Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Pemprov Papua Belum Patuhi Larangan Rapat di Hotel

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Kamis, 18 Desember 2014 | pukul 17:16 WIT

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua belum mematuhi larangan rapat di hotel, karena selain aturan pelaksanaannya belum ada, juga menghadapi keterbatasan ruangan milik negara.

"Larangan rapat di hotel itu kebijakan pusat, kami belum ada aturan pelaksanaannya atau belum ada referensi yang kuat, baru surat edaran yang belum ada tindak lanjutnya," kata Sekretaris daerah (Sekda) Papua Herry Dosinaen, usai upacara peringatan HUT ke-43 Korpri, di Jayapura, Selasa.

Herry mengemukakan hal itu ketika menanggapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 terkait larangan rapat di hotel.

Larangan tersebut mulai berlaku 1 Desember 2014, atau beberapa hari setelah surat edaran itu diterbitkan.

"Kita lihat saja situasi dan kondisinya, saya khawatir larangan itu hanya pernyataan elit politik ketika melihat masalah kontemporer, tidak lihat secara komprehensif," ujar Herry.

Menurut dia, jika Pemprov Papua mengundang pejabat dari 29 kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia itu untuk menggelar rapat koordinasi, maka akan kesulitan merealisasikan rapat koordinasi itu jika harus menggunakan fasilitas negara.

Fasilitas negara di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, belum memadai, sehingga selama ini rapat koordinasi akbar itu digelar di aula hotel.

"Makanya lihat sikonnya, kalau rapat koordinasi kami undang semua kabupaten/kota tentu tidak bisa di fasilitas pemerintah, dan akhirnya pakai hotel juga," ujarnya.

Herry mengakui, sementara ini Pemprov Papua masih tetap mengutamakan prinsip pengelolaan anggaran yang tepat guna, dan tepat sasaran, serta akuntabel.

"Yang penting semua terstruktur dan terencaana dengan baik, serta muara `output` dan `outcome` yang baik pula, tidak ada pemborosan uang negara," ujarnya. [Antara]

Benny Giay Minta Pihak-pihak Tertentu Hentikan Upaya Adu Domba GKIP

KOTA JAYAPURA - Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua (GKIP), Pendeta Benny Giay meminta pihak-pihak tertentu menghentikan upaya-upaya busuk yang sedang dilakukan pihak tertentu untuk menghentikan perjuangan GKIP atas nama umatnya.

Hal itu dikatakan Benny Giay menyusul adanya pemasangan dua buah spanduk berukuran 3x4 yang dipasang di dua lokasi yang berbeda. Satu spanduk dipasang di depan gapura kampus Uncen, sementara satu lagi terpasang di taman Mesran, Jayapura kota.

Spanduk tersebut bertulisan "Sinode Kingmi Papua mendukung kedatangan presiden Joko Widodo pada Natal Nasional di tanah Papua dengan suka cita dan mendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe membangun Papua melalui Otonomi Khusus untuk kesejahteraan bagi orang Papua" yang dinilainya terbentang sejak Selasa (16/12/2014) lalu.

"Kedua spanduk ini dibuat oleh pihak yang memaksakan Natal Nasional bersama Presiden Jokowi di tanah Papua," kata Pdt. Benny Giay dalam akun facebook pribadinya.

Benny menilai upaya tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan ketua Sinode Kingmi serta pengurusnya agar umat Tuhan di tanah Papua ikut menyambut Presiden Jokowi menggelar Natal Nasinal di Jayapura tanggal 27 Desmber 2014 mendatang.

Giay menekankan sikap pihaknya sudah jelas di mana pada Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua mengeluarkan seruan moralnya melalui jumpa pers beberapa waktu lalu. "Dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Natal di Papua".

Menurutnya, kedatangan Jokowi untuk merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. "Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar, damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua," Lanjut Giay.

Jadi, tulis Giyai, "Hentikan segala cara yang dibuat oleh pihak-pihak yang memaksakan Natal bersama nasional di Papua dengan segala macam cara berupa spanduk yang bertuliskan Sinode Kingmi mendukung "Gubernur Papua, Lukas Enembe membangun Papua melalui otsuslah. Dukung Kedatangan Jokowi jokowi ikut natal nasional lah.ini upaya-upaya busuk yang dibuat oleh pihak tertentu," tulis pendeta Benny Giay. [MajalahSelangkah]

Sidang Pra Paripurna DPRD Kabupaten Tolikara Berlangsung Ricuh

ENTROP (KOTA JAYAPURA) - Sidang pra paripurna DPRD Kabupaten Tolikara yang yang digelar di Hotel Sahid, Selasa (16/12/2014) siang berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi setelah salah satu anggota DPRD terpilih tidak terima ditegur karena masuk dalam ruang sidang. Akibat kejadian itu sidang sempat tertunda.

Ketua II DPRD Tolikara, Mesak Kogoya mengatakan, keribuatan itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIT. “Keributan itu dipicu masalah sepele, karena yang bersangkutan (Yotam,red) tidak terima ditegur, lantaran masuk ke ruang rapat pra-paripurna dan menyantap makanan yang disediakan pihak Hotel Sahid Jayapura untuk para anggota DPRD Tolikara,” ucap Ketua II DPRD Tolikara, Mesak Kogoya kepada wartawan, Selasa (16/12/2014).

Mesak mengatakan sebelum, pihakya sudah menyampaikan bahwa rapat tersebut dikhususkan bagi anggota DPRD Tolikara yang masih aktif atau menjabat sehingga anggota DPRD Tolikara terpilih dilarang masuk.

“Waktu itu saya ada di kamar dan keluar pukul 13.00 WIT. Saya kaget melihat Yotam bersama saudara-saudaranya ada makan, sedangkan anggota dewan belum ada yang makan. Lalu saya sampaikan selain anggota dewan, tidak boleh ada yang masuk. Tapi Yotam malah marah dan mengatai saya bodoh dan tidak tahu aturan didepan umum,” ujarnya.

Saat itu, Mesak menjelaskan, dirinya sudah menyampaikan secara baik-baik kepadanya yang bersangkutan agar bersikap sopan. Namun justru dirinya hingga mengenai pintu keluar disertai ucapan kasar.

“Saya sebagai tokoh masyarakat tersinggung atas sikap dia dan saudara-saudaranya, apabila sudah membawa sikap kasar yang biasa dilakukan di Tolikara ke Jayapura,” ujarnya.

”Maksudnya apa mengganggu rapat kami. Rapat ini untuk memperjuangkan dana Rp 300 Miliar agar tidak dikembalikan, sebab kalau sampai lewat 31 Desember, kami terkena Diss dan harus mengembalikan anggaran itu, sementara anggaran ini sangat dibutuhkan untuk membangun Tolikara,” tambahnya.

Mesak mengakui telah mengadukan peristiwa ini ke Polda Papua untuk meluruskan kekacauan di ruang rapat sidang pra-paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Tolikara, dr. Nikodemus Kogoya menyesali insiden keributan didalam ruang rapat sidang pra-paripurna yang dilakukan oleh ulah oknum-oknum yang mengaku sebagai anggota DPRD Tolikara.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat Tolikara agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis.

DPRD Tolikara, kata dr Nikodemus, akan terus memperjuangkan sidang Paripurna untuk menyelamatkan anggaran milik Pemerintah Kabupaten Tolikara, yang menjadi tanggung jawab anggota DPRD Tolikara yang lama.

“Masyarakat harus tahu,sidang ini untuk mengamankan anggaran agar jangan sampai kena Diss per 31 Desember. Sebab kalau tidak dana Rp 300 Miliar bisa-bisa dikembalikan, nah ini masih tanggung jawab kami, kalau temen-temen nanti dapat giliran, hingga menunggu dilantik dulu,” terang dia.

dr. Nikodemus menyayangkansikap kader generasi muda di Tolikara, menyusul sikap Yotam Wenda, yang tak lain Ketua KNPI Tolikara. DPRD Tolikara merasa terpukul sikap tersebut, sehingga mengadukan masalah itu ke Mapolda Papua.

“Apa yang mau dia kasih contoh untuk generasi ke depan di Tolikara, kalau sikapnya begitu. Kami sangat terpukul, supaya diluruhkan dan orang-orang yang mengaku anggota dewan harus mengetahui aturan, hukum dan undang-undang,” tandasnya.

Sebenarnya, kata dia, mereka (Yotam Wenda,cs ) terkena pasal atas tindakan di ruang rapat sidang pra paripurna. Namun, pihaknya bersama rekan-rekan DPRD Tolikara hanya ingin memberikan pembelajaran, agar tidak terulang kembali masalah seperti ini.

Polda Papua, kata dr.Nikodemus juga sudah memanggil para pihak-pihak yang terlibat keributan, termasuk dari pihak yang mengaku sebagai anggota DPRD Tolikara. Mereka yakni, Yotam Wenda, Teletius Walengga, Toni Jikwa dan Widua Jikwa.

“Polda akan memediasi kita, mereka yang mengaku anggota DPRD baru dan DPRD lama akan duduk bersama. Polda juga memanggil pihak-pihak yang terlibat keributan dan besok, Rabu (17/12) hari ini akan berkumpul di Polda untuk meluruskan keributan ini dan memberi pembelajaran, agar kedepan tidak terulang kembali,” tegas dia. [PapuaPos]

Kator Bupati dan DPRD Kabupaten Maybrat Dibakar Massa Pendukung Paskalis Baru

KOTA JAYAPURA – Kantor Bupati Kabupaten Maybrat dan DPRD dibakar massa pendukung Paskalis Baru,Senin (15/12) massa pendukung Paskalis Baru yang meninggal dunia setelah enam bulan menjalani perawatan medis di Jakarta.

Aksi pembakaran terhadap dua kantor milik tersebut, membuat kantor bupati rata dengan tanah. Sedang kantor DPRD menyisahkan setengah  saja.

“Kami  menduga pembakaran itu disebabkan kekesalan massa pendukung Almarhum Paskalis Baru, terhadap Pemerintah Kabupaten Maybrat yang terkesan tidak peduli dengan kondisi salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Maybrat yang meninggal di Jakarta," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono di Mapolda Papua, Selasa (17/12/2014).

”Jadi memang perlu sekali pemahaman, karena karakter masyarakat Maybrat yang cukup keras dan hukum adat yang keras pula," tambahnya.

Menurut Kabid Humas, pembakaran kantor bupati dan DPRD tersebut dilakukan dengan cara menyiram bahan bakar minyak jenis bensin dan minyak tanah oleh puluhan masyarakat dari dua Kampung pendukung Paskalis Baru.

Namun, sebelum itu, massa dari Kampung Awasih dan Kamuke yang berjumlah kurang lebih 30 orang itu berkumpul di Kamuke kemudian menuju kearah kota.

"Selain membawa bensin dan minyak tanah masyarakat juga membawa senjata tradisional, seperti parang, panah dan tombak," katanya.

Jumlah massa mencapai puluhan dengan menenteng senjata taja membuat aparat Polsek Aifat yang berjumlah 14 personel dan 12 petugas Koramil Aifat tidak bisa berbuat apa-apa. Upaya persuasif tidak mampu meredam emosi massa yang sudah mencapai puncak hingga akhirnya massa membakar kedua kantor tersebut.

Kabid Humas mengatakan, jajaran Kepolisian Resor Sorong Selatan telah mengamankan empat orang warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran Kantor Bupati dan DPRD Maybrat. "Mereka itu, adalah Oktovianus, Andarias, Fransiskus dan Ronald," katanya.

Kabid Humas menyampaikan, pascapembakaran itu, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Alexander Lauw telah mendatangi lokasi kejadian guna meredam emosi masyarakat. "Sementara ini, polisi telah meningkatkan status siaga di wilayah Kabupaten Maybrat. Pak Kapolres Sorong Selatan juga sudah datangi TKP," katanya.

Kabid Humas mengimbau kepada masyarakat luas di Papua Barat agar tidak main hakim sendiri, seperti yang terjadi di Maybrat. "Itu tindakan yang emosional, merugikan semua pihak dan agama pun melarang. Ada baiknya kita tidak main hakim sendiri, jika ada persoalan diupayakan menempuh jalur hukum atau mediasi, agar semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan aman," imbaunya.

Yesaya Buinei Jalani Sidang Korupsi Dana Hibah Pemilukada Waropen Sebesar Rp 3 Miliar

KOTA JAYAPURA- Bupati Waropen DR.Drs Yesaya Buinei, MM yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilukada Kabupaten Waropen tahun 2010 sebesar Rp3 Miliar mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Selasa (16/12/2014).

Sidang perdana yang dipimpin majelis hakim yang dipimpin Marthinus Balla, SH dengan dua anggota hakim Maturbong, SH, MH dan Bernard Akasian, SH, mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penunut umum (JPU) Kejari Serui Benony Kombado, SH, MH.

Dalam dakwaannya, JPU mendakwa Bupati Waropen dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat ke1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2011 menggantikan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain Bupati Waropen, dalam kasus yang sama ini dan di ruang sidang yang sama pula, majelis hakim juga menyidangkan mantan ketua KPUD Waropen Melia Wonatory, SH.MH dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen Paulus Hanan.

Setelah sidang pembacaan surat dakwaan oleh JPU, sidang akhirnya ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda penyampaian pembelaan tim penasehat hukum terdakwa.  

Seperti diketahui, Bupati Waropen, Yesaya Buinay, ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Serui,  sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat senilai Rp3 miliar.

Penetapan Bupati Bunay sebagai tersangka itu, disebabkan pengalokasian dan pencairan dana yang tidak sesuai prosedur.Bahkan, pencairan dilakukan setelah mantan Ketua KPU Waropen yang dipecat, Melina Wonatorey, meminta tambahan dana sebesar Rp3 miliar ke Pemda Waropen, padahal proses Pilkada 2010 yang menghabiskan dana sebesar Rp 6 miliar sudah selesai digelar.

Dana sebesar Rp 3 miliar itu, kemudian dicairkan hanya melalui perintah lisan dari Bupati Buinay tanpa adanya izin prinsip dari DPRD Waropen.[PapuaPos]

Wahana Bermain Water Park di Papua Trade Centre (PTC) Entrop Makan Korban

ENTROP (KOTA JAYAPURA) - Seorang pelajar bernama, Ardiansyah (13) ditemukan tewas di wahana bermain Water Park kompleks PTC Entrop, Minggu (14/12/2014) siang. Di tubuh korban ditemukan luka lebam dari atas pusar hingga dada.

Kapolsek Jayapura Selatan, Komisaris Polisi Yuvenalis Takamully ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian itu. Hanya saja, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematian pelajar berusia 13 tahun tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan luka lebam pada dada korban,” ucapnya.

Kapolsek menjelaskan, kejadian ini bermula adanya laporan orang tenggelam  di Water Park milik Bintang Mas, sekitar pukul 13.15 WIT. Setibanya di TKP,  petugas mendapati korban sudah berada posisi telungkup di lantai kolam.

“Jadi saat itu, anggota datang,namun  korban sudah ditolong dan diletakkan dipinggir kolam. Dengan kondisi sudah tidak bernyawa, makanya anggota langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk memastikannya,” jelas Kapolsek.

Menurut Kapolsek, Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditubuh korban, ditemukan luka lebam dari atas pusar sampai dada korban.  Namun, hasil pemeriksaan dari luar tersebut tidak bisa menjadi acuan untuk menarik kesimpulan penyebab kematian korban.

Sampai dengan saat ini, kata Kapolsek, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedua orang tua korban dan keluarganya untuk proses otopsi, namun mereka menolak.

“Kami dari pihak kepolisian menghendaki jenasah korban di otopsi untuk mengetahui secara medis penyebab kematian. Kalau hanya berdasarkan pemeriksaan luar, tidak bisa disimpulkan penyebab kematiannya. Kami sudah meminta pihak keluarga membuat pernyataan penolakan otopsi, sehinga ke-depannya tidak menjadi masalah,” tegasnya.

Kapolsek menegaskan, saat ini pihaknya masih memintai keterangan tiga orang saksi, termasuk orang yang kali pertama memberikan pertolongan terhadap korban. Manager Water Park atas nama Waruf juga dimintai keterangan terkait peristiwa itu.

“Kami masih mencari informasi terhadap saksi-saksi yang mengenal korban disekitar kejadian. Kami juga tengah memintai keterangan tiga orang saksi, baik Manager Water Park maupun saksi yang memberikan pertolongan pertama terhadap korban. Ada 3 orang saksi saat ini,” jelasnya.

Dari Informasi Manager Water Park, jelas Kapolsek, Water Park belum dibuka untuk umum, melainkan hanya dikhususkan untuk para karyawan Bintang Mas. Namun, diakui Kapolsek, saat kejadian banyak keluarga karyawan Bintang Mas yang mandi disekitar lokasi.

“Jadi sejauh mana, kita akan telusuri lagi. Yang jelas, saat kejadian memang ramai orang mandi, hanya korban dengan siapa, masih kita telusuri. Nah memang ibu kandung tengah jualan di area Water Park,” ungkap dia.

Menurut penuturan saksi yang kali pertama memberikan pertolongan, Muhammad Rifai, papar Kapolsek,  korban ditemukan berada didasar kolam sedalam 1 meter. Saat ditemukan korban dalam posisi telungkup didasar kolam.

 “Kolamnya sedalam 1 meter, nah pada saat itu saksi sempat memberikan pertolongan dengan memompa dada korban, namun tidak ada air yang keluar dari mulutnya. Kondisi perut juga tidak kembung, ini yang masih kami dalami lagi,” tandasnya.[PapuaPos]

Orang Muda di Mimika Rentan Tertular HIV-AIDS

TIMIKA (MIMIKA) - Pegiat masalah HIV-AIDS di Mimika, Pastor Bert Hogenboorn OFM menilai bahwa kalangan orang muda di wilayah itu sangat rentan tertular kasus HIV-AIDS.

Pastor Bert mengatakan dari 4.072 kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) di Timika sejak 1996 hingga September 2014, sekitar dua persen diantaranya menimpa orang muda.

Jumlah orang muda Mimika yang tertular HIV-AIDS, katanya, masih akan terus bertambah mengingat jika tidak mampu mengendalikan diri dari pola hidup tidak sehat seperti berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan lainnya.

"Untuk orang muda tetap berbahaya karena jumlah infeksi menular HIV-AIDS masih terus bertambah di kalangan masyarakat. Apalagi pemeriksaan HIV-AIDS harus atas persetujuan atau atas permintaan yang bersangkutan alias sukarela, tidak boleh dipaksakan," ujar Pastor Bert di Timika, Minggu (14/12/2014).

"Kalau jumlah angka komulatif yang tercatat sudah sebesar itu, apalagi jumlah riil kasus di masyarakat mengingat angka yang terdaftar hanya sebagian dari jumlah yang sebenarnya," tambah Ketua Yayasan Peduli AIDS Timika (YPAT) itu.

Menurut dia, YPAT selama ini berkecimpung dalam upaya menyadarkan generasi muda tentang bahaya HIV-AIDS dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

Melalui wadah Pemuda Indonesia Lawan AIDS (PILA) yang dibentuk YPAT, para pemuda dari berbagai usia mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak dan menyadarkan rekan-rekan sebaya mereka soal epidemi HIV-AIDS di Mimika.

Rohaniawan asal Belanda yang sudah berpuluh-puluh tahun bertugas di Papua itu berharap Pemkab Mimika mencontohi Kabupaten Merauke dalam upaya menanggulangi masalah HIV-AIDS.

Pasalnya, beberapa tahun silam Merauke merupakan daerah dengan jumlah kasus HIV-AIDS tertinggi di Papua. Namun karena adanya upaya yang sungguh-sungguh dengan dukungan dari semua pihak di wilayah itu, angka penularan HIV-AIDS di Merauke menurun drastis.

Saat ini jumlah kasus HIV-AIDS terbanyak di Papua ditemukan di Kabupaten Jayawijaya dan Mimika.

Pertumbuhan kasus HIV-AIDS di Mimika sangat cepat dalam kurun waktu 18 tahun terakhir sejak kasus tersebut ditemukan pertama kali pada 1996 pada seorang Wanita Pekerja Seks di Lokalisasi Kilometer 10, Kampung Kadun Jaya, Distrik Mimika Timur.

Sekretaris KPA Mimika, Reynold Ubra beberapa waktu lalu mengatakan upaya penanggulangan masalah HIV-AIDS di Mimika semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Salah satu tolor ukurnya yaitu standar pelayanan minimal HIV pada penduduk yang saat ini sekitar 2 persen, padahal pada 2010 mencapai 20 persen.

Kemudian besaran prevelensi pada populasi kunci WPS turun dari 20 persen pada 2010 dan saat ini tinggal 3 persen dan prevelensi kasus HIV pada ibu hamil turun dari 3 persen pada 2010 menjadi 1 persen pada Oktober 2014.

Menurut Reynold, terbitnya Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Mimika juga memberi efek yang sangat besar terhadap menurunnya jumlah temuan kasus baru HIV terutama pada kelompok populasi kunci.

Dari hasil survei yang dilakukan dalam enam bulan terakhir, tidak ditemukan kasus civilis, GO dan kasus-kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya pada kelompok tersebut. Demikianpun dengan kampanye pemakaian kondom meningkat secara signifikan pada kelompok berisiko di lokalisasi yaitu dari sekitar 55 persen pada 2010 menjadi 95 persen pada Oktober 2014.

KPA Mimika juga melakukan survei dan VCT pada WPS yang berprofesi sebagai tukang pijat dan pramuria bar pada awal September 2014 dimana tidak ditemukan orang yang terinfeksi kasus HIV.

Dari target sebanyak 25 ribu orang yang melakukan VCT, hingga Oktober 2014 sudah tercatat lebih dari 31 ribu warga Timika yang mengikuti program VCT dengan temuan kasus HIV hanya sekitar 1 persen.

"Ini indikasi bahwa kita harus kuat dalam memberikan dukungan kepada orang-orang yang terinfeksi terutama pada stadium AIDS supaya bisa mengonsumsi obat secara teratur dan menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman," ujarnya.

Ia menambahkan, "Kita harus lebih gencar lagi dalam kegiatan promosi pemakaian kondom jika melakukan hubungan seks dengan kelompok berisiko, bagaimana setia pada pasangan. Ini terus kita kampanyekan karena jalur penularan HIV masih sama yaitu melalui hubungan seksual," kata Reynold.[Antara]
eXTReMe Tracker
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS