Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Michael Manufandu Nilai RUU Otsus Plus Papua Terganjal Akibat Konsep Negara Federal

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Selasa, 21 Oktober 2014 | pukul 10:16 WIT

TIMIKA (MIMIKA) - Masih terganjalnya pengesahan RUU Otsus Plus Papua di Pusat, ditengarai karena materi dari RUU Plus tersebut tidak sesuai  konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sinyalemen itu seperti diungkapkan Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Kolombia, 

Michael Manufandu, Tokoh Papua ini  menilai materi Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Papua yang diajukan Pemprov Papua ke Komisi II DPR RI  tidak sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI)  karena mengarahkan Papua menjadi sebuah daerah federal.

“Saya kira kalau materinya merongrong negara kesatuan, sudah tentu akan terganjal di pusat karena Indonesia bukan negara federal. Kalau nanti RUU Otsus Plus Papua itu disetujui Pemerintah Pusat,  maka pasti ke depan daerah lain juga akan meminta yang sama,” kata Michael Manufandu di Timika, Jumat (17/10).

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi II DPR RI nantinya pasti akan melakukan evaluasi total terhadap materi RUU Otsus Plus Papua yang diperjuangkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe bersama para bupati/walikota di Provinsi Papua itu.

Hal itu terjadi lantaran ada banyak materi RUU Otsus Plus Papua yang terkesan multi tafsir dan mengganggu kepentingan nasional. “Saya kira ada banyak pasal dalam RUU Otsus Plus Papua itu yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Karena itu pengesahan RUU tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujar mantan Dubes RI untuk Kolombia itu.

Ia mengatakan,  penyusunan sebuah RUU memerlukan pengkajian secara mendalam dari berbagai aspek, termasuk dari sisi tata bahasa.

“Harus hati-hati menggunakan bahasa agar tidak menimbulkan multi tafsir. Saya berharap tim Kemendagri, tim Pemprov Papua dan tim Pemprov Papua Barat agar melakukan sinkronisasi materi RUU Otsus Plus Papua sehingga nantinya UU itu bisa diterima semua pihak,” ujar Michael Manufandu.

RUU Otsus Plus Papua merupakan perubahan terhadap UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jika UU Nomor 21 tahun 2001 hanya memuat 24 BAB dengan 79 pasal, maka RUU Otsus Plus Papua berisi 51 BAB dengan 369 pasal.

Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu mengatakan RUU Otonomi Khusus Pemerintahan di Tanah Papua yang telah diajukan ke Komisi II DPR RI sudah mengakomodasi kepentingan soal hak-hak pengelolaan sumber daya alam yang selama ini sebagian besar disetor ke pusat agar dikembalikan menjadi penerimaan Pemprov Papua.

“Harapan kita segala kekayaan alam yang dikelola di bumi Papua termasuk Freeport, kekayaan alam di laut, hutan dan lain-lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua,” kata Lukas Enembe usai melantik Bupati-Wakil Bupati Mimika, Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang di Timika awal September lalu. [BPC]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung Beberkan Hasil Investigasi Kecelakaan Freeport

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Senin, 20 Oktober 2014 | pukul 03:02 WIT

JAKARTA - Berselang 2 pekan pasca insiden kecelakaan di kawasan tambang PT Freeport Indonesia, Papua, hari ini pemerintah mengungkapkan hasil investigasinya. Disimpulkan kecelakaan tambang yang terjadi di Freeport dua kali berturut-turut bukan karena faktor kesengajaan atau sabotase.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan pemerintah sudah melakukan investigasi melalui tim pemerintah pasca kejadian tersebut. Pada waktu itu, pemerintah memutuskan menghentikan kegiatan tambang Freeport sebelum ada hasil investigasi keluar.

"Hasil dari investigasi itu menyatakan itu murni kecelakaan. Tidak ada sabotase dan kesengajaan. Itu sifatnya kecelakaan. Tentu ada rekomendasi dan langkah-langkah," kata pria yang disapa CT ini, di Istana Negara, Senin (13/10/2014)

Pada kesempatan ini, CT tak menjelaskan soal kapan kegiatan tambang Freeport kembali beroperasi, setelah terhenti hampir lebih dari dua pekan.

Pada Sabtu lalu (27/9/2014), insiden kecelakaan terjadi pada tambang emas terbuka PT Freeport Indonesia di Papua dan menelan 4 korban jiwa. Sebelumnya pada 12 September 2014, tambang ini juga mengalami insiden yang menelan 1 korban jiwa, namun di tambang bawah tanah.‬ [DTC]

2 Mahasiswa Papua di Tondano Tewas Dibacok Orang Tidak Dikenal

MANADO (SULUT) - Seorang mahasiswa Papua, Petius Tabuni, meninggal karena dibunuh pada Minggu (19/10/14) di Kota Tondano, Sulawesi Utara, pukul 03.00 subuh. Pelaku pembunuhan tidak diketahui.

Petius meninggal di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Diketahui, ia kuliah di Politeknik Negeri Manado.

Sementara itu ada 5 orang Papua lainnya luka-luka dan  dirujuk ke rumah sakit terdekat.

"Saat ini, keadaan kami di Manado tidak aman sekali. Kami bahkan takut keluar dari asrama," jelas seorang mahasiswa dari Manado kepada majalahselangkah.com siang ini.

Kejadian bermula ketika mahasiswa Unima asal Papua, Sabtu malam (18/10/2014) menggelar acara pesta syukuran wisuda di Asrama Mahasiswa di Kelurahan Tataaran Patar Minahasa.

Korban dikabarkan dalam kondisi mabuk, ke luar. Kira-kira pukul 03.00 subuh, ia menelpon kakak dan teman-temannya bahwa ia diserang. Ketika sekitar 5 orang temannya datang ke tempat kejadian, korban sudah terlentang tak bernyawa.

Belum sempat mereka memarkir motor, mereka diserang orang-orang yang telah diaga di sekitar. Kelima orang itu yang mengalami luka-luka Seorang dari lima orang itu, yang telah menyelesaikan S2 dikabarkan meninggal dari rumah sakit.

Dikabarkan, puluhan mahasiswa Papua di Tondano sedang terjebak di kos dan di tempat tinggal mereka. Mereka tak berani ke luar, bahkan dengan mobil sewaan. Karena di sana, ada informasi beredar, para pelaku masih siaga mencari orang Papua untuk dibunuh juga. [MJS]

Presiden Jokowi Diminta Bentuk Kementrian Koordinator Pembangunan Khusus Papua

KOTA JAYAPURA - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan dan diharapkan bisa membentuk Kementrian Koordinator Pembangunan Khusus Papua setelah dilantik pada Senin (20/10) pekan depan.

"Pada 20 Agustus 2014, saat bertemu dengan Pak Jokowi saya menyarankan agar ada Menko Pembangunan Khusus Papua," kata Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku di Jayapura, Sabtu.

Pembentukan Menko Pembangunan Khusus Papua itu diharapkan bisa membantu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam melaksanakan koordinasi dengan para kepala daerah, baik dari tingkat gubernur, bupati dan wali kota.

"Menko itu nantinya bisa berkedudukan di Papua atau Papua Barat, sehingga para gubernur, bupati dan wali kota tidak menghabiskan uang rakyat untuk biaya konsultasi ke Jakarta, mereka cukup lakukan di sini. Hanya hal yang penting saja, mereka bisa ke Jakarta, tapi kalau tidak penting cukup bertemu dengan Menko itu," katanya.

Selain itu, mantan Ketua GKI Klasis Mamberamo Raya itu mengharapkan agar Joko Widodo tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah kelompok orang yang dipercayai guna meneruskan gaya blusukannya di tengah masyarakat.

"Beliau tetap harus mempercayai adanya 'networking', kelompok-kelompok orang yang dipercayai yang bisa melanjutkan sikap blusukan, kebiasan turun ke rakyat, tidak boleh saja ada di Jakarta. Tapi blusukan itu sudah menjadi bagian dari dirinya lewat kelompok-kelompok yang dia percayai," katanya.

Joko Widodo yang pernah memimpin Kota Solo dan DKI Jakarta itu juga diharapkan bisa memberikan ruang kepada sikap toleransi antar umat beragama dan mendukung Papua Tanah Damai.

"Saya bersama seluruh pimpinan agama dan pimpinan gereja-gereja di Tanah Papua juga secara khusus pimpinan sinode GKI di Tanah Papua, dengan seluruh warga jemaat memberi doa restu dan memberi dukungan penuh kepada kepemimpinan presiden terpilih Jokowi dan bapak wakil presiden Jusuf Kalla," katanya.

Pada Jumat (17/10), tim transisi presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan nama-nama itu diserahkan oleh Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarmo dan Deputi Transisi Kristyanto yang diterima oleh Juru Bicara KPK Johan Budi SP berserta tim dari KPK.

Diketahui ada 33 kementrian dengan empat menteri koordinator, dimana komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatara belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang profesional dari partai politik.

"Ini hanya berupa saran, tetapi Pak Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan menentukan mana yang terbaik. Harapannya ada perhatian untuk Papua," kata Pendeta Alberth Yoku. [ANT]

Puluhan Warga Papua Akan Ikut Pawai Budaya Pelantikan Presiden Jokowi

JAKARTA - Menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK yang akan dilantik hari Senin siang ini , puluhan orang dari Papua dan Papua Barat akan mengikuti pawai budaya. Mereka akan menari pada saat pawai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.

Ketua Perwakilan Papua dan Papua Barat, Linda Pepuho mengatakan, ada 23 orang dari Provinsi Papua dan Papua Barat akan mengikuti pawai.

“Mereka akan tiba besok siang, (red.hari ini)” katanya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, seperti dilansir okezone.com, Sabtu (18/10/2014).

Menurut Linda, para penari tersebut tergabung dalam kelompok tari yang bernama Kleublouw yang terdiri dari dari 10 penari pria dan 10 penari wanita, serta tiga pengurus.

“Para penari tersebut merupakan orang-orang pilihan dari Papua dan Papua Barat. 10 laki-laki itu kepala suku, dan 10 yang perempuan itu istri-istrinya,” kata Linda.

Linda menjelaskan, para penari tersebut akan membawakan Tarian Pelantikan Khusus Presiden yang terdiri dari lima tarian yang akan dikolaborasikan menjadi satu.

“Dan dibawakan sesuai waktu yang diberikan oleh panitia,” jelasnya.

Linda berharap dengan keikutsertaannya, nantinya Jokowi melihat bahwa Papua dan Papua Barat perlu dibangun lebih baik lagi.

“Baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Linda menambahkan, sudah enam pejabat presiden, tapi Papua belum pernah dibangun.

“Harapan kami bapak harus liat Papua dan Papua Barat,” ucapnya.[Okezone]

Pengelolaan Hutan Papua Sebagai Paru-Paru Dunia Terbatas akibat Anggaran

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Senin, 13 Oktober 2014 | pukul 00:47 WIT

KOTA JAYAPURA - Dinas Kehutanan Provinsi Papua mengalami kendala dalam pengelolaan hutan, akibat keterbatasan anggaran dimiliki dinas tersebut.

Dimana pada tahun 2015 mendatang untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Papua, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua mengajukan anggaran sebesar Rp72 miliar, dengan melaksanakan program-program sesuai visi misi gubernur Papua untuk menjadikan hutan Papua paru-paru dunia.

Untuk perencanaan anggaran tersebut Dinas Kehutanan melakukan rapat kerja dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai mitra kerja melakukan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Dalam pertemuan tersebut Dinas Kehutan dan Konservasi Provinsi Papua melaporkan kalau anggaran Dinas Kehutanan sangat minim.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Kehutanan membuat Kepala Dinas pesimis terhadap program rehabilitas hutan dan lahan yang mereka programkan di Papua tidak sesuai renstra Dinas Kehutan.

“Di Papua untuk pengelolahan sumber daya hutan belum optimal, dikarenakan terbatasnya anggaran 2014 dan tahun 2015 renstra yang diajukan Dinas Kehutanan sebanyak Rp72 miliar, tetapi anggaran yang disetuji hanya Rp19 miliar,” kata Yan Jap Omuseray Kepala Dinas Kehutan dan Konservasi provinsi Papua kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, usai pertemuan dengan Komisi B DPR Papua, Jumat (10/10) .

Dikatakannya, secara normal Dinas Kehutanan butuh Rp72 miliar dan melaksanakan renstra ditahun 2015 yaitu melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan sumber daya hutan, namun yang disetujui hanya Rp19 miliar.

“Anggaran Renstra mestinya Rp17 miliar tahun 2015, namun yang dianggarakan hanya Rp4 miliar, kegiatan rehabiltan lahan yang seharusnya Rp13 miliar, namun disetujui hanya Rp3 miliar,  sehingga terjadi  kesejangan anggaran yang cukup besar,” katanya.

Dikatakan, Kebijakan pengelohan hutan yang dilakukan selama ini guna mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtra tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

“Semua program kita telah dilaksanakan terstruktur dengan baik dan sejumlah steakholder kita libatkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pegelohan kayu oleh masyarakat adat sesuai Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Gubernur yang mengatur masyarakat Papua untuk mengelola sendiri hasil hutannya,” tambahnya.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui hutan, Gubernur Papua sudah menandatangani ijin pengelohan hutan produksi sebanyak 15 ijin yang diberikan kepada kelompok masyarakat adat  di Papua sehingga masyarakat mempunyai pendapatan untuk mengelola kayu berupa kayu merbau di Jayapura dan hasilnya dijual antara Rp4 juta hingga Rp5 juta permeter kubik dan kalau dikelola dengan masyarakat adat sendiri dengan mengunakan mesin portebel soumil dan mesin sensauw masyarakat bisa menghasilkan 3 kubik kayu.

Sementra itu Ketua Komsi B DPR Papua, Yulianus Rumbairussi mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang didapatkan Dinas Kehutanan belum bisa memenuhi tuntutan dan menjawab kebutuhan sesuai renstra dan RPJMD pemerintah provinsi Papua.

Namun  dari dinas tidak pesimis soal terbatasnya anggaran, hanya saja program yang akan dilaksanakan terbatas dan tidak bisa mencapai program-program kehutanan sesuia visi-misi gubernur Papua.

Dikatakan, kita menyadari adanya kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe  dimana dana otonomi khusus Papua diberikan lebih besar ke kabupaten/kota yakni 80 persen, sedang pemerintah provinsi hanya tinggal 20 persen.

“Tentunya dengan kondisi seperti itu pemerintah provinsi Papua mengalami masalah fiscal,” katanya.

Dengan terjadi masalah ini, maka diharapakan SKPD sebagai teknis penyelenggara pemerintahan dapat berkordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota di Papua dalam menjalankan progaram dan kegiatan yang sudah terencana dalam APBD 2015. [BPC]

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi Minta Mutasi Kapolres Sarmi AKBP Nurhabri, Ditunda

SARMI - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi Zakarias Sakuera meminta, Kapolda Papua menunda rencana mutasi Kapolres Sarmi AKBP Nurhabri, S.H., M.H., Pasalnya,  saat ini Kapolres Sarmi sedang menangani sejumlah kasus penting di Kabupaten Sarmi, yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat. LMA khawatirkan,  jika Kapolres diganti di tengah jalan, maka kasus-kasus yang sedang ditangani itu bisa berubah atau terbengkalai lagi.

“Kami pesimis jika Kapolresnya diganti kasus-kasus itu berubah lagi,”kata Zakarias saat menghubungi Bintang Papua dari Sarmi semalam. Ia mencontohkan sejumlah kasus menonjol yang sedang ditangani adalah dugaan penyalahgunaan dana Bansos dan banyak kasus lainnya.

“Kalau beliau (Kapolres Sarmi) mau dipindahkan harus ada dulu kepastian hukum atas kasus-kasus yang sedang ditanganinya. Untuk itu saya atas nama Lembaga Masyarakat adat dan masyarakat Sarmi meminta Kapolda Papua untuk tidak memindahkan dulu Kapolres sebelum kasus-kasus yang ditanganinya tuntas,” katanya.

Meski diakui Kapolres sebagai bawahan pasti ikut perintah kapolda sebagai atasan untuk pindah, namun masyakat Sarmi belum menghendakinya.

Alasan lain dari LMA karena Kapolres Sarmi AKBP Nurhabri selama bertugas di  Kabupaten Sarmi dinilai sangat baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kapolres. Terbukti bahwa selama ini situasi ketertiban masyarakat selama ini di Sarmi berjalan baik. “Kami nilai pendekatan beliau ke masyarakat Sarmi juga sangat baik, karena itu kami minta dipertahankan dulu,”tambahnya.

Sebelumnya Kapolda Papua telah menetapkan sejumlah Kapolres di Papua, termasuk Kapolres Sarmi akan dimutasi.

Ditanya jika mutasi itu tetap dilakukan, Zakarias mengatakan itu memang keputusan Kapolda, tetap masyarakat hanya mengharapkan semua kasus yang sedang diproses Kapolres Sarmi ada kepastian hukumnya. [BPC]
eXTReMe Tracker
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS