Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Longsor di West Muck Bay area PT Freeport Indonesia, Roby Hermawan jadi Korban

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Senin, 15 September 2014 | pukul 02:05 WIT

TIMIKA (MIMIKA) -  Satu orang korban yang tertimbun longsor di area PT Freeport Indonesia bernama Roby Hermawan ditemukan, Minggu (14/9) sekitar pukul 03.00 WIT. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura. Namun, jenazah korban tak bisa dikenali lantaran kondisinya hancur.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol), Paulus Waterpauw mengatakan, korban adalah karyawan PT Redpath, selaku operator.

“Kapolsek Temgabapura Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sudirman mendapat laporan kejadian longsor, Sabtu (13/9) sekitar pukul 04.00 WIT. Kecelakaan itu terjadi ketika pekerja memasang alat pengamanan terowongan berupa besi screen di langit-langit langit terowongan,” kata Pulus Waterpauw via pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (14/9).

Musibah longsor di area tambang bawa tanah PT. Freeport Indonesia, West Muck Bay, itu terjadi pada Jumat (12/9) sekitar pukul 23.30 WIT. Satu karyawan tertimbun lonsor dan satu lainnya selamat.

Juru Bicara PT. Freeport Indonesia,  Daisy Primayanti, melalui pesan elektroniknya kepada sejumlah wartawan mengatakan, terjadi ground failure atau jatuhnya material berupa batuan dan tanah, saat aktifitas ground support sedang berlangsung.

“Material tersebut kemudian menutupi sebagian  kendaraan jumbo drill yang tengah beroperasi. Satu orang operator jumbo drill selamat, sedangkan satu orang rekannya saat ini masih dalam proses evakuasi,” kata Daisy dalam pesan elektronik yang diteruskan ke media ini, Sabtu (13/9).

Menurutnya, ketika insiden terjadi, manajemen PT  Freeport langsung menerjunkan tim tanggap darurat untuk melakukan pertolongan dan evakuasi. “PT FI juga melaporkan insiden ini kepada Kemenetrian Energi dan Sumber Daya Alam,” ujarnya.

Longsor di area tambang bawah tanah PT Freeport sudah beberapa kali terjadi. Pada 14 Mei, 2014 lalu, misalnya, longsor terjadi di area bawa tanah, Big Gossan ketika para karyawan sedang diberikan pelatihan dalam ruang kelas berukuran kurang lebih 511 meter. Sedikitnya 28 orang meninggal dunia dalam musibah tersebut lantaran terperangkap longsong, sementara  10 lainnya selamat. [TabloidJubi]

Harga Koran di Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya Capai Rp 100 Ribu

KOTA JAYAPURA – Harga koran di Kabupaten Yahukimo dan Lany Jaya selangit. Di Yahukimo satu exemplar dihargai Rp 20 ribu. Sementara di Lany Jaya per exemplar Rp 15 ribu. Bahkan bisa mencapai Rp 100 ribu saat pengumuman PNS. Di sebagian besar kota dan kabupaten lainnya di Papua harga koran berkisar 5-7 ribu rupiah.

Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Yahukimo, Wilhemus Pahabol membenarkan hal itu. Kepada tabloidjubi.com, Rabu, (10/9) di Jakarta saat mengikuti Simposium Nasional Sinergi Komunikasi untuk Reformasi Birokrasi dan Akuntablitas Pemerintahan, Wilhelmus mengatakan harga tersebut membuat masyarakat kelas bawah sulit membeli.

“Masyarakat kalau mau beli, tidak mungkin,” ungkap Pahabol yang mantan guru itu. Khusus untuk SKPD, kata Pahabol selama ini hanya 15 SKPD di Yahukimo yang mendapat jatah dari langganan koran-koran selama ini. Melihat kondisi itu, dirinya akan mengganggarkan di APBD setempat agar seluruh SKPD bisa mendapat jatah koran.

Berbeda dengan Simon Sembor, Kabag Humas Lany Jaya. Menurutnya harga koran di Lany Jaya sama dengan di Wamena.

“Harga koran, kami ikut harga Wamena 15 ribu rupiah. Biasanya kami beli di Wamena baru dibawa ke Lany Jaya. Biasa kita beli dan bagi ke pajabat saja,” ungkapnya sembari menegaskan koran-koran itu bisanya dibeli antara 15 sampai 20 exemplar. Tapi ia mengakui harga koran di daerah itu bisa mencapai 100 ribu rupiah per koran.

“Biasanya harga selangit itu saat pengumuman pegawai negeri sipil. Koran-koran laris manis. Mereka bisa jual per koran seratus ribu rupiah per koran. Bahkan mereka foto copy dan jual dengan harga yang sama,” ungkap Sembor.

Redaktur Wartawan Cepos, Tomas Loly mengakui untuk Kabupaten Wamena, biasanya manajemen Cepos mendistribusikan 300 exemplar. [TabloidJubi]

Gaji 5 Bulan Tidak Dibayar, Karyawan Genting Oil serbu SKK Migas Sorong

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Minggu, 14 September 2014 | pukul 03:15 WIT

KOTA SORONG - Ratusan karyawan Genting Oil menyerbu kantor SKK Migas di jalan Samratulangi, Distrik Sorong Barat. Para pekerja yang datang menggunakan kendaraan roda dua maupun truk, lengkap dengan  antribut pekerja mereka di lapangan.

Para karyawan membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap pihak SKK MIGAS, mereka terpaksa harus melakukan aksi demo lantaran gaji mereka selama 5 bulan belum di bayar oleh pihak perusahan di bawah pengawasan SKK MIGAS.

Sempat terjadi kericuhan antara pendemo dengan aparat keamanan, saat ratusan pendemo berusaha masuk ke dalam kantor. Mereka kesal lantaran, sudah sekian lama berorasi tidak ada satupun petinggi di kantor migas ini keluar untuk bertemu dengan karyawan.

Kesabaran karyawan semakin memuncak karena tidak ada kejelasan dari pihak SKK MIGAS terhadap nasib mereka, kekesalan karyawan dilampiaskan dengan melakukan pemalangan terhadap pintu masuk kantor dengan menggunakan kayu dan tali. Para karyawan mengancam akan terus melakukan aksi mereka hingga tuntutan mereka di penuhi.[SorongRaya]

Pameran Seni Rupa dari 28 Provinsi se Indonesia di Taman Budaya Expo

WAENA (KOTA JAYAPURA) - Pameran Besar Seni Rupa Menghadirkan Karya 54 Perupa dari 28 Provinsi Indonesia Bertempat di Taman Budaya Expo Waena Kota Jayapura.

Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Derektorat Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk "Pameran Besar Seni Rupa". Pameran yang berlangsung selama empat hari ini di mulai pada tanggal 10- 13 september 2014 akan menampilkan 54 karya seni rupa yang merupakan hasil olah rasa para seniman dari 28 Provinsi di Indonesia dengan thema seni untuk perdamaian dan persaudaraan.

"Pada acara ini kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat keberagaman karya seni rupa Indonesia yang di buat oleh para seniman Indonesia dengan latar belakang budaya daearah yang berbeda. Sebagai bangsa yang majemuk, beragam karya seni rupa merupakan kekayaan yang membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berperadaban tinggi dan tidak kalah dari bangsa lain," ujar Kasubdit Pembinaan Seni Rupa, Direktorat Pembinaan kesenian dan Peefilman,Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , Drs. Pustanto MM yang juga hadir dalam pembukaan ini, Rabu (10/09).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memajukan seni rupa Indonesia. Terselenggaranya pameran yang mempertemukan seniman tanah air ini diharapakan akan membantu meningkatkan kualitas karya seni rupa nasional, dengan adanya pelatihan bersama serta kesempatan bagi para seniman untuk bertukar informasi.

"Masyarakat yang berkesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini diharapkan lebih menyadari kekayaan bangsa sehingga tumbuh rasa apresiasi atas karya seni rupa yang di ciptakan oleh seniman-seniman Indonesia,"harapnya.

Sebagai tuan rumah kegiatan ini, Papua akan menampilkan ragam kekayaan seni rupa khas Papua akan ditranslasikan dalam lima buah karya seni instalasi dari lima orang seniman lokal, beserta dengan satu karya seni instalasi dari seniman Bali. Semuanya akan di pamerkan di area luar ruang Balai Museum Papua.

Seni lukis diatas kulit kayu juga akan diselenggarakan di tempat yang berbeda di Pualau Asei Besar, Danau Sentani. Kegiatan yang juga di peruntukan bagi para seniman ini digelar untuk menambah cakrawala pengetahuan, bertukar ilmu dan pengalaman dengan para seniman yang datang dari Taman Budaya Provinsi lian, sehingga mereka terbuka akan teknik pengerjaan serta pendekatan estetika yang berbeda.[MetroSuryaNews]

Majelis Rakyat Papua (MRP) Tolak Perda Pengangkatan 14 Kursi DPRP

KOTA JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak peraturan daerah khusus tentang Pengangkatan 14 Kursi DPRP yang beberapa waktu lalu telah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Penolakan ini diakui oleh Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH yang telah menerima surat secara resmi dari MRP.

“Ya, terakhir MRP menyurat ke kita, belum ada persetujuan dan pertimbangan dari mereka dan menyurat juga ke DPRP terkait perdasus itu,” katanya di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (11/9) kemarin.

Gubernur mengatakan bahwa hal itu terjadi lantaran adanya perbedaan tata tertib (tatib) antara DPRP dan MRP, dimana DPRP hanya diberikan waktu 3 hari, sedangkan MRP diberikan waktu 30 hari.
 
“Ya, DPRP hanya punya waktu 3 hari, setelah MRP tidak memberikan persetujuan dan pertimbangan, ya mereka sahkan. Dalam raperdasus tersebut, MRP tidak memberikan pertimbangan akhirnya dikembalikan, karena MRP sesuai peraturan memberikan pertimbangan dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan DPRP hanya 3 hari saja,” jelasnya.

Untuk itu, kata Gubernur, MRP meminta perdasus tentang pengangkatan 14 kursi tersebut untuk dicabut kembali dalam mekanisme persidangan paripurna DPRP, kemudian dibahas kembali.

Soal perekrutan untuk 14 kursi anggota DPRP itu Gubernur menjelaskan jika sudah ada perdasusnya tentu saja pemerintah siap melakukan perekrutannya dan pihaknya akan segera mengeluarkan petunjuk teknisnya dengan model seperti pemilihan KPU.

“Juknisnya bisa disiapkan Pemprov Papua, tapi perdasus kita terima ternyata ada surat dari MRP. Surat dari MRP yang kita terima, terkait perdasus pengangkatan 14 kursi itu, demi hukum  agar digugurkan, karena tanpa persetujuan dan pertimbangan MRP,” jelasnya.

Dengan demikian, perdasus pengangkatan 14 kursi tersebut, lanjut gubernur, kembali ke nol lagi alias kembali ke DPRP untuk melakukan sidang paripurna untuk mencabut lagi.

“Apakah sidang lagi, tapi menurut jadwal di DPRP tinggal sidang satu kali lagi untuk APBD Induk 2015. Berarti tidak ada lagi sidang-sidang yang lain,” katanya.

Gubernur memperkirakan kemungkinan hal itu akan dibahas pada anggota DPRP periode yang baru, lantaran untuk mencabut dan mengesahkan tidak ada lagi ruang lagi.
 
“Itu yang terjadi, karena kita harap sudah final dan kita sudah siapkan juknis, tapi ternyata MRP menyurat bahwa perdasus yang disahkan itu tidak sah karena tidak ada persetujuan dan pertimbangan dari MRP,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda mengakui bahwa sebenarnya Perdasus tentang 14 kursi itu sudah disahkan, namun terjadi miskomunikasi antara DPRP dan MRP.
 
“Ya, ada miskomunikasi antara DPRP dan MRP, karena kami pegang ketentuan yang 3 hari, sedangkan di MRP 30 hari. Kami baru dapat surat dari MRP untuk bisa dikembalikan, untuk diproses lagi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) DPRP untuk mencari regulasi untuk mencabut perdasus itu dalam sidang paripurna.

“Karena kami harus cabut dalam sidang paripurna, untuk diserahkan kepada teman-teman MRP untuk dibahas ulang, tetapi yang akan membahas ulang adalah anggota DPRP periode berikutnya, karena kita punya sidang hanya sekali saja, setelah itu tidak ada sidang lagi karena itu sidang APBD induk,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tidak ingin saling menyalahkan terkait perdasus pengangkatan 14 kursi DPRP tersebut, karena memang Undang-Undang memberikan ruang kepada MRP, sehingga pihaknya mengembalikan kepada MRP.

“Tapi mekanisme pencabutan itu kita minta Baleg untuk mengkajinya. Yang jelas, sebenarnya, itu bukan faktor sengaja. Saya pikir dunia tidak akan kiamat, jika memang masuk 2015, ya memang penganggarannya tidak ada 2014,” katanya.

Yunus Wonda mengharapkan ke depan mereka bisa masuk ke dalam partai politik lokal saja, tidak bisa pengangkatan terus, karena regulasinya sangat lemah, sedangkan jika masuk melalui partai politik lokal memiliki hak legislasi, kewenangan fraksi dan lainnya.

“Jika Aceh saja bisa, serahkan ke kami di Papua untuk pembentukan partai lokal ini. Jangan dibuat terlalu ribet, sederhana saja,” imbuhnya. [CenderawasihPos]

Tidak Ada Korban Kecelakaan Enggang Air di Bandara Mulia

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Sabtu, 13 September 2014 | pukul 16:32 WIT

MULIA (PUNCAK JAYA) - Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis mememastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan pesawat Enggang Air saat mendarat di Bandar Udara Mulia, pada Sening siang sekitar pukul 12.45 WIT.

"Tidak ada korban jiwa. Penumpang berjumlah 10 orang dengan pilot dan co pilot dalam keadaan baik," kata Marcelis ketika dihubungi dari Jayapura, Papua, Selasa sore.

Ia mengatakan pesawat tersebut tergelincir saat mendarat di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

"Jadi menurut pilotnya, pesawat tergelincir dikarenakan angin yang bertiup kencang sehingga membuat ban depan dan ban samping kiri pecah," katanya.

Namun, kata Marcelis, pilot pesawat Enggang Air bisa mengendalikan kemudi sehingga tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

"Jadi pesawat sempat oleng sehingga baling-balingnya mengenai landasan dan baling-balingnya bengkok," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Enggang Air dengan Nomor penerbangan PK-RSC, Selasa, mengalami kecelakaan hingga menyebabkan sejumlah kerusakan di badan pesawat.

Pesawat dengan pilot Jose (45 th) dan Copilot Sung Il Min (36 th) mengalami nasib nahas saat mendarat sekitar 400 meter dari ujung landasan.  [Antara]

Tentara Gadungan Penipu Rp 74 Juta Ditahan di Mapolres Jayapura

KOTA JAYAPURA - Seorang tentara gadungan ditangkap oleh korbannya sendiri dari rumahnya ke Mapolres Jayapura Kota, Senin (1/9/2014) malam sekitar pukul 22.30 WIT.

Pria yang diketahui bernama Pius Christian Doman (48) tersebut telah menipu seorang warga sehingga korbannya merugi Rp 74 juta. Modus yang digunakan pria yang bertempat tinggal di Jalan Belut Expo Wamena tersebut mengaku sebagai anggota TNI berpangkat kapten yang bisa meloloskan orang masuk bintara polisi.

Korban bernama Siska Silahooy (42) yang berprofesi sebagai PNS di Jayapura mengaku pada April 2014 lalu, pelaku menawarkan untuk membantu anaknya mengikuti seleksi masuk bintara Polri.

"Selanjutnya korban memberikan uang sebanyak Rp 74 Juta kepada pelaku, namun sampai selesai tes anak korban tidak lolos dalam seleksi penerimaan bintara Polri dan pelaku menghilang tanpa kabar," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono kepada wartawan, Selasa (2/9/2014).

Kemudian korban mencari keberadaan pelaku, sampai akhirnya korban pun menemukan pelaku di rumahnya di yang beralamat di jalan Belut Expo Waena. "Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," ucapnya.

Dikatakan Pudjo, pada saat pelaku dibawa ke Polres Jayapura Kota, korban meminta pelaku untuk memakai pakaian dinas TNI AD karena pelaku mengaku kepada korban bahwa pelaku adalah anggota Kodam XVII/ cenderawasih.

"Saat ini kasus ditangani Polres Jayapura Kota. Pelaku dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan," ungkapnya. [Tribunnews]
eXTReMe Tracker
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS