Free hosting
eXTReMe Tracker

Artikel Aktual

Masyarakat Amungme Kecewa Putusan RUPS PT Freeport Indonesia

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Kamis, 15 Januari 2015 | pukul 05:22 WIT

TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh masyarakat Amungme, Yosep Yopi Kilangin menegaskan bahwa orang Papua sangat kecewa dan menyesal dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia yang telah menunjuk Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Sotjipto.

Yopi Kilangin mengatakan sejak awal masyarakat Papua menghendaki salah satu tokoh Papua akan memimpin PT Freeport Indonesia, setelah perusahaan tambang emas dan tembaga itu beroperasi selama 48 tahun di tanah adat Amungme dan Kamoro.

Namun ironisnya, kata Yopi, suara orang Papua sama sekali tidak didengar dan diperhitungkan oleh para pemegang saham, utamanya James Robert Moffet selaku pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc dan Presiden RI Joko Widodo.

"Kami betul-betul kecewa dan sangat menyesal seakan-akan suara kami orang Papua sama sekali tidak didengarkan. Kami mempertanyakan, apa yang Moffet dan Jokowi pikirkan untuk orang Papua. Perusahaan ini sudah datang mengambil tambang, menghabiskan kami punya gunung-gunung, membuat rusak semua lingkungan, dan masyarakat terpinggirkan," kata Yopi di Timika, Rabu (14/1/2015).

Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh utama di balik peristiwa penandatanganan dokumen 'Januari Agreement' 1974 itu mempertanyakan apakah setelah hampir 50 tahun Freeport beroperasi di Papua tidak ada seorang pun figur setempat yang bisa memimpin Freeport.

Padahal semua posisi penting dalam pemerintahan di Papua saat ini entah gubernur, bupati, wali kota dan lainnya diduduki putra-putri asli Papua.

"Apakah betul orang Papua tidak punya kemampuan. Ukurannya apa? Toh semua provinsi dan kabupaten/kota di Papua dipimpin oleh anak-anak asli. Masa tidak ada satu orang Papua pun untuk perusahaan ini," kritik Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.

Ia meyakini bahwa penunjukkan Maroef Sjamsuddin, seorang purnawirawan Marsekal Muda TNI AU yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014 itu sebagai Presdir PT Freeport Indonesia tidak lepas dari campur tangan Jokowi selaku Presiden RI.

"Saya yakin terpilihnya Pak Maroef ada pesan khusus dari Jokowi. Kalau memang demikian, mungkin Jokowi punya kepedulian terhadap orang Papua dengan cara yang lain," ujarnya.

Menurut Yopi, Presdir PT Freeport Indonesia yang baru tersebut memiliki tugas utama yaitu mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat Amungme dan Kamoro selama ini.

Tuntutan utama masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang telah diperjuangkan puluhan tahun tersebut mencakup pembayaran kompensasi atas pemakaian tanah ulayat masyarakat mulai dari Pelabuhan Portsite Amamapare hingga lokasi tambang terbuka Grasberg dan sungai-sungai yang selama ini dipakai sepihat oleh Freeport untuk melanggengkan operasinya.

"Semua orang boleh membicarakan apa saja tentang latar belakang beliau, tapi tugas Pak Maroef yaitu mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat. Kami tidak menolak beliau sebagai personal, tapi sadarlah bahwa kami sedang kecewa dengan keputusan pemegang saham, terutama Presiden Jokowi," ujarnya.

Ia berharap pergantian Presdir Freeport kali ini merupakan masa transisi untuk mempersiapkan secara matang putra-putri terbaik Papua agar nantinya dapat dipercayakan untuk memimpin Freeport.

"Kalau memang demikian, sudah tentu kami mendukung, tapi apa jaminannya bahwa setelah era Pak Maroef ada anak-anak Papua yang diorbitkan. Harapan kami ini adalah jembatan terakhir dan untuk itu diperlukan adanya jaminan nyata dari Moffet dan Presiden Jokowi," kata Yopi Kilangin.

Presdir PT Freeport Indonesia yang baru, Maroef Sjamsuddin usai terpilih di Jakarta beberapa hari lalu berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.

"Saya menerima kesempatan untuk memimpin PT Freeport Indonesia. Ini merupakan saat yang paling menarik bagi PT Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua yang akan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang," kata Maroef yang meraih gelar Master of Business Administration di Jakarta Institute Management Studies. [Antara]

5 Kapal Perintis Berhenti Beroperasi akibat Tender Operasi

KOTA JAYAPURA - Lima unit kapal masing-masing KM Sabuk Nusantara 29, KM Papua Baru, KM Papua Tiga, KM Lestari dan KM Marthen Indey yang melayani jalur perintis di pesisir Papua sejak pekan lalu berhenti beroperasi.

Beberapa kapal itu hanya bersandar di Pelabuhan APO Jayapura. Akibatnya penumpang dengan tujuan beberapa kabupaten seperti Waropen, Memberamo Raya, Sarmi, Yapen Waropen terlantar. Ironisnya, kepastian kapan kapal perintis itu akan kembali melani masyarakat hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Belum tahu kapan kami bisa kembali ke daerah, sebab petugas tidak memberitahukan kapan kepastiannya,” ujar Liana, salah satu penumpang tujuan Kaso, Kabupaten Mamberamo Raya kepada Papua Pos, Senin, (13/1/2015).

Wanita satu anak yang datang berlibur Natal bersama keluarganya di Jayapura, mengaku terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra selama di Jayapura sambil menunggu kepastian keberangkatan kapal Marten Indey, salah satu kapal melayani hingga ke Mamberamo Raya.

“Mau naik pesawat ke Mamberamo Raya, tapi tiket per orang hampir mencapai Rp3 juta, jelas ini sangat berat, ya kami hanya bisa menunggu saja kapal kapal perintis berangkat,” ucapnya dengan nada sedih.

Masalah seperti ini, bukan baru pertama kali. Namun beberapa kali terjadi. Akibatnya masyarakat yang memanfaatkan jasa perintis menjadi korban.

Informasi dari Kementerian Perhubungan Direktorak Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura menyebutkan kapal-kapal perintis ini memang belum beroperasi sebab proses tender terhadap operator sampai ada pemenangnya, sementara ini masih berlangsung.

Instansi ini memang bertanggungjawab melaksanakan proses tender sampai pada siapa pemenangnya. Biaya operasional kapal-kapal ini berasal dari kementerian perhubungan dengan menggunakan anggaran APBN yang nantinya dilimpahkan kepada swasta setelah ada pemenang tender.

Kecuali kapal Papua Baru yang adalah milik Pemerintah Provinsi Papua. Untuk biaya operasionalnya menggunakan dana APBD Provinsi Papua.

Salah satu operator layanan perintis yang ditemui, enggan berkomentar. Dari penelusuran, diperoleh informasi, bahwa pada prinsipnya mereka siap beroperasi hanya tinggal menunggu siapa pemenang tender.

Berulangnya masalah pelayaran perintis ini membuat prihatin Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketua Komisi IV DPRP yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Boy Dawir mengaku masalah ini menjadi catatan penting untuk diperjuankan komisinya.

Boy mengatakan, harus ada upaya kongkrit dari pemerintah pusat untuk masalah pelayaran perintis supaya tidak mengorbankan rakyat.

“Jika perlu ada penambahan kapal baru untuk melayani rute perintis di Papua termasuk pesawat untuk daerah pegunungan dan selatan,” ujar Boy Dawir kepada Papua Pos melalui ponselnya, Senin, (13/1/2015).

Penambahan kapal baru perlu dilakukan, menyusul kapal-kapal perintis yang ada saat ini sudah memasuki usia usur.

Politisi asal Partai Demokrat ini menuturkan, untuk kapal Papua Baru yang menjadi asset Pemprov Papua perlu dibicarakan lagi agar pengelolaanya jauh lebih baik.

“Dari informasi yang kami dapat, memang kapal ini belum bisa berlayar karena ada gangguan mesin. Daripada dipaksakan berakibat fatal, sebaiknya tidak berlayar. Ini jauh lebih baik,” ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRP lainnya, Thomas Sondegau meminta pemerintah pusat untuk membenahi manajemen sistem pelayaran perintis di Papua.

Hal ini harus dilakukan kementerian perhubungan, sebab kejadian seperti ini sudah beberapa kali terulang. Yang ujungnya, masyarakat menjadi korban.

“Jangan karena belum ditender, kemudian pelayanan kepada masyarakat terhenti. Mestinya ada solusi sebab masalah ini sudah beberapa kali terjadi,” katanya.

Thomas juga meminta pemerintah pusat maupun DPR RI untuk turun langsung ke Papua untuk melihat kondisi pelayaran perintis di Papua seperti apa.[PapuaPos]

5 Warga Supiori Hilang Saat Berlayar ke Pulau Meosbepondi

BIAK (BIAK NUMFOR) - Sebanyak lima warga Kabupaten Supiori, yang sebagian berprofesi sebagai guru dinyatakan hilang sejak Jumat, 9 Januari 2015 setelah perahu yang mereka tumpangi dan berlayar dari Pelabuhan Pamdi ke Pulau Meosbepondi dihantam gelombang.

Staf khusus Bupati Supiori Yohanis M. Koroh di Biak, Minggu (11/1/2015) mengatakan kelima waga yang hilang itu diharapkan dapat ditemukan sehingga dapat beraktivitas mengajar anak-anak di sekolah setempat.

"Upaya pencarian terhadap kelima korban sampai saat ini masih dilakukan warga mengggunakan perahu nelayan," ujarnya.

Kelima warga Kepulauan Kabupaten Supiori yang dinyatakan hilang di Pulau Meosbepondi, Distrik Supiori Barat, itu, empat dewasa di antaranya guru Melkias Kafiar, guru Vince Kapitarauw, Fredrik Sawor, Mika Sawor serta satu anak-anak Fredrik Kafiar (10 tahun).

Pemkab Supiori, menurut Yohanis M Koroh, tengah meminta bantuan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Biak untuk melakukan pencarian terhadap warga Kabupaten Supiori yang dinyatakan hilang itu.

"Kami berupaya menghubungi Basarnas Biak guna membantu mencari korban di sekitar Kepulauan Meosbepondi dan sekitarnya," katanya.

Hingga Minggu sekitar pukul 16.30 WIT aktivitas warga di Kepulauan Supiori dan Kepulauan Biak Numfor berlangsung nornal melakukan kegiatan di laut meski gelombang laut di sepanjang Lautan Pasifik itu mencapai di atas dua meter.[Antara]

Pengerahan 1000 Lebih Aparat Keamanan Mengejar Ayub Waker, Timbulkan Antipati

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Rabu, 14 Januari 2015 | pukul 03:00 WIT

KOTA JAYAPURA - Peraih penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009 Pastor Jhon Djonga berpendapat bahwa pengerahan ribuan aparat keamanan untuk mengejar kelompok sipil bersenjata (KSB) Ayub Waker disekitar Kampung Utikini, Kabupaten Mimika sejak Kamis (2/1) menimbulkan sikap antipati masyarakat setempat.

"Ini Kapolda, jangan buat begitu, sekarang rakyat Papua, entah dia di hutan, OPM atau masyarakat, ganas sama polisi, tidak simpati dan antipati," kata Pastor Jhon Djonga ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Minggu (11/1/2015).

"Kelompok-kelompok gerakan Papua merdeka atau masyarakat Papua itu melihat cara-cara polisi jadi ganas. Jadi kalau polisi atau Brimob dapat tembak atau apa, itu karena dendam, sikap kecewa. Itu pertama," ujarnya.

Lalu, kata Pastor Jhon, dalam melakukan penyisiran atau operasi pengejaran di lapangan terhadap KKB Ayub Waker harus terukur.

"Kalau Pak Kapolda mau lakukan penyisiran harus hati-hati, harus tahu peta dan tahu identitas. Jangan lakukan penyisiran, lalu masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa kena dampak (tembak). Nah ini masalah, untuk menambah sikap antipati masyarakat, bisa jadi musuh," katanya.

Lebih lanjut Pastor Jhon menyampaikan bahwa terkait kekerasan di Papua pada umumnya, telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat menghadiri perayaan Natal 27 Desember 2014.

"Saya pikir Jokowi sebagai presiden sudah ingatkan bahwa perlu dialog. Ini siapa yang masih takut untuk dialog dengan orang Papua? Itu pertanyaan kita. Perlu diketahui orang Papua itu sejak dahulu kala, segala macam persoalan yang dihadapi mereka selalu dialog," katanya.

"Mengapa pemerintah Indonesia tidak mau dialog dengan orang Papua. Seharusnya hal ini dikedepankan untuk selesaikan berbagai persoalan di Papua," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengaku telah mengerahkan sekitar 1.500 aparat keamanan gabungan Polri yang diback up TNI untuk mengejar KKB Ayub Waker yang telah menewaskan dua anggota Brimob dan seorang security Freeport pada Rabu (1/1) malam disekitar Kampung Utikini, Kabupaten Mimika. [Antara]

Dituding Sunat Uang Tunjangan, Letko Luqman Arief Diperiksa

KOTA JAYAPURA - Komandan Kodim 1714/PJ atas nama, Letkol Luqman Arief, Selasa (13/1) menjalani pemeriksaan di Kodam XVII/Cenderawasih karena diduga memotong uang tunjangan lauk pauk dan dana pengamanan bagi 50 prajurit TNI bawahannya secara pihak.

Komandan Korem (Danrem) 173/PVB, Brigjen TNI Chamim Besari saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya membenarkannya.”Memang Dandim Puncak Jaya  diperiksa langsung tadi siang di Kodam seputar pendalaman saja terkait kasus yang berkembang di Puncak Jaya. Biarlah dulu dia disana agar tenang dulu di Kodam,” ujar Besari kepada wartawan, Selasa (13/1/2015).

Soal pemindahan Dandim Puncak Jaya, Dandrem mengklaim, tidak dapat memastikan pemindahan Dandim puncak Jaya dengan kasus dugaan penyunatan anggaran ULP dan tunjakan 50 prajurit TNI Kodim 1714 tersebut. Ia mengaku tidak ingin berestimasi sebab, kewenangan penuh ada di tingkat Pusat.

Diberitakan sebelumnya, 50 anggota Kodim 1714/PJ berkumpul di ruang TV Makodim 1714/PJ untuk di bagikan tambahan uang pamrahwan yang sudah terlanjur di potong oleh Dandim setempat sebesar Rp500 Ribu dan pemberian dana TMMD bagi anggota yang melaksanakan TMMD sebesar 650 ribu rupiah.

Selanjutnya, anggota Kodim 1714/PJ mengumpulkan uang pamrahwan yang dibagikan oleh Dandim dan sebanyak 60 orang anggota diperintahkan menandatangani laporan bukti penerimaan uang pelaksanaan TMMD ke 93 tahun 2014. Akan tetapi seluruh anggota Kodim ini enggan menandatangani laporan. Beberapa jam kemudian, 50 Orang melaksanakan longmars ke Kotis selanjutnya menuju Pos Kompas dengan harapan Pangdam 17/Cenderawasih datang ke Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara Langsung kepada Pangdam 17/ Cendrawasih.

Sementara Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Francen Siahaan menegaskan tidak ada anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan aksi demo di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, terkait dugaan pemotongan hak-hak prajurit.

"Tidak ada prajurit yang melakukan aksi demo di Mulia," kata Mayjen TNI Siahaan kepada Antara Jayapura, Selasa, saat dikonfirmasi soal laporan adanya aksi demo prajurit di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya.

Ia mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Danrem 173 Brigjen TNI Hamim Besari yang saat ini sudah berada di Mulia, ternyata tidak tidak ada masalah anggota TNI di sana.

"Tidak ada aksi (demo) dari prajurit," kata Pangdam seraya menambahkan bahwa pemotongan hak prajurit itu tidak ada.

"Saya akan memberikan keterangan sekembalinya dari kunjugan ke korban banjir di Nimboran," ujar Mayjen TNI Siahaan.

Sementara itu, menurut salah seorang prajurit Kodim 1714/PJ yang enggan disebutkan namanya kepada mengaku memang ada pemotongan tunjangan yang dilakukan oleh Dandim setempat, sejak tahun 2014 lalu.

Dia mengaku kesal dengan tindakan Dandim tersebut, pasalnya pemotongan tidak lazim, mengingat harga barang di wilayah Puncak Jaya terbilang mahal. “ Kecewa iya, tapi kami mau bagaimana lagi, ini sudah langsung dilakukan oleh atasan kami. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,ya paling kami hanya terima saja,” tukasnya. [PapuaPos]

Bupati Jayawijaya, John Wetipo Diminta Klarifikasi Status Kepegawaian 2 Anggota DPRD

Dipublikasikan oleh Papua Untuk Semua pada hari Sabtu, 10 Januari 2015 | pukul 17:02 WIT

KOTA JAYAPURA - Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya di Kota Jayapura, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe memanggil Bupati Jayawijaya guna mengklarifikasi permasalahan dua anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 yang masih berstatus pegawai negeri sipil setempat.

"Sampai saat ini dua orang anggota DPRD Jayawijaya terpilih, belum menerima surat keputusan pengunduran diri dari pemerintah atau Badan Kepegawain Daerah (BKD). Kedua orang itu lolos dalam pemilihan DPRD," kata Nius Asso ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) ketika dikonfirmasi di Kota Jayapura, Selasa.

Akibat belum diterbitkannya SK pemberhentian pegawai bagi dua anggota dewan itu maka pelantikan 28 anggota DPRD periode 2014-2019 tertunda hingga Januari 2015.

Sampai saat ini, anggota dewan terpilih di Wamena, Jayawijaya belum dilantik, dan mereka masih menunggu waktu pelantikan.

Dia berharap persoalan kedua anggota dewan itu diselesaikan secepatnya dengan demikian pelantikan dapat segera dilakukan.

"Kami minta Gubernur Papua segera panggil Bupati atau Sekda untuk mengklarifikasi persoalan itu. Kalau mereka ini memang belum ada SK dari BKD, maka keduanya harus dipending untuk sementara waktu dan 28 orang lainnya dalam waktu dekat segera dilantik," ujar Nius.

Dalam UU RI Nomor 08 Tahun 2014 pasal 51 ayat 1 bagian H, telah dijelaskan bahwa jika hendak terlibat langsung ke dalam partai politik, atau mencalonkan diri menjadi anggota dewan, maka yang bersangkutan sudah mesti diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS.

Nius menyayangkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak menerapkan aturan itu kepada dua anggota legislatif tersebut. [Antara]

Ferdinand Gobai Bantah Laporkan Dugaan Korupsi Bansos DPRD Kabupaten Paniai

KOTA JAYAPURA – Ketua sementara DPRD Kabupaten Dogiyai, Ferdinand Gobai membantah keras jika dirinya melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) ke Polda Papua bersama Ketua Fraksi Partai Hanura, Markus Waine beberapa waktu lalu.

Bantahan disampaikan setelah mendapat berita dari beberapa media cetak, maupun media eletronik, yang menyebut Markus Waine selaku Ketua Fraksi Partai Hanura dan Vensensius Tebai selaku Ketua Fraksi Koalisi Dogiyai Baru melaporkan dugaan penyimpangan Dana Bansos yang dilakukan Bupati Dogiay Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 32 miliar dan tahun anggaran 2014 senilai Rp 27 milyar.

“Kami di DPRD Dogiay sama sekali belum  mengetahui nilai besarnya penyimpangan dana bansos, baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Kami kami tau, sementara belum dibentuk pansus tapi muncul diberita bahwa Fraksi Hanura dan Fraksi Koalisi Dogiyai Baru melaporkan dugaan penggelapan Dana Bansos Kabupaten Dogiyai,” katanya kepada wartawan di Ruko Dok II Jayapura, Kamis (8/1)

Ferindand menandaskan bahwa tidak pernah dibahas di DPRD setempat terkait kasus Bansos, sehingga di anggap tidak tepat jika mengatasnamakan lembaga, sehingga diminta kepada Polda Papua untuk segera mengembalikan laporan tersebut.

Ia menjelaskan, mekanisme menangani kasus seperti ini adalah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), sehingga  diminta dilakukan penarikan laporan untuk menjaga wibawa dan Kehormatan lembaga DPRD Dogiyai. “Kami akan Laporkan setelah pembentukan Pansus. Lembaga DPRD Dogiyai bukan  LSMataupun Ormas,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan, anggota Fraksi Koalisi Dogiyai Baru DPRD Dogiyai, Yusak E. Tebay. Katanya, pengecekan kesalah administrasi dana Bansos itu akan dikoordinasikan lewat pembentukan Pansus. Hanya saja kini dua oknum pelapor belum ada di tempat.

“Kedua anggota DPRD ini bermain atas nama lembaga DPRD, dan fraksi untuk melecehkan management  pemerintahan Dogiyai. DPRD Dogiyai jangan jadi sarang mencari kekuatan, dan kelompok,” kata Yusak Tebay.

Sekretrasi Fraksi Koalisi Dogiyai Baru DPRD Dogiyai, Hengky Magay menambahkan, DPRD setempat pernha menyatakan masalah dana Bansos itu ke Bupati Dogiyai, Thomas Tigi. Namun kala itu bupati menjawab akan diselesaikan pada tahun ini.

“Kami masih menunggu penjelasan bupati. Setelah itu kami akan bentuk Pansus menindaklanjuti masalah itu. Kami minta saudara Markus Waine dan Vinsensius Tebai segera memulihkan nama baik lembaga DPRD,” kata Hengky Magay. [BintangPapua]
 
Support : Papua Untuk Semua | Wilayah | Komunitas | Bisnis |
Copyright © 2013. Papua Untuk Semua - Dilindungi oleh Creative Common
Papua Untuk Semua diformat oleh XegaVega
KEMBALI KE ATAS