Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Senjata Api Anggota Yonif 755/Yalet Tewaskan Anak 6 Tahun

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 28 Maret 2015 | pukul 08:31 WIT

KOTA JAYAPURA - Senjata api FN 64 milik Praka Dedi, anggota Yonif 755/Yalet, Merauke, Papua, meletus dan mengakibatkan seorang anak berusia 6 tahun bernama Novan Aditama terkena peluru di bagian dada. Dia meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah Novan, Sugiono, kritis karena terkena peluru di bagian dada.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (9/3/2015) pagi di Bandara Mopah, Merauke. Saat itu Praka Dedi sedang berupaya mengosongkan peluru dari senjata yang dipegangnya.

Rina, salah seorang saksi mata menuturkan, saat itu Praka Dedi yang bertugas sebagai perwakilan di Bandara Mopah mengosongkan peluru dari senjata yang dipegangnya, lalu mengetes senjata itu ke arah dinding yang terbuat dari tripleks.

Ternyata, masih ada sisa peluru yang terdapat di dalamnya dan langsung mengenai Sugiono yang sedang menggendong Novan, sang anak yang sedang sakit.

"Peluru tersebut datangnya dari arah belakang menembus dada sang ayah, lalu mengenai anaknya yang saat itu sedang duduk di ruang khusus penumpang Maskapai Sriwijaya Air yang hendak mengurus surat permohonan keberangkatannya, dikarenakan sang anak sakit," ungkapnya dihubungi melalui telepon selularnya.

Sugiono dan Novan pagi itu diharuskan menuju ke Yogyakarta. Novan sedang sakit dan harus mendapat rujukan ke rumah sakit di Yogyakarta.

Nahas, sebelum menjalani pengobatannya, dia meninggal di pelukan sang ayah. Saat ini, jasad Novan berada di RSUD Merauke. Sementara sang ayah yang kritis, sedang menjalani operasi pengambilan peluru.

Danrem Merauke Brigjen TNI Supartodi mengaku siap bertanggung jawab atas kejadian itu. Perbuatan yang dilakukan anak buahnya adalah sebuah kelalaian.

"Ini sebuah kelalaian. Saya minta maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini. Kami tetap bertangung jawab dan anggota tetap diproses," ujar Supartodi. [Liputan6]

DPR-RI akan Kawal RUU Jasa Konstruksi untuk Pembangunan di Tanah Papua

KOTA JAYAPURA – Anggota Komisi V DPR RI, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, sebagai upaya untuk mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) tentang jasa konstruksi yang sedang dibahas di komisi V, pihaknya memberikan penguatan pada permasalahan yang dialami di Tanah Papua.

Pasalnya, selama ini banyak hambatan yang dialami dalam memecahkan persoalan infrastruktur di Tanah Papua. Bahkan, sejak 53 tahun bangsa Papua mengalami integrasi bersama republik Indonesia, pembangunan infrastruktur di Tanah Papua yang tidak pernah tuntas.

“Karakteristik Tanah Papua dalam Pembangunan Infrastruktur terkait RUU Jasa konstruksi, maka saya selaku Anggota DPR RI perwakilan Papua memberikan penguatan untuk mengawal RUU ini, sehingga permasalahan yang dialami selama ini bisa terjawab,” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua melalui telephone selulernya, Rabu (25/3) kemarin.

Menurutnya, karakteristik tanah Papua dalam Pembangunan Infrastruktur terkait RUU Jasa konstruksi yang perlu mendapatkan penguatan dalam pembahasan di Komisi V yakni, perencanaan anggaran dalam jasa konstruksi di tanah Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ekstrim di Tanah Papua.

“Misalnya membuka jaringan jalan harus dengan membongkar gunung. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur jaringan  jalan di Tanah Papua membutuhkan alokasi anggaran yang besar,” jelas dia.

Kondisi kultural di Tanah Papua inilah, kata dia bahwa sangat mempengaruhi pelaksanaan jasa konstruksi. Dimana, untuk membuka jalan baru harus di dahului dengan upacara adat bakar batu untuk meminta restu pada alam, leluhur dan masyarakat adat, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan tidak mendapatkan gangguan dan mencapai tujuan yang direncanakan.

Lanjut dia, ritual masyarakat adat dalam peristiwa pembukaan jaringan jalan, tidak pernah dihitung sebagai bagian dari perencanaan alokasi anggaran dan tidak diatur dalam regulasi yang ada, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk menimbulkan pertentangan hukum dalam pelaksanaan pembangunan jaringan jalan di Tanah Papua.

“Cost pembangunan infrastruktur yang tinggi di Tanah Papua sangat mempengaruhi pelayanan jasa konstruksi (belanja material mahal, ongkos angkut alat berat lebih mahal dibandingkan ongkos membeli alat berat),” ucapnya.

Oleh karena itu, tegas Willem Wandik asal Kabupaten Tolikara itu, mengemukakan bahwa pelaksanaan jasa konstruksi di Tanah Papua perlu dipertimbangkan untuk diberi kemudahan/subsidi berupa insentif dari Pemerintah.

Sebagai contoh, mahalnya kebutuhan material dan kebutuhan operasional dalam pelayanan jasa konstruksi terkait pembangunan infrastruktur di Tanah Papua, harus dikompensasi dengan pemberian insentif distribusi kebutuhan material “logistik infrastruktur” dari pulau Jawa menuju Tanah Papua.
“Hal ini dilakukan untuk tidak membebani anggaran yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur di Tanah Papua, mengingat percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua mendesak untuk segera dituntaskan,” katanya.

Lebihjauh disampaikan Willem Wandik, pemberian insentif oleh Pemerintah telah banyak diatur dalam kebijakan sektoral, misalnya pemerintah pada tahun 2009 memberikan empat macam insentif fiskal yaitu : 1) pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir; 2) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu; 3)., Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 4)., Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula “dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

Oleh karena itu, dalam pelayanan jasa konstruksi terkait pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebaiknya dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat lokal “masyarakat adat”. “Jadi, tingkat kemiskinan yang tinggi di Tanah Papua terutama di daerah pedesaan/pedalaman yang mencapai 96,17%, perlu mendapatkan pemberdayaan dari belanja infrastruktur yang dialokasikan di Tanah Papua,” tambahnya.

Tak hanya itu, sambung Willem Wandik, komitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal untuk pengerjaan jasa konstruksi sebagai bagian dari solusi pemberdayaan masyarakat di pedalaman agar kiranya diperlukan penguatan terhadap pembangunan pedesaan/perkampungan di Tanah Papua di sektor jasa konstruksi yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat di pedalaman Papua. [BintangPapua]

Anggota Lekaka Telenggen Digiring ke Polda Papua

KOTA JAYAPURA - Linus Murib alias Gombanik Telenggen (26) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekaka Telenggen, yang biasa melakukan aksinya di Ilaga, Kabupaten Puncak digelandang ke Polda Papua. Linus menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Polda Papua.

Linus ditangkap sehari sebelumnya di Kampung Kago, Ilaga Kabupaten Puncak karena kedapatan membawa senjata api laras pendek jenis FN 7024850 yang diketahui milik TNI yang ia rampas. "Linus masih menjalani pemeriksaan kesehaan sebelum diperiksa lebih lanjut," ujar salah satu penyidik di Polda Papua yang enaggan disebutkan namanya, Rabu (25/3/2015)

Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan menyebutkan senjata yang dibawa Linus adalah milik Danramil Sinak Lettu Inf Mahmudin yang ditewas ditembak KKB pada tangga 10 Desember 2011 di Sinak dan senjatanya hilang saat itu.

"Senjata indek Komandan Rayon Militer (Koramil) Sinak. Setelah ditembak oleh KKB, senjatanya dirampas dan dibawa kabur. Lalu ditemukan kembali pada Selasa 24 Maret lalu sekitar pukul 07.10 WIT, saat  patroli gabungan Timsus Polda Papua, Satgas Brimob, anggota Den Inteldam XVII/Cenderawasih dan Polsek Ilaga. Patroli gabungan ini berhasil menangkap salah satu masyarakat atas nama Linus Murib yang membawa satu pucuk senjata jenis FN nomor
7024850, satu magasen dan sepuluh butir peluru," ujar Panglima.

Saat ditangkap, kata Pangdam Siahaan, senjata tersebut diselipkan di balik jaket Linus Murib. Ia ditangkap di sekitar Bank Papua dan sedang mengamati anggota Polisi dan TNI yang lengah dalam bertugas dan selanjutnya akan merampas senjatanya.

"Untuk penyelidikan lebih lanjut, Linus Murib diterbangkan dari Ilaga Puncak Papua ke Polda Papua di Jayapura dan ditahan di Mapolda Papua," tandas Fransen. [Liputan6]

Jemaat-jemaat dan Badan Pengurus Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) Siap Untuk Bersatu

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Jumat, 27 Maret 2015 | pukul 07:11 WIT

KOTA JAYAPURA - Delapan persekutuan gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGGBP) dan Badan pengurus wilayah gereja Baptis Keerom (BPWGBK) menyatakan sikap untuk tetap bersatu otonom (bersikap netral) terhadap dualisme kepemimpinan Gereja Baptis di Papua dibawah kepemimpinan, Pdt. Socrates Yoman dan Pdt. Perinus Kogoya.

Pernyataan itu disampaikan langsung dalam acara perdamaian persekutuan gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGGBP) dan Badan pengurus wilayah gereja Baptis Keerom (BPWGBK), yang berlangsung di Gereja Baptis Workwana, di jalan I Barat No 33 Kampung Yamta Distrik Arso-Kabupaten Keerom, Rabu (25/3) kemarin.

Ketua wilayah Baptis Keerom, Pdt. Yeremias menyatakan, pertemuan yang dilakukan ini untuk menyatukan persepsi agar tetap bersatu dalam posisi netral terhadap dualisme kepemimpinan pengurus Baptis Papua yang sudah berjalan selama 10 tahun lebih.

Dikatakannya, dualisme kepemimpinan itu terjadi ketika Kongres di Wamena, Kabupaten puncak Jaya yang kini dipimpin oleh Pdt. Socrates Yoman, sedangkan Kongres di Jayapura kini di pimpin oleh Pdt. Perinus Kogoya.

“Kami PGGP wilayah Keerom tidak mau memihak kepada siapapun. Tapi Kami tetap bersikap otonom sambil menunggu Kongres Luar biasa pada tahun 2016 mendatang demi keutuhan Gereja Tuhan,” kata Yeremias kepada wartawan usai pertemuan.

Ia mengemukakan, dualisme kepemimpinan selama ini banyak kader generasi gereja hancur. Padahal, gereja bertujuan untuk menyatukan semua umat untuk tetap berda dalam nauhan tuhan, akan tetapi selama selalu memiliki images tidak kepercayaan. “Kami tidak mau hancur terus menerus tapi kami mau maju karena yesus sudah memberikan yang seutuhkan kepada gereja,” ucapnya.

Senada disampaikan Ketua BPPGP Kabupaten Keerom, Pdt. Edi Togodli S.Th, menyatakan, bahwa Gereja Baptis di Papua merupakan gereja tertua, sehingga harus memberikan contoh bagi umat Tuhan, bukan memiliki dualisme kepemimpinan.

“Kalau ada dualisme kepemipinan maka pemerintah bingung ketika mau menyerahkan bantuan Gereja. Jadi, kami tidak ingin gereja terpecah belah hanya karena dualisme kepemimpinan. Kami setuju jikalau dilakukan Kongres luar biasa supaya kepemimpinan jelas,” katanya.

Sementara itu, Borius Jikwa selaku Kader Gereja yang juga sebagai anggota DPR Papua menyampaikan rasa terimakasi karena Gereja dan masyarakat di Keerom memberikan kesempatan untuk hadir guna mengevaluasi adanya dualisme kepemimpinan Gereja Baptis di Papua.

“Saya selaku tokoh intelektual dan kader Gereja Baptis merasa bangga karena delapan Gereja Baptis di Keerom mengambil sikap untuk tidak memihak kepada siapapun atas dualisme kepemimpinan gereja Baptis di Papua ini,” katanya. [BintangPapua]

Goliat Tabuni Siap Temui Presiden Joko Widodo

KOTA JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.

“Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun,” kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).

Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. “Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni,” katanya.

Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. “Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti,” kata dia.

Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua,  jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.

“Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI,” katanya.

Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI.[BintangPapua]

Presiden Joko Widodo Diminta Bentuk Komisi Penyelidikan dan Penyidikan (KPP) HAM Kasus Penembakan di Paniai

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Kamis, 26 Maret 2015 | pukul 09:06 WIT

KOTA JAYAPURA - Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Komisi Penyelidikan dan Penyidikan (KPP) HAM guna mengungkap kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua. Desakan itu muncul, karena hingga saat ini belum ada sinyal terungkapnya siapa pelakunya.

"Hingga memasuki bulan keempat, pelaku penembakan terhadap para pelajar di Paniai yang terjadi 7-8 Desember tahun lalu, belum juga ada tanda-tanda ditemukan. Terkesan penyelidikan tidak memberikan titik terang," ujar Ketua Sinode Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua, Socrates Soyan Nyoman, di Kantor Kingmi Jayapura, Senin 16 Maret.

Untuk itu, lanjutnya, karena penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun institusi pemerintah lainnya terkesan tidak serius, Gereja-gereja di Papua mendesak Jokowi segera membentuk KPP HAM, karena peristiwa itu adalah pelanggaran HAM berat.

"Kami minta Presiden serius mengungkap kasus Paniai, dengan membentuk KPP HAM dengan mandat memeriksa semua pihak yang terlibat, dan itu harus dilaksanakan sebelum Presiden berkunjung lagi ke Papua," kata Socrates.

Socrates menilai, penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Papua selama ini terkesan tidak serius karena, laporannya berupaya melindungi anggotanya yang telah melakukan penembakan.

"Juga berusaha memecah kasus yang utuh itu, yakni penembakan brutal menjadi kasus yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga kabur dan susah menemukan pelaku penembakan. Penyidik juga terkesan tidak membicarakan subtansi tuntutan, yakni mengenai lima orang korban, bahkan juga tidak netral dan pro kepada institusi tertentu dengan menggiring kasus pelanggaran HAMN berat itu, menjadi kasus kriminal biasa," katanya.

Institusi TNI, tambahnya, terkesan diam, seakan tidak terlibat dalam penembakan Paniai. "TNI dan Polri baku tuding, dan tidak pernah memastikan dua orang yang ditempatkan di atas tower menara Bandara Enarotali, yang diduga sebagai pelaku," imbuh dia.

Gereja beranggapan, sambung Socrates, kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi dari tahun ke tahun, namun TNI/Polri selalu berlindung atau menghindar sebagai pelaku.  "TNI-Polri selalu mengubur pembantaian di Paniai, supaya nanti lanjut dengan peristiwa kekerasan lainnya," kata dia.

Ketua Sinode Kingmi, Beny Giay mendesak selain membentuk KPP HAM, Presiden Jokowi harus menunjuk seseorang untuk menjadi mediator guna mewujudkan dialog Papua-Jakarta.

"Presiden harus menunjuk seorang petinggi negara setingkat menteri untuk mengurus persoalan konflik Papua Jakarta lewat jalan dialog damai yang dimediasi pihak ketiga di tempat yang netral," paparnya.

Kepada masyarakat sipil Papua, kata Beny Giay, dia mengimbau supaya menjemput bola wacana dialog damai. Caranya dengan berhenti membeli atau menjual belikan senjata amunisi, yang diperjual belikan TNI Polri di Tanah Papua sejak September hingga Desember 2014.

"Memberikan prioritas mengurus dialog Jakarta-Papua yang sedang diwacanakan berbagai pihak dengan bekerja sama pada Jaringan Damai Papua untuk mencegah konflik berlanjut," ucapnya.

Ia juga meminta kaum perempuan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan, supaya menjadi penggerak dalam proses terwujudnya dialog damai.

Sementara Ketua Sinode Gidi Dorman Wandikbo juga menyerukan hal yang sama, bentuk KPP HAM supaya terungkap siapa sebenarnya pelaku aksi penembakan Paniai.

"Ayo mari buktikan, siapa yang benar atau salah, Gereja hanya ingin bicara tentang keadilan yang mutlak," katanya.

Menyikapi seruan gereja yang menganggap Kepolisian tidak serius, Juru Bicara Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, polisi selalu berterima kasih kepada semua elemen masyarakat, yang memberikan dorongan moril kepada penyidik, supaya tidak menyerah dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam mengungkap pelaku maupun mencari bukti-bukti insiden penembakan Paniai.

"Kami berterima kepada masyarakat juga pimpinan sinode gereja-gereja di Papua, tas dorongannya," kata dia.

Patrige menuturkan, beberapa waktu lalu Polda Papua telah memaparkan hasil penyelidikan kasus Paniai di Komnas HAM Pusat. Saat ini mereka masih menunggu tindak lanjutnya.

"Kami berharap sebaiknya semua komponen masyarakat menyatukan persepsi dalam memandang peristiwa 8 Desember di Paniai, dan sebaiknya tidak saling menuding. Polri juga menghadapi kendala, dimana masyarakat tidak mau jadi saksi atas peristiwa itu," ujarnya.

DPRP juga meminta kasus penembakan Paniai diungkap dengan secepatnya, karena ini mempertaruhkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat.

"Sudah 4 bulan kasus Paniai belum juga menunjukkan hasil yang baik. Kita harap pihak berkompoten mengungkap siapa sebenarnya di balik peristiwa Paniai," kata Ketua DPRP Yunus Wonda.

Sebenarnya, kata Yunus Wonda, rakyat Papua sudah mengetahui secara jelas siapa pelaku penembakan Paniai, namun yang ditunggu adalah pengakuan dari mereka.  "Rakyat sudah tahu kok, tinggal apakah mau mengaku, sebaiknya ya mengaku saja, kasus Paniai bukan saja hanya jadi perhatian Papua dan Jakarta, tapi juga Internasional, jadi semua pihak harus tarnsparan," ungkapnya.

Yunusu Wonda melanjutkan, Parlemen Papua yang dipimpinnya akan terus memantau sejauh mana hasil pengungkapan kasus penembakan Paniai. "Kami pantau terus, kami harap dalam waktu dekat sudah terungkap," katanya. [Viva]

Keberadaan Briptu Erik, Pelaku Kasus Investaswi Bodong Trigana Air Belum Jelas

KOTA JAYAPURA - Keberadaan Brigadir Satu (Briptu) Erik yang menjadi pelaku dalam kasus investasi bodong belum jelas. Oknum yang menjadi sopir salah satu perwira menengah di Kepolisian Daerah Papua itu berhasil membawa kabur uang milik 78 rekannya senilai Rp 12,3 miliar.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Erik mengikuti tes menjadi anggota polisi melalui wilayah Jayapura. Ia memiliki seorang istri di Wamena, ibu kota Jayawijaya.

"Hingga saat ini, kami belum mengetahui keberadaan Erik. Kami masih berusaha melacak keberadaan pelaku melalui sejumlah kerabat dekatnya di Papua," kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende saat ditemui Kompas di Jayapura, Rabu (25/3).

Yotje menuturkan, Erik berhasil mengelabui para korbannya agar terjun dalam bisnis ilegal tersebut dengan menggunakan nama maskapai penerbangan Trigana Air.

"Ia menggunakan nama Trigana untuk menggaet nasabah. Akibatnya, banyak anggota saya yang percaya dan mau meminjam uang di bank hingga puluhan juta rupiah agar menjadi nasabah," kata Yotje.

Terkait hal itu, Kepala Kantor Trigana Air Cabang Kota Jayapura Budiawan menyatakan, pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan investasi modal.

"Bisnis kami murni hanya sebagai jasa transportasi udara bagi masyarakat di wilayah Papua. Kami berharap masyarakat tak mudah memercayai modus seperti itu lagi," ujar Budiawan.

Dalam catatan Kompas, kasus ini terungkap setelah salah satu korban bernama Malik Djalal melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua pada 11 Maret 2015.

Setelah mendapat laporan, aparat menahan rekan Erik yang bernama Heri Sumianto. Peranan Heri dalam kasus ini adalah menjadi perantara untuk mencarikan nasabah bagi Erik.

Kedua pelaku telah melakukan aksi sejak Juni 2014. Modus dalam kasus ini adalah menjanjikan pemberian bunga 6-7 persen bagi nasabah yang menyetor dana minimal Rp 50 juta. [Kompas]
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS