Gubernur Papua Minta Bupati dan Wakil Bupati Selesaikan Konflik Mimika
pada tanggal
Saturday 13 September 2014
“Saya berharap Mimika dibawa kepemimpinan yang baru, mereka dapat melihat sesungguhnya permasalahan dan persoalan yang terjadi. Bupati harus tuntaskan masalah agar benar-benar tuntas,” ujar Gubernur Enembe baru-baru ini kepada wartawan di Graha Eme Neme Yauware.
Ditegaskan, kedua pemimpin Mimika ini harus bertindak tegas, sebab selama ini pembiaran terhadap aksi kejahatan dan kriminalitas terjadi tanpa henti.
“Saling bantai, saling bunuh, saling tikam yang terjadi selama bertahun-tahun disini. Kita seperti tidak berdaya,” tuturnya.
Gubernur Enembe menegaskan, konflik yang terjadi di tanah Amungsa adalah konflik antar masyarakat akibat ekonomi dan sosial yang dapat diredam. Berbeda dengan konflik yang terjadi di wilayah Pegunungan Papua Tengah yang bersifat politis. Sehingga ia menganggap pembiaran ini sebagai ketidak berdayaan aparat dan pemerintah kabupaten.
“Padahal kalau mau jujur, sebagian besar mereka yang melakukan konflik internal dan perang suku ini semua tidak menggunakan senjata api, tapi hanya panah biasa saja yang mereka pakai. Lain dengan mereka (kelompok separatis-red) yang diatas. Mereka itu pegang senjata api,” ucap Enembe.
Ditegaskan akar persoalan dari semua ini hanya dapat dicari dan dituntaskan oleh orang yang mengetahui kondisi Mimika secara menyeluruh, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Jadi, Enembe yakin hal itu dapat dituntaskan oleh Bupati Eltinus dan Wabup Bassang.
“Untuk itulah harus dicari akar persoalannya oleh bupati dan wakil bupati terpilih, sebab mereka berdua adalah orang lama di sini,” tuturnya.
Ditegaskan penyelesaian konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika. Sehingga menjadi prioritas yang dapat terlaksana.
“Penanganan persoalan bisa diselesaikan. Berangkat dari RPJMD mereka, kalau soal penanganan masuk dalam visi misi mereka, masuk dulu dalam RPJMD sehingga menjadi prioritas daerah. Setiap program visi misi harus dituangkan lewat RPJMD dan harus disiapkan,” tuturnya.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE ditempat yang sama mengakui jika penuntasan konflik di kabupaten ini merupakan bagian dari visi dan misinya dalam memimpin Kabupaten Mimika, lima tahun ke depan.
“Sesuai dengan visi misi kami yang sudah ada, aman damai dan sejahtera. Program pertama yang kami laksanakan adalah mengamankan wilayah ini dari perang adat yang belum selesai. Kedua adalah terkait pembunuhan kriminal yang baru-baru saja terjadi. Kami berdua akan langsung turun kepada keluarga-keluarga korban. Kami dekati dan kami harapkan tidak ada pembunuhan-pembunuhan lagi,” ujar Bupati Omaleng.
Ia juga menuturkan, akan melakukan komunikasi persuasif kepada para kepala suku yang ada di Djayanti sehingga bara perang yang bisa saja timbul, dipadamkan dengan tuntas.
“Kemudian kami akan turun dan dekati kepala-kepala suku di Djayanti. Kepala Suku Dani, Suku Moni, Suku Damal dan Suku Amungme. Memang waktu itu pak Gubernur sudah turun dan selesaikan perang disana, tetapi perang itu masih diangkat (dilanjutkan-red) lagi. Untuk itu saya siap dekati dan amankan perang itu,” ujarnya.
Ia menandaskan bahwa sebagai anak adat, ia mengetahui adanya potensi pecah perang suku di Kabupaten Mimika. Dirinya menyatakan, dalam agenda awalnya sebagai pemimpin Mimika, dirinya akan membersihkan konflik ini sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik.
“Selama ini perang masih ada, saya akan tetap damaikan sebab sesuai dengan visi misi saya ialah permbersihan dulu sehingga pemerintahan saya dapat berjalan dengan baik. Saya tidak mau ada kotoran. Dihadapan pak Gubernur saya mau bicara bahwa, dari dalam hati saya, saya tidak mau lagi ada kotor-kotor. Saya mau klir (bersihkan-red) dulu baru saya bisa jalan supaya pemerintahan saya bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Bupati menandaskan, dirinya sepakat dengan adanya upaya aparat keamanan dalam menegakkan hukum secara menyeluruh selain juga penyelesaian secara adat.
“Saya setuju dengan penegakkan hukum, sebab kalau dibiarkan saja mereka akan melakukannya lagi. Data-data para pelaku jelas sudah ada ditangan keamanan. Untuk itu, mulai pemerintahan ini saya akan perintahkan keamanan untuk proses mereka sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Omaleng. [SalamPapua]