator di daerah mereka.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolly Wonne mengatakan, tiga kabupaten yang belum melakukan pelantikan yakni Intan Jaya, Yahukimo, dan Mimika. Menurutnya, kondisi itu jangan sampai berlarut – larut dan menimbulkan polemik di masyarakat.

“Jangan sampai terjadi hal-hal tak diinginkan. Ini rawan gesekan di masyarakat. Saya minta kepada pemerintah kabupaten itu, mempercepat prosesnya. Pemkab dan pihak terkait lainnya harus tundak pada putusan MK lalu. Sengketa Pileg sudah selesai, saatnya membangun daerah, agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal,” kata Tolly Wonne, Selasa (3/3/2015).

Katanya, pihaknya bersyukur, tujuh dari 10 kabupaten yang pelantikan anggota DPRD nya sempat molor, kini sudah tak ada masalah lagi. Termasuk Kabupaten Tolikara.  Meski itu wilayah rawan, namun pelantikan berjalan aman dan terkendali.

“Saya bersyukur kepada Tuhan karena semua berjalan tanpa hambatan. Saya juga berterimakasi kepada semua pihak, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam yang membantu proses pelantikan sehingga berjalan baik,” ucapnya.

Dikatakan, semua itu tergantung pimpinan di daerah. Jika tak serius, akan menciptakan situasi tak kondusif di masyarakat. Pihaknya juga berterimakasih kepada para bupati, KPUD, dan Panwasalu di daerah, yang sudah berkomitmen melakukan pelantikan.

“Jadi kami harap yang tiga kabupaten itu juga DPRD nya segera dilantik.  Kalau semakin lama, akan memperkeruh suasana. Kami  tak mau ada konflik di masyarakat,” katanya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau berharap, kisruh pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Mimika, tak menimbulkan pergesekan di masyarakat. Katanya, jangan sampai karena kepentingan politik, masyarakat jadi korban. [Jubi]

Yunus Matuan Jabat Kepala Dinas Kehutanan Jayawijaya Gantikkan Jhon Way

WAMENA (JAYAWIJAYA) – Jabatan kepala dinas kehutanan Kabupaten Jayawijaya diserahterimakan dari pejabat lama Jhon Way kepada pejabat baru Yunus Matuan, Selasa (3/3/2015) disaksikan langsung oleh Sekda Jayawijaya, Yohanis Walilo di Aula dinas kehutanan.

Sekda Jayawijaya, Yohanis Walilo kepada wartawan usai sertijab mengatakan, sertijab yang dilakukan di lingkungan dinas kehutanan Jayawijaya merupakan sesuatu hal yang baik sesuai mekanisme yang ada.

“Sesuai mekanisme itu, pejabat lama harus menyerahkan aset dan juga berita acara serah terima dengan demikian pejabat yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala dinas yang baru sesuai dengan tupoksinya,” ujar Sekda.

Selain itu Sekda juga menghimbau kepada pejabat baru agar harus mampu merangkul seluruh staf, untuk meningkatkan kerja sama dan dapat saling mendukung dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi di dinas kehutanan, dalam upaya melakukan pendekatan dan pelayanannya kepada masyarakat di
Jayawijaya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya Yunus Matuan, mengaku siap melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan.

Pada kesempatan serah terima jabatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya telah mengajukan usulan ke Sekda Jayawijaya mengenai pembangunan kantor baru PTTN, KPHL dan Agro dan penggunaan kantor yang lama.
Lebih jauh dikatakan, sebagai kepala dinas dirinya akan mengutamakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya pada dinas kehutanan Kabupaten Jayawijaya agar setiap pegawai dapat mengembangakan profesionalisme kinerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. [Jubi]
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS