Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ditunda, Warga Tuntut Kemerdekaan
pada tanggal
Friday 3 October 2014
"Hari ini harus diputuskan, kami tidak mau ditunda. Kalau ditunda, Papua minta merdeka," teriak masyarakat Papua yang ikut menghadiri sidang paripurna, Senin (29/9).
Melihat situasi yang tidak kondusif, pimpinan sidang sempat meminta sidang diskor. Namun oleh Fahri Hamzah, politisi PKS meminta tidak perlu diskor dan harus dilanjutkan.
Permintaan pimpinan sidang agar masyarakat Papua yang sudah terlihat emosi untuk keluar ruang sidang tidak diindahkan. Mereka menolak keluar dan tetap bertahan di ruang sidang.
Pantauan JPNN di lobi Gedung Nusantara II DPR, Senin (29/9), ratusan pendukung pemekaran yang datang dari berbagai daerah di Papua mulai menumpahkan kekesalan mereka dengan berupaya masuk dengan paksa ke ruang Paripurna.
Bahkan, mereka mulai berteriak-teriak agar pimpinan Komisi II DPR mau menemui mereka untuk memberikan penjelasan. "Tolong, koordinator keamanan, datangkan pimpinan Komisi II ke sini," teriak salah seorang warga Papua.
Alasan Penundaan
Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan, sidang memutuskan untuk menunda pengesahan RUU DOB dan meminta masyarakat bersabar. Kata Khatibul, bila pengesahan tidak bisa dilakukan oleh DPR periode sekarang bisa dilanjutkan pada periode 2014-2019.
“Kita kan lagi berjuang agar 65+22 DOB yang diusulkan akan diteruskan pembahasan di periode yang akan datang. Bisa dibahas pasca-pelantikan anggota DPR 1 Oktober bersama Jokowi-JK. Sambil menyiapkan non-teknisnya, maka masyarakat diharapkan agar tenang dan akan diputuskan pada situasi yang lebih kondusif, aman, dan tidak menimbulkan masalah,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 29 September 2014.
Menurut Khatibul, penundaan dilakukan karena ada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama, kesiapan daerah yang akan dimekarkan di mana setelah dilakukan verifikasi masih ada daerah yang belum memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kewilayahan, sebagaimana termaktub dalam standar UU 32/2004 dan PP 78/2005.
“Setelah kami melakukan pembahasan yang 65 DOB, pemerintah melakukan kajian terhadap 65 DOB dengan Dewan Pertimbangan DOB. Dari 65 DOB yang diajukan DPR, 33 DOB itu dinyatakan memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. Tapi masalah pemekaran tidak hanya masalah teknis kewilayahan dan admisnistratif saja, tapi juga ada kajian yang bersifat strategis dan geopolitis,” tandasnya.
Situasi sosial di daerah yang akan dimekarkan juga menjadi salah satu pertimbangan. Pasalnya, tak sedikit masyarakat menolak daerahnya dimekarkan, walau sebagian lainnya mendukung.
“Situasi sosial politik ini yang cukup kami kuatir. Misalnya, di Sumatera Utara ada dua aspirasi yang masuk, pertama pembentukan Provinsi Nias dan Provinsi Tapanuli Utara,” tukasnya.
Desakan pengesahan RUU ini juga ditenggarai karena adanya ketakutan masyarakat terhadap RUU Pemda mengingat UU 32/2004 memperketat pembentukan daerah pemekaran, karena pemerintah tidak sanggup dari sisi keuangan. Apalagi Kementerian Keuangan hanya menyediakan anggaran untuk lima daerah baru.
Belum lagi daerah hanya diberi kesempatan selama tiga tahun tidak mendapat dana alokasi umum (DAU).
"Pemekaran itu betul-betul terjadi secara fisik siap di lapangan nanti akan dinilai apakah layak jadi DOB atau tidak. Atas hal yang demikian itu, kami memutuskan agar supaya ada keadilan, maka dilakukan penundaan pembahasan,” tegasnya. [JPN/ANT]
Berikut adalah 91 DOB yang diusulkan DPR kepada Pemerintah yang terdiri dari 4 usulan, 65 usulan dan 22 usulan, antara lain :
4 Usulan DOB tahun 2012 yang belum diresmikan:
1. Kabupaten Buton Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
2. Kabupaten Buton Tengah, pemekaran dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten Muna Barat, pemekaran dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
4. Kota Raha, pemekaran dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
65 DOB yang diusulkan 24 Nopember 2014:
1. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Propinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
3. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau
4. Kabupaten Renah Indo Jati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat
5. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi
6. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
7. Kabupaten Kikim Area, pemekaran dari Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
8. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering ilir Propinsi Sumatera Selatan
9. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
10. Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat
11. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
12. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat
13. Kabupaten Banua Landjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat
14. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur
15. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur
16. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara.
17. Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara
18. Kota Langowan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
19. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan
20. Kabupaten Boliyohuto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo
21. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo
22. Kabupaten Gorontalo Barat (Popayato), pemekaran dari Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo
23. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
24. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT
25. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka Propinsi NTT
26. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
27. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara
28. Kabupaten Grime Nawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura Propinsi Papua
29. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua
30. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke Propinsi Papua
31. Kabupaten Baliem Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua
32. Kabupaten Bogoga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara Propinsi Papua
33. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua
34. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mappi Propinsi Papua
35. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mappi Propinsi Papua
36. Kabupaten Ketengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua
37. Kota Lembah Baliem (Wamena), pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
38. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
39. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
40. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
41. Kabupaten Pulau Numfoor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor Propinsi Papua
42. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
43. Kabupaten Yahukimo Barat (Pegunungan Sier), pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
44. Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
45. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
46. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi
47. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
48. Kabupaten Ghondumi Sisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen Propinsi Papua
49. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
50. Kabupaten Maybrat Sau, pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
51. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
52. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
53. Kabupaten Moskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat
54. Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat
55. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
56. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
57. Kabupaten Imekko, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat
58. Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB
59. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua
60. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua
61. Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat
62. Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
63. Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
64. Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Propinsi Kalimantan Barat
65. Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara
22 DOB yang diusulkan 23 Desember 2013:
1. Kabupaten Lembah Roufaer, pemekaran dari Kabupaten Waropen, Puncak dan Mamberamo Raya, Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yamo, pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
3. Kabupaten Moni, pemekaran dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
4. Kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
5. Kabupaten Mimika Barat, pemekaran dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
6. Kabupaten Biak Napa Swandiwe, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor, Provinsi Papua
7. Kabupaten Kembu, pemekaran dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
8. Kabupaten Galela Loloda, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
9. Kota Samawa Rea, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Kabupaten Balanipa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
11. Kabupaten Tomini Raya, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
12. Kabupaten Moutong, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
13. Kabupaten Luwu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
14. Kota Sebatik, pemekaran dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
15. Kabupaten Tayan, pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
16. Kabupaten Cibaliung, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
17. Kabupaten Caringin, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
18. Kabupaten Cilangkahan, pemekaran dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
19. Kabupaten Indragiri Selatan, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
20. Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, pemekaran dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
21. Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, pemekaran dari Kabupaten Natuna Selatan, Provinsi Kepulauan Riau
22. Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara
DOB yang diusulkan DPR kepada pemerintah berdasarkan Provinsi:
SUMATERA UTARA
1. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun
2. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal
3. Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
4. Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
5. Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara
RIAU
1. Kabupaten Indragiri Selatan, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
KEPULAUAN RIAU
1. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun
2. Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, pemekaran dari Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, pemekaran dari Kabupaten Natuna Selatan
SUMATERA BARAT
1. Kabupaten Renah Indo Jati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan
JAMBI
1. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo
BENGKULU
1. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong
SUMATERA SELATAN
1. Kabupaten Kikim Area, pemekaran dari Kabupaten Lahat
2. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering ilir
JAWA BARAT
1. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor
2. Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut
3. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi
BANTEN
1. Kabupaten Cibaliung, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang
2. Kabupaten Caringin, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Cilangkahan, pemekaran dari Kabupaten Lebak
KALIMANTAN BARAT
1. Kabupaten Banua Landjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kabupaten Tayan, pemekaran dari Kabupaten Sanggau
3. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau
4. Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Kalimantan Barat
KALIMANTAN TIMUR
1. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau
2. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser
KALIMANTAN UTARA
1. Kota Sebatik, pemekaran dari Kabupaten Nunukan
SULAWESI UTARA
1. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud
3. Kota Langowan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa
4. Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara
GORONTALO
1. Kabupaten Boliyohuto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo
2. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Gorontalo Barat (Popayato), pemekaran dari Kabupaten Pohuwato
SULAWESI TENGAH
1. Kabupaten Tomini Raya, pemekaran dari Kabupaten Prgigi Moutong
2. Kabupaten Moutong, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong
SULAWESI SELATAN
1. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone
2. Kabupaten Luwu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Luwu
SULAWESI BARAT
1. Kabupaten Balanipa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar
SULAWESI TENGGARA
1. Kabupaten Buton Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buton
2. Kabupaten Buton Tengah, pemekaran dari Kabupaten Buton
3. Kabupaten Muna Barat, pemekaran dari Kabupaten Muna
4. Kota Raha, pemekaran dari Kabupaten Muna
NUSA TENGGARA BARAT
1. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur
2. Kota Samawa Rea, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa
3. Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB
NUSA TENGGARA TIMUR
1. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur
2. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka
MALUKU UTARA
1. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur
2. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kabupaten Galela Loloda, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara
PAPUA
1. Kabupaten Grime Nawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura
2. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel
3. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke
4. Kabupaten Baliem Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya
5. Kabupaten Bogoga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara
6. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya
7. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mappi
8. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mappi
9. Kabupaten Ketengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang
10. Kota Lembah Baliem (Wamena), pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya
11. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya
12. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen
13. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen
14. Kabupaten Pulau Numfoor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor
15. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
16. Kabupaten Yahukimo Barat (Pegunungan Sier), pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
17. Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
18. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
19. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
20. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
21. Kabupaten Ghondumi Sisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen
22. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua
23. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua
24. Kabupaten Lembah Roufaer, pemekaran dari Kabupaten Waropen, Puncak dan Mamberamo Raya
25. Kabupaten Yamo, pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya
26. Kabupaten Moni, pemekaran dari Kabupaten Paniai
27. Kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Mimika Barat, pemekaran dari Kabupaten Mimika
29. Kabupaten Biak Napa Swandiwe, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor
30. Kabupaten Kembu, pemekaran dari Kabupaten Tolikara
PAPUA BARAT
1. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong
2. Kabupaten Maybrat Sau, pemekaran dari Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
4. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
5. Kabupaten Moskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni
6. Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fakfak
7. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
8. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
9. Kabupaten Imekko, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan
10. Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat